Dewan Berang Akses Jalan Penghubung Tak Tersentuh Pembangunan
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim Muktarto SH menyampaikan Laporan Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023.-Foto : Fahrozi-
MUARA ENIM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim Muktarto SH, berang terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Pasalnya, jalan penghubung Kecamatan Muara Belida dan Gelumbang tidak pernah tersentuh pembangunan infrastruktur.
Padahal akses jalan sepanjangan 8 km mulai dari Tugu Pulau Kabal satu-satu akses jalan menuju ke kantor Camat Muara Belida. Selain itu, akses jalan tanah tersebut juga digunakan masyarakat 8 desa.
“Bayangkan sejak zamannya kemerdekaan akses jalan tersebut tidak pernah dijamah namanya pembangunan,” ujar Mukarto usai mengikuti sidang paripurna dengan agenda Laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Muara Enim Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023, Kamis (1/2).
BACA JUGA:OKI Gelar Pasar Murah 3 Kali Sepekan, Libatkan Perusahaan Hingga Toko Tani
BACA JUGA:Polsek Pampangan Gelar Problem Solving Kasus Pencurian
Lanjutnya, beberapa kali diusulkan pembangunan infrastruktir akses jalan penghubung Kecamatan Muara Belida dan Gelumbang, namun tidak pernah terealisasi.
“Dari berdirinya kecamatan sampai saat ini belum ada pembangunan peningakatan jalan,” tegas Muktaro dengan nada tinggi.
Dari Pulau Kabal jarak tempuh 8 km dengan kondisi jalan tanah, kata dia, baik masyarakat maupun pegawai pemerintah kecamatan harus menempuh satu jam perjalanan untuk menuju kantor Camat.
“Kalau ada pilihan jalan lain, tidak akan dipersoalkan. Ini tidak ada sama sekali, kalau pun ada melalui akses sungai menggunakan perahu,” ungkapnya.
BACA JUGA:Warga Desa Macang Sakti Sepakat Antar Apriyadi Jadi Calon Bupati
BACA JUGA:Antisipasi Penyebaran DBD, Elman Instruksikan Dinkes Lakukan Fogging
Dirinya meminta Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus menjalankan kewajibannya untuk memperhatikan pembangunan merata yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau kondisinya seperti ini masyarakat merasa di anak tirikan,” ucap Mukarto dengan nada lirih.