Satu Kata ! Tolak Penangkaran Kera di Ogan Ilir

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Minggu , 31 Dec 2023 - 14:33

OGAN ILIR – Rencana pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk membangun penangkaran kera di Kawasan Kelurahan Payaraman Barat Kabupaten Ogan Ilir (OI), nampaknya sulit untuk diwujudkan.

Pasalnya rencana tersebut diprotes salah satu organisasi kepemudaan setempat yakni Pemuda Pancasila (PP).

Penolakan tersebut disuarakan ratusan PP dengan melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, yang dilakukan pada Rabu, 27 Desember 2023.

Dalam aksi penolakan juga melibatkan anggota Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Sumsel dan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Ogan Ilir.

Ketua MPC PP Kabupaten Ogan Ilir, Soneidi Ardiansyah, menjelaskan bahwa aksi ini dipicu adanya petisi dari masyarakat Kecamatan Payaraman terkait rencana pembangunan penangkaran kera.

"Petisi ini, yang telah diterima pada 5 Oktober 2023, isinya menolak rencana pembangunan tersebut karena lokasinya terlalu dekat dengan pemukiman warga dan lembaga pendidikan," tandasnya.

Alasan lain lanjut Soneidi, adalah adanya kekhawatiran terhadap potensi penularan virus atau penyakit dengan adanya penangkaran kera.

"Dari segi kesehatan saya rasa tidak ada manfaatnya justru monyet dapat membawa penyakit seperti HIV/AIDS, virus dan penyakit lainya. Kita bukan menolak investasi tetapi seharusnya investasi di sesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. yang mana masyarakat setempat adalah mayoritas berkeyakinan atau beragama islam, sementara monyet sendiri dalam pandangan islam kurang baik kan," kata dia.

Investasi kata Sonedi adalah hal yang baik tetapi hendakntya menyesuaikan dengan keadaan dan budaya dan kultur masyarakat setempat.

"Masyarakat di Payaraman sendiri kegitanya berkebun karet atau nanas kenapa tidak investasi membangun pabrik karet atau nanas saja kan lebih baik,"ungkapnya.

satu kata ! tolak penangkaran kera di ogan ilir                            ogan ilir – rencana pihak pemerintah provinsi (pemprov) sumsel untuk membangun penangkaran kera di kawasan kelurahan payaraman barat kabupaten ogan ilir (oi), nampaknya sulit untuk diwujudkan.
pasalnya rencana tersebut diprotes salah satu organisasi kepemudaan setempat yakni pemuda pancasila (pp).
penolakan tersebut disuarakan ratusan pp dengan melakukan aksi demo di depan kantor bupati kabupaten ogan ilir, kompleks perkantoran terpadu tanjung senai, yang dilakukan  pada rabu, 27 desember 2023.
dalam aksi penolakan juga melibatkan anggota majelis pimpinan wilayah pemuda pancasila (mpw pp) sumsel dan pimpinan cabang pemuda pancasila (mpc pp) kabupaten ogan ilir.
baca juga:introspeksi diri di pergantian tahun: lebih dari sekadar perayaan !
baca juga:membuat resolusi tahun baru, komitmen diri menjadi lebih baik 
ketua mpc pp kabupaten ogan ilir, soneidi ardiansyah, menjelaskan bahwa aksi ini dipicu adanya petisi dari masyarakat kecamatan payaraman terkait rencana pembangunan penangkaran kera.
"petisi ini, yang telah diterima pada 5 oktober 2023, isinya menolak rencana pembangunan tersebut karena lokasinya terlalu dekat dengan pemukiman warga dan lembaga pendidikan," tandasnya.
alasan lain lanjut soneidi, adalah adanya kekhawatiran terhadap potensi penularan virus atau penyakit dengan adanya penangkaran kera.
baca juga:waduh ! odgj ternyata boleh nyoblos pemilu 2024 
baca juga:2024, fotokopi ktp tidak berlaku lagi, ini alasannya ! 
"dari segi kesehatan saya rasa tidak ada manfaatnya justru monyet dapat membawa penyakit seperti hiv/aids, virus dan penyakit lainya. kita bukan menolak investasi tetapi seharusnya investasi di sesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. yang mana masyarakat setempat adalah mayoritas berkeyakinan atau beragama islam, sementara monyet sendiri dalam pandangan islam kurang baik kan," kata dia.
investasi kata sonedi adalah hal yang baik tetapi hendakntya menyesuaikan dengan keadaan dan budaya dan kultur masyarakat setempat.
"masyarakat di payaraman sendiri kegitanya berkebun karet atau nanas kenapa tidak investasi membangun pabrik karet atau nanas saja kan lebih baik,"ungkapnya.
baca juga:pemkot palembang larang kembang api saat malam tahun baru 
baca juga:awas ! penyakit dbd mulai mengintai kita 
selain itu, ia juga menyoroti kurangnya sosialisasi, pemberitahuan, dan permintaan izin kepada masyarakat terkait rencana pembangunan monkey farm.
dalam surat tuntutannya, pemuda pancasila meminta pemerintah kabupaten oi untuk menghentikan kegiatan pembangunan pt yhy di lingkungan pt. simians medica di kelurahan payaraman barat.
mereka juga mendesak kepolisian untuk menangkap atau menindak tegas pembobol police line polres ol yang diduga dilakukan oleh eko cs.
selain itu, mereka menuntut agar dinas perizinan tidak mengeluarkan izin amdal dan izin usaha kepada pt. simians medica.
ketua mpc pp kabupaten oi juga menyatakan, bahwa petisi yang diserahkan pada 30 oktober 2023 belum mendapatkan tanggapan. 
"oleh karena itu, kami mendesak pemerintah kabupaten ogan ilir untuk segera menanggapi surat tuntutan ini dan melindungi masa aksi pemuda pancasila," harapnya.
menyikapi aksi demo ini, asisten ii setda pemkab ogan ilir, thahir ritonga, mengapresiasi aksi solidaritas pemuda pancasila. ia menyatakan bahwa pemkab ogan ilir dan bupati membuka diri terhadap segala aspirasi masyarakat. 
ritonga menegaskan bahwa izin usaha terkait pembangunan penangkaran kera bukan wewenang pemkab ogan ilir, melainkan bksda. ia juga menyebut bahwa hingga saat ini, permohonan izin usaha terkait pt. simians medica belum sampai kepada pemkab ogan ilir.
"kami pemkab ogan ilir akan melakukan pengajian terkait dampak yang disampaikan oleh para demonstran. kita akan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk membahas bahaya dan potensi dampak dari penangkaran kera secara ilmiah. aspirasi, masukan, dan saran dari masyarakat akan kita koordinasikan dengan investor penangkaran kera tersebut," katanya.
komisi i, dr h budiarto marsul. menurutnya, sebagai wakil rakyat, dia hanya berharap, agar semua kebijakan yang dibuat hendaknya dikaji secara mendalam, sebelum dilaksanakan.
“termasuk masalah penangkaran kera ini. ada baiknya dilakukan kajian mendalam, serta adanya pembicaraan dengan pihak pihak terkait. apakah itu pemerintahan setempat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.
sehingga lanjut budiarto, saat program itu dibuat dilaksanakan, tidak mendapat penolakan dari berbagai pihak. apalagi kalau sampai merugikan masyarakat. selain itu, negara ini merupakan negara hukum. 
“dimana, semua ada aturannya, termasuk aturan yang memuat mengenai hal ini. jadi selain aturan hukum atau uu yang dibuat secara tertulis. kita juga mempunyai aturan tidak tertulis yang berada ditengah-tengah masyarakat dan ini juga harus jadi pertimbangan," imbuhnya. (sro/del)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 01 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan