Desk Pilkada Berperan Penting Kurangi Pelanggaran Pilkada 2024

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 20 Nov 2024 - 19:47

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).-Foto: Popa Delta-

KORANPALPOS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa keberadaan Desk Pilkada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki dampak signifikan dalam mengurangi pergerakan yang berpotensi melanggar aturan Pilkada 2024.

Dengan fungsi utamanya sebagai pusat pengaduan dan koordinasi, Desk Pilkada menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga ketertiban dan integritas proses demokrasi di Indonesia.

“Kami telah menerima lebih dari 300 laporan melalui jalur hotline Desk Pilkada. Aduan ini mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari ketertiban umum, netralitas aparatur sipil negara (ASN), hingga evaluasi terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” ujar Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut Bima, meningkatnya jumlah laporan yang diterima Desk Pilkada menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proses Pilkada yang jujur dan adil.

Dari total 318 laporan yang masuk pada periode 1-18 November 2024, pelanggaran ketertiban mendominasi dengan persentase 42 persen atau sekitar 133 aduan.

“Sebagian besar laporan ini terkait dengan ketertiban umum di sekitar lokasi kampanye atau aktivitas Pilkada lainnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif melaporkan hal-hal yang dianggap tidak sesuai aturan,” katanya.

Selain pelanggaran ketertiban, aduan terkait Bawaslu menjadi yang terbanyak kedua, mencapai 21 persen atau 66 laporan. Sementara itu, pelanggaran netralitas ASN menempati posisi ketiga dengan 17 persen atau 54 laporan.

Bima Arya menjelaskan bahwa peningkatan laporan juga didorong oleh upaya aktif Kemendagri dan Komisi II DPR RI dalam menyuarakan prinsip-prinsip netralitas dan ketertiban Pilkada melalui berbagai forum dan rapat kerja.

“Kami rutin menggelar rapat kerja dan diskusi terbuka yang menekankan pentingnya netralitas ASN serta kepatuhan terhadap aturan Pilkada. Langkah ini memicu kesadaran masyarakat untuk lebih berani melaporkan pelanggaran,” jelasnya.

Meski jumlah laporan meningkat, tantangan besar tetap ada, yakni menindaklanjuti setiap aduan yang masuk. Menurut Wamendagri, tindak lanjut ini memerlukan koordinasi lintas sektor antara Kemendagri, Bawaslu, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya.

desk pilkada berperan penting kurangi pelanggaran pilkada 2024                            koranpalpos.com - wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto menegaskan bahwa keberadaan desk pilkada di kementerian dalam negeri (kemendagri) memiliki dampak signifikan dalam mengurangi pergerakan yang berpotensi melanggar aturan pilkada 2024.
dengan fungsi utamanya sebagai pusat pengaduan dan koordinasi, desk pilkada menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga ketertiban dan integritas proses demokrasi di indonesia.
“kami telah menerima lebih dari 300 laporan melalui jalur hotline desk pilkada. aduan ini mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari ketertiban umum, netralitas aparatur sipil negara (asn), hingga evaluasi terhadap kinerja badan pengawas pemilu (bawaslu),” ujar bima arya dalam rapat kerja bersama komisi ii dpr ri di senayan, jakarta, rabu.
menurut bima, meningkatnya jumlah laporan yang diterima desk pilkada menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proses pilkada yang jujur dan adil.
baca juga:megawati ajak rakyat pilih pemimpin terbaik di pilkada 2024
baca juga:politik uang ancaman bagi demokrasi 
dari total 318 laporan yang masuk pada periode 1-18 november 2024, pelanggaran ketertiban mendominasi dengan persentase 42 persen atau sekitar 133 aduan.
“sebagian besar laporