Kontradiktif Pernyataan Kemenag Yaqut Cholil, Ini Tanggapan Ketua MUI Lubuklinggau

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 28 Feb 2024 - 19:31

Ketua MUI Lubuklinggau, KH. Syaiful Hadi.-Foto : Maryati-

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID- Kontradiktif soal pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tentang Kantor Urusan Agama (KUA) akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam saja, tetapi juga akan dijadikan tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama, menuai sorotan dari berbagai elemen di berbagai daerah, tanpa terkecuali di Kota Lubuklinggau.

Ketua MUI Kota Lubuklinggau, KH Syaiful Hadi, ketika dihubungi Palpos, menyatakan bahwa soal pernikahan kemungkinan tentu ada yang membidangi masing-masing.

"Di pusat (Jakarta) kemungkinan ada bidangnya masing-masing, yang agama Islam dibidangi agama Islam, Hindu dibidangi oleh mereka yang beragama Hindu begitupun dengan agama lain," ungkap Ketua MUI yang akrab disapa Aba haji ini.

Selagi urusan pernikahan itu diurus orang yang sesuai dengan agamanya tentu tidak menjadi persoalan dan disitulah letak toleransi umat beragama.

"Tetapi tidak elok jika kita mencampuri pernikahan dan urusan agama lain," ujar Aba haji.

Menurut Aba haji, pernikahan merupakan hubungan suami istri dan anak. "Artinya bagi kita hubungan suami istri yang tidak menikah secara Islam tidak halal, untuk menghalalkannya orang yang menikahkan itu juga harus Islam," tegasnya.

Lantas lanjut Aba haji, seberapa urgensinya, hingga urusan pencatatan pernikahan agama lain juga harus diambil alih oleh KUA?

Sebab menurutnya yang selama ini sudah berjalan sudah sangat baik.

Mereka yang non muslim mencatat pernikahannya melalui Pengadilan.

Kalau memang sudah sangat urgent, mungkin di kota-kota besar tidak ada kendala, tetapi di beberapa daerah seperti contohnya di Kota Lubuklinggau, berapa banyak pemeluk agama lain yang bekerja di Kemenag

kontradiktif pernyataan kemenag yaqut cholil, ini tanggapan ketua mui lubuklinggau                            lubuklinggau, palpos.id- kontradiktif soal pernyataan menteri agama (menag) yaqut cholil qoumas tentang kantor urusan agama (kua) akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat islam saja, tetapi juga akan dijadikan tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama, menuai sorotan dari berbagai elemen di berbagai daerah, tanpa terkecuali di kota lubuklinggau.
ketua mui kota lubuklinggau, kh syaiful hadi, ketika dihubungi palpos, menyatakan bahwa soal pernikahan kemungkinan tentu ada yang membidangi masing-masing. 
"di pusat (jakarta) kemungkinan ada bidangnya masing-masing, yang agama islam dibidangi agama islam, hindu dibidangi oleh mereka yang beragama hindu begitupun dengan agama lain," ungkap ketua mui yang akrab disapa aba haji ini.
selagi urusan pernikahan itu diurus orang yang sesuai dengan agamanya tentu tidak menjadi persoalan dan disitulah letak toleransi umat beragama.
baca juga:ketua dpd partai nasdem turun dan beri santunan korban kebakaran mess spbu lubuk tanjung
baca juga:pabrik pakan ikan di ogan ilir sudah mulai produksi, sehari mampu produksi segini!
"tetapi tidak elok jika kita mencampuri pernikahan dan urusan agama lain," ujar aba haji. 
menurut aba haji, pernikahan merupakan hubungan suami istri dan anak. "artinya bagi kita hubungan suami istri yang tidak menikah secara islam tidak halal, untuk menghalalkannya orang yang menikahkan itu juga harus islam," tegasnya.
lantas lanjut aba haji, seberapa urgensinya, hingga urusan pencatatan pernikahan agama lain juga harus diambil alih oleh kua?
sebab menurutnya yang selama ini sudah berjalan sudah sangat baik. 
baca juga: jelang panen, harga jagung di oku turun
baca juga:kejari oku launcing program percepatan penerbitan kia dan akte kelahiran
mereka yang non muslim mencatat pernikahannya melalui pengadilan. 
kalau memang sudah sangat urgent, mungkin di kota-kota besar tidak ada kendala, tetapi di beberapa daerah seperti contohnya di kota lubuklinggau,  berapa banyak pemeluk agama lain yang bekerja di kemenag
karena di lubuklinggau sendiri, dicontohkan mereka yang beragama hindu hanya sekitar 30 orang. 
sample data itu diambil aba haji saat dirinya menjadi ketua fkub sebelum menjabat ketua mui lubuklinggau. 
baca juga:minimalisir dbd, apriyadi canangkan gertak jumat bersih lingkungan 
baca juga:kembali gelar pasar murah, elman : harapan kita dapur masyarakat bisa ngebul !
yang menjadi pertanyaan ada berapa banyak mereka yang memeluk agama hindu yang bekerja di kemenag lubuklinggau. 
kalau untuk melayani mereka yang hanya berjumlah puluhan ini, kemenag harus memindahkan pegawai dari pusat ke kota lubuklinggau, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. 
"kalau ada kepala bidang tentu ada juga stafnya untuk melayani catatan pernikahan sedikit orang ini, bisa-bisa pegawai kemenagnya lebih besar gajinya dari pada pelayanan yang diberikan," jelasnya.
kalau catatan pernikahan saja semua sudah diambil alih oleh kemenag, lanjut ketua mui lubuklinggau ini, nanti urusan warisan juga akan kembali ke kemenag.
baca juga:pastikan ketersediaan jelang puasa, pj wako prabumulih sidak pasar
baca juga:antisipasi kelangkaan sembako, monitoring pasar kalangan 
"lantas pengadilan agama dan pengadilan negeri gak ngurus itu lagi semua kemenag yang urus, terus apa lagi yang mau diurus oleh kemenag semuanya diurus yang lain artinya gak perlu ngurus apa-apa lagi," kata aba haji sambil tertawa kecil. 
dengan ulasan tersebut, aba haji, menegaskan ada baiknya urusan catatan pernikahan biarkan berjalan sesuai dengan yang sudah ada.
hal itu penting agar tidak menimbulkan polemik. 
soal toleransi umat beragama, ditegaskan ketua mui lubuklinggau ini, masyarakat indonesia sangatlah toleransi dan itu tidak perlu diragukan lagi. (yat)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan