Putusan MK : Ambang Batas Parlemen 4 Persen pada Pemilu 2024 Tetap Konstitusional

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 01 Mar 2024 - 11:06

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta,-FOTO : ANTARA-

SEMARANG - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan pemohon terkait ambang batas parlemen minimal 4 persen dari suara sah secara nasional dalam Pemilu 2024.

Putusan ini muncul di tengah rekapitulasi suara nasional yang sedang berlangsung dan dijadwalkan selesai hingga 20 Maret 2024.

Publik dapat mengikuti perkembangan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui berbagai platform, termasuk aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau situs resmi pemilu.

Dengan 18 partai politik nasional yang berpartisipasi dalam pemilu anggota DPR RI, dan 9.918 calon anggota DPR RI bersaing untuk 580 kursi di 84 daerah pemilihan (dapil), perhatian publik tertuju pada pertanyaan penting: manakah partai politik yang akan berhasil melewati ambang batas parlemen?

Peserta pemilu yang tidak mencapai ambang batas tersebut akan dikecualikan dari penghitungan perolehan kursi DPR, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan MK yang menguatkan ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 telah memicu beragam reaksi dan interpretasi dari masyarakat serta pihak terkait.

Beberapa mempertanyakan apakah partai politik yang tidak mencapai ambang batas akan tetap lolos ke Senayan, terutama jika mereka meraih suara terbanyak di dapil masing-masing. Namun, penting untuk memahami secara cermat isi Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut menegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap sesuai dengan konstitusi.

Hanya partai politik yang memenuhi ambang batas tersebut yang akan dipertimbangkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

putusan mk : ambang batas parlemen 4 persen pada pemilu 2024 tetap konstitusional                            semarang - mahkamah konstitusi (mk) telah mengabulkan permohonan pemohon terkait ambang batas parlemen minimal 4 persen dari suara sah secara nasional dalam pemilu 2024.
putusan ini muncul di tengah rekapitulasi suara nasional yang sedang berlangsung dan dijadwalkan selesai hingga 20 maret 2024.
publik dapat mengikuti perkembangan hasil real count komisi pemilihan umum (kpu) ri melalui berbagai platform, termasuk aplikasi sistem informasi rekapitulasi (sirekap) atau situs resmi pemilu.
baca juga:pernyataan sandiaga bergabung pemerintahan baru bersifat pribadi
baca juga:ketua kpu dsidang kode etik terkait kebocoran dpt pemilu 2024
dengan 18 partai politik nasional yang berpartisipasi dalam pemilu anggota dpr ri, dan 9.918 calon anggota dpr ri bersaing untuk 580 kursi di 84 daerah pemilihan (dapil), perhatian publik tertuju pada pertanyaan penting: manakah partai politik yang akan berhasil melewati ambang batas parlemen?
peserta pemilu yang tidak mencapai ambang batas tersebut akan dikecualikan dari penghitungan perolehan kursi dpr, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
putusan mk yang menguatkan ambang batas parlemen 4 persen pada pemilu 2024 telah memicu beragam reaksi dan interpretasi dari masyarakat serta pihak terkait.
baca juga:bawaslu : kpu tak lakukan psu sesuai rekomendasi
baca juga: bawaslu ri sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel
beberapa mempertanyakan apakah partai politik yang tidak mencapai ambang batas akan tetap lolos ke senayan, terutama jika mereka meraih suara terbanyak di dapil masing-masing. namun, penting untuk memahami secara cermat isi putusan mk nomor 116/puu-xxi/2023.
putusan tersebut menegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada pemilu 2024 tetap sesuai dengan konstitusi.
hanya partai politik yang memenuhi ambang batas tersebut yang akan dipertimbangkan dalam penentuan perolehan kursi dpr.
baca juga:moeldoko dan ahy berjabat tangan di istana 
baca juga:ahy ngaku belum diajak bicara soal kabinet prabowo-gibran
ini adalah langkah yang penting untuk menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional dan mencegah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi dpr.
perludem, melalui ketua pengurus yayasan perludem khoirunnisa nur agustyati dan bendahara pengurus yayasan perludem irmalidarti, telah mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 terkait ambang batas parlemen.
dalam putusan mk nomor 116/puu-xxi/2023, mk menyatakan bahwa norma ambang batas parlemen tersebut konstitusional untuk pemilu anggota dpr 2024, dengan syarat bahwa ada perubahan terhadap norma tersebut sebelum pemilu anggota dpr 2029.
mahkamah menyadari pentingnya perubahan terhadap ambang batas parlemen agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penyederhanaan partai politik.
namun, hal ini harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pemilu dan memperhatikan aspek-aspek seperti proporsionalitas, partisipasi publik, dan keadilan pemilu.
pakar kepemiluan dari universitas indonesia, titi anggraini, menyoroti pentingnya merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, dan partisipatoris.
pembentuk undang-undang harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam merancang kebijakan terkait ambang batas parlemen.
rekomendasi norma yang diajukan oleh perludem dalam petitum tidak dapat dikabulkan oleh mk karena merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.
namun, putusan mk nomor 116/puu-xxi/2023 memberikan dorongan untuk melakukan perubahan yang diperlukan agar ambang batas parlemen lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
dengan demikian, putusan mk mengenai ambang batas parlemen pada pemilu 2024 menegaskan pentingnya menjaga proporsionalitas sistem pemilu dan mendorong penyederhanaan partai politik.
ini adalah langkah yang penting untuk menjaga kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi.
sebagai kesimpulan, perubahan terhadap ambang batas parlemen harus dilakukan dengan cermat dan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pemilu.
hal ini penting untuk menjaga integritas sistem pemilu dan memastikan bahwa setiap suara dipertimbangkan secara adil dalam penentuan perolehan kursi dpr.
semoga keputusan mk ini menjadi langkah maju dalam memperkuat demokrasi di indonesia.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan