Efektifkah Pembagian Sembako untuk Pengentasan Kemiskinan ? Ini Kata Pengamat Ekonomi

KAYUAGUNG - Dalam rangka pengendalian inflasi sekaligus arah dari Presiden RI, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui PJ Walikota, Drs H Ratu Dewa MSi melanjutkan bantuan sosial kepada masyarakat dalam kategori miskin.

Setidaknya, pada bulan Januari 2024,  Pj Walikota Palembang ini telah membagikan sebanyak 1800 paket sembako untuk masyarakat.

Banyak hal yang menjadi perhatian Pemkot Palembang di awal tahun 2024, termasuk upaya dalam mengurangi angka kemiskinan ektrem ini.

Menilai upaya pembagian sembako itu untuk pengentasan kemiskinan di Kota Palembang, ini yang sampaikan Pengamat Ekonomi, Yan Sulistyo.

BACA JUGA:Bikin BPJS Kesehatan di Dinsos OKI Menunggu Kuota, Terkecuali 3 Kategori Emergency

BACA JUGA:Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem, Pj Walikota Serahkan Bantuan Paket Budidaya Lele

Menurut Yan Sulistyo, upaya pembagian sembako tidak akan efektif jika dimaksudkan untuk pengentasan kemiskinan.

"Bansos inikan bukan hanya setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, bahkan sudah puluhan tahun di Indonesian ini dilaksanakan. Sejak zaman Mega Wati sampai sekarang ini, angka kemiskinan kita masih berkisar diangka 9 sampai 11 persen," ungkapnya, Rabu, 17 Desember 2024.

Ia menambahkan, angka seperti itu terus pada setiap tahunnya, tidak pernah tingkat kemiskinan di Indonesia di bawah 5 atau 7 persen.

Pembagian bansos sifatnya pada kondisi tertentu saja, misalnya dilakukan saat banyaknya gagal panen dan masalah politik.

BACA JUGA:Satgas Gakkum Kunjungi Bawaslu dan KPU

BACA JUGA:Sungai Lematang Meluap, Jembatan Gantung Putus

"Inilah hal-hal yang membuat tingkat kemiskinan kita ini tidak akan pernah tercapai rendah angkanya, karena bansos tidak memiliki efek bagus untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Dikatakannya lagi, pengentasan kemiskinan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila semua tatanan politik ekonomi di Indonesia bersikap adil, maka kesempatan masyarakat untuk mendapatkan harga sembako itu yang terjangkau.

"Itu menyangkut harga dan pajak. Kedua, hak orang untuk mendapatkan keadilan untuk bisa bekerja. Jadi orang-orang menengah ke bawah bisa mendapatkan pekerjaan tanpa harus menggunakan orang dalam," tuturnya.

BACA JUGA:Lisnaini Akui Oknum Guru yang Viral di Sosmed Mengajak di SDN 82 Prabumulih

BACA JUGA:Kasus Kades Rambang Kuang, Sekda OI: Tunggu Proses Hukum Inkrah

Masih kata Yan, kalau melihat sekarang, orang pekerja karyawan-karyawan termasuk menjadi PNS dan honorer, menggunakan tenaga orang dalam semua.

"Orang-orang yang bekerja sebagai ASN dan honorer itu ialah orang yang berada semua, sehingga orang miskin tidak mempunyai kesempatan untuk mencari kerja. Maka pengentasan kemiskinan tidak pernah meningkat," imbuhnya.

Kemudian menurutnya, yang ketiga adalah saat pemerintah mengalokasikan anggaran harus 100 persen atau benar-benar untuk program pengentasan kemiskinan.

"Jangan digunakan untuk honorer, untuk acara-acara rapat, atau acara-acara study banding. Misalnya, anggaran pengentasan kemiskinan kota Palembang senilai Rp100 miliar. Dimana Rp50 miliar untuk kepanitiaan dan Rp50 miliar sisanya untuk pengentasan kemiskinan, padahal anggaran Rp100 miliar," jelasnya.

BACA JUGA:Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Kades Rambang Kuang Bergulir Ke Polres Ogan Ilir

BACA JUGA: Oknum Guru Diduga Paksa Siswa Berinfak, Pemkot Prabumulih Tegas Terhadap Tindakan Tak Etis

Sehingga lanjutnya, anggaran pengentasan kemiskinan banyak dimakan oleh orang pemerintah kota itu sendiri. Seperti, pembentukan panitia, honorer, membuat acara di hotel dan lain sebagainya,

"Akhirnya, sasaran pengentasan kemiskinan tidak tepat angkanya. Tiga hal inilah menurut saya tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apalagi bansos tidak ada efek sama sekali," tutupnya. *