Kepala KPP Pratama Prabumulih Beber Jatah Fee 40 Persen

Reporter: Prabu |

Editor: Dahlia |

Kamis , 18 Apr 2024 - 19:56

Sidang pertama Kepala KPP Pratama Prabumulih di PN Tipikor Palembang-Foto: Istimewa-

PALEMBANG - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Prabumulih Andi Mujahid, beberkan adanya sejumlah "kenakalan" yang dilakukan oknum Account Repesentatif (AR) dengan menerima fee hingga mencapai 40 persen dari perusahaan sebagai wajib pajak.

Demikian diterangkan Andi Mujahid, saat turut dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi gratifikasi pajak oleh tiga terdakwa oknum ASN pajak.

Dalam sidang yang digelar Kamis 18 April 2024 yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Andi Mujahid membeberkan penerimaan fee salah satunya dilakukan oleh terdakwa Rangga Fredy Ginanjar.

Hal itu, kata Andi Mujahid jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Rangga Fredy Ginanjar sehingga wajib diberikan sangsi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Diterangkannya, berdasarkan bukti yang didapat terdakwa Rangga dinilai telah terbukti melanggar aturan karena menerima sejumlah fee atas pembuatan faktur pajak sebesar Rp122 juta dari PT Heva Potreleum.

"Fee tersebut diberikan oleh komisaris PT Heva Petroleum seingat saya bernama Nova Anggraini," sebutnya dipersidangan.

Di hadapan majelis hakim diketuai Masriati SH MH, uang senilai Rp122 juta merupakan fee dari PT Heva Potreleum atas pembuatan faktur pajak.

Yang mana, masih menurutnya nominal sejumlah uang tersebut merupakan fee 40 persen dari jumlah keseluruhan pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak dalam hal ini PT Heva Petroleum.

Masih menurut Andi, penerimaan fee oleh terdakwa Rangga telah melanggar PP Nomor 94 tahun 2021 yang mana ASN harus menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Disinggung majelis hakim, apakah sebelumnya tidak ada pengawasan dari KPP terhadap pegawai pajak yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran.

