Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Rp3,7 Triliun Dalam 100 Hari Kerja

KORANPALPOS.COM - Pemerintah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal senilai Rp3,7 triliun dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto

Penindakan dilakukan melalui operasi terpadu dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenkopolkam bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bakamla, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kemendag, Kemen KKP, Kemenperin, Badan Karantina Indonesia, serta dukungan dari masyarakat.

“Upaya ini merupakan hasil kerja keras bersama dari seluruh pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berperan aktif melaporkan kegiatan mencurigakan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

BACA JUGA:MenPANRB Imbau Pelayanan Publik Tetap Berjalan Optimal Jelang Isra Miraj dan Imlek

BACA JUGA:Air Mata Bahagia Isyana Sarasvati : Lagu 'Makna Dunia' Jadi Tema Resmi Serial Pokémon !

Pemerintah, kata dia, akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan agar tidak ada celah bagi para pelaku penyelundupan

"Untuk mencegah masuknya impor ilegal yang merusak industri dalam negeri, pemerintah melalui sinergi berbagai instansi terus bekerja keras untuk mencegah terjadinya kebocoran barang-barang impor ke dalam pasar domestik," ujarnya.

Adapun barang-barang yang berhasil disita mencakup dari berbagai jenis. Misalnya, rokok ilegal, barang elektronik, kosmetik, benih lobster, minuman keras, dan komoditas lainnya.

BACA JUGA:Menempa Gen Z Menuju Indonesia Emas

BACA JUGA:29 Kasus di 2025 : Dinkes Palembang Minta Warga Waspada DBD !

Selain mengamankan barang bukti, operasi terpadu itu juga berhasil mengungkap jaringan penyelundupan skala besar yang melibatkan sindikat internasional. Setidaknya, 552 orang yang terlibat dalam jaringan telah diamankan untuk menjalani proses hukum.

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga akan terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka memberantas penyelundupan lintas batas, termasuk melalui peningkatan kapasitas teknologi pemantauan di perbatasan dan pelabuhan.

Masyarakat, tambah dia, diimbau pula untuk turut mendukung upaya pencegahan penyelundupan dengan tidak membeli barang-barang ilegal, yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan pengguna, serta berkontribusi pada kerugian negara.

BACA JUGA:Agung Sedayu Akui SHGB Pagar Laut Milik Anak Usahanya : Tegaskan Proses Legal Terpenuhi !