Politisi PAN Prabumulih Mendesak Prioritaskan Kantor Lurah Hasil Pemekaran

PRABUMULIH,KORANPALPOS.COM  - Setelah resmi dimekarkan pada tahun 2019 lalu, delapan kelurahan hasil pemekaran di Kota Prabumulih masih belum memiliki kantor yang representatif. 

Hal ini menimbulkan dampak bagi lurah dan ASN lainnya yang bertugas di kelurahan-kelurahan tersebut, yang terpaksa menyewa ruko atau rumah sebagai tempat pelayanan yang dinilai kurang memadai. 

Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, Feri Alwi SH MH, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang secara tegas menuntut agar pemerintah memprioritaskan pembangunan kantor lurah hasil pemekaran.

"Sampai saat ini belum ada satupun kelurahan pemekaran yang memiliki kantor. Agar kiranya kita sama-sama memprioritaskan pembangunan kantor lurah hasil pemekaran," ujar Feri Alwi dalam pernyataannya belum lama ini.

Feri Alwi mengidentifikasi beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pembangunan kantor kelurahan, di antaranya adalah kurangnya lahan yang tersedia di beberapa kelurahan pemekaran. 

BACA JUGA:KPU Optimistis Pilkada Serentak 2024 Berlangsung Sukses

BACA JUGA:Maju Pilkada, Dua Birokrat Muaraenim Siap Pensiun Dini

Namun, dia mencatat bahwa beberapa kelurahan sudah memiliki lahan hasil hibah dari masyarakat. "Tapi ada beberapa kelurahan yang sudah memiliki lahan hasil hibah dari masyarakat," tambahnya.

Meski sudah ada lahan dari hasil hibah, pembangunan kantor kelurahan belum juga terlaksana. Feri Alwi mengekspresikan kekhawatirannya bahwa masyarakat dapat mencabut hibah lahan jika kantor kelurahan tidak segera dibangun. "Saya khawatir masyarakat akan mencabut hibah itu jika kantor lurah itu belum dibangun," jelasnya.

Salah satu contoh yang dia kemukakan adalah Kelurahan Tebing Tanah Puteh, hasil pemekaran dari Kelurahan Patih Galung di Kecamatan Prabumulih Barat. Warga setempat telah menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor kelurahan sejak lima tahun lalu, namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda pembangunan.

"Kelurahan saya sudah menghibahkan tanah untuk kantor kelurahan sejak lima tahun lalu. Namun, sampai sekarang belum ada tanda-tanda apakah akan dibangun atau tidak," ujarnya.

BACA JUGA:Suhu Politik Meningkat di Prabumulih : PAN dan Hanura Dukung H Arlan di Pilkada 2024

BACA JUGA:Gerak-gerik PPP Gabung Prabowo Sudah Tercium

Dalam konteks ini, Feri Alwi kembali menyerukan kepada pemerintah kota untuk memprioritaskan pembangunan kantor kelurahan hasil pemekaran. "Maksud kami, kita sama-sama harus memprioritaskan dalam penganggaran tahun depan terkait pembangunan kantor kelurahan hasil pemekaran," tandasnya. (abu)