kepala kpp pratama prabumulih beber jatah fee 40 persen                              palembang - kepala kantor pelayanan pajak (kpp) pratama prabumulih andi mujahid, beberkan adanya sejumlah "kenakalan" yang dilakukan oknum account repesentatif (ar) dengan menerima fee hingga mencapai 40 persen dari perusahaan sebagai wajib pajak.
demikian diterangkan andi mujahid, saat turut dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi gratifikasi pajak oleh tiga terdakwa oknum asn pajak.
dalam sidang yang digelar kamis 18 april 2024 yang digelar di pengadilan tipikor palembang, andi mujahid membeberkan penerimaan fee salah satunya dilakukan oleh terdakwa rangga fredy ginanjar.
baca juga:heboh! kembalikan formulir pendaftaran, har batal daftar cabup muara enim
baca juga:siap-siap 3.600 non pnsd pemkot palembang akan ikuti seleksi pppk 
hal itu, kata andi mujahid jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa rangga fredy ginanjar sehingga wajib diberikan sangsi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh).
diterangkannya, berdasarkan bukti yang didapat terdakwa rangga dinilai telah terbukti melanggar aturan karena menerima sejumlah fee atas pembuatan faktur pajak sebesar rp122 juta dari pt heva potreleum.
"fee tersebut diberikan oleh komisaris pt heva petroleum seingat saya bernama nova anggraini," sebutnya dipersidangan.
di hadapan majelis hakim diketuai masriati sh mh, uang senilai rp122 juta merupakan fee dari pt heva potreleum atas pembuatan faktur pajak.
baca juga:daftar pkb, enos mantap maju kembali pilkada okut
baca juga:herman deru ambil formulir penjaringan cagub pdip sumsel
yang mana, masih menurutnya nominal sejumlah uang tersebut merupakan fee 40 persen dari jumlah keseluruhan pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak dalam hal ini pt heva petroleum.
masih menurut andi, penerimaan fee oleh terdakwa rangga telah melanggar pp nomor 94 tahun 2021 yang mana asn harus menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
disinggung majelis hakim, apakah sebelumnya tidak ada pengawasan dari kpp terhadap pegawai pajak yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran.
baca juga:tambah libur, asn siap-siap disanksi berat 
baca juga:presiden israel nyatakan serangan rudal iran sebagai pernyataan perang
"dalam kasus ini sudah terdeteksi makanya dilakukan bukti permulaan, untuk kasus yang lain kami bekerja berdasarkan prioritas yang kami tindak lanjuti wajib pajak muncul data pemicu, sehingga setiap wajib pajak yang muncul akan dilakukan pengawasan dulu, namun kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini sendiri sudah dilakukan bukti permulaan," jawab saksi andi.
terungkap juga dalam persidangan, adanya dugaan sejumlah kejanggalan data perusahaan wajib pajak lainnya seperti data wajib pajak cv. rizki jaya abadi (rja).
yang mana menurut fakta persidangan cv rja, saksi lainnya menyebut bahwa alamat perusahaan cv rja sulit untuk ditemukan oleh tim survey dari kpp pratama prabumulih.
sebab, alamat yang terteradalam berkas faktur pajak saat dikunjungi bukan kantor cv rja sebagaimana yang tertulis dalam berkasnya yang berlokasi di muara enim.
lokasi yang tertera sebagai alamat cv rja, menurut keterangan saksi adalah lokasi tempat berkumpul saja bukan sebagai kantor cv rja.
dari keterangan beberapa saksi dari pegawai pajak tersebut, membuat tiga terdakwa yakni rangga fredy ginanjar, natalia wulan purnamasari dan rizky faris harjito makin tersudut.
namun, pemeriksaan pembuktian perkara belum usia penuntut umum kejati sumsel bakal menghadirkan 10 orang saksi lagi dalam sidang yang bakal digelar pada kamis pekan depan.
sebagaimana diberitakan sebelumnya, tiga terdakwa korupsi oknum asn mantan pegawai pajak didakwa pasal berlapis oleh jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi sumsel.
selain pasal berlapis, dalam dakwaan  juga terungkap bagi-bagi jatah uang setoran pajak dari wajib pajak senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
para terdakwa diduga telah menerima uang fee setoran pajak dari lima perusahaan wajib pajak namun tidak disetorkan oleh para terdakwa.
diterangkan penuntut umum, bagi-bagi jatah setoran pajak dalam bentuk fee yang tidak disetorkan oleh para terdakwa diantaranya dari pt tjong santosa abadi, rizky jaya utama, rizky jaya abadi, pt inti dwitama, serta pt lematang enim energi. 
terungkap juga dalam dakwaan penuntut umum, bahwa telah terjadi kesepakatan antara ketiga terdakwa fee dari setoran wajib pajak tidak perlu dilakukan penyetoran.
serta telah terjadi juga kesepakatan masing-masing terdakwa, untuk bagi-bagi uang fee setoran dari lima perusahaan wajib pajak tersebut.
lebih rinci disebutkan penuntut umum dalam dakwaannya, bahwa terdakwa natalia wulan purnamasari selaku mantan pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan kpp pratama palembang ilir timur menerima uang gratifikasi sebesar rp787 juta.
kemudian, terdakwa rizky fariz harjito mantan pelaksana seksi penagih kpp pratama palembang ilir timur mendapat jatah rp10,3 juta.
"serta terdakwa rangga fredy ginanjar mantan juru sita pajak kpp pratama palembang ilir timur menerima uang sebesar rp787 juta lebih," urai penuntut umum.
atas perbuatan tersebut, oleh penuntut umum masing-masing terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan dalam tindak pidana korupsi.
para terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf a undang-undang no. 31 tahun 1999.
atau kedua, pasal 12 huruf b uu no. 31 tahun 1999.
atau lebih subsidair, ketiga pasal 11 uu no 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp. (sc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 19 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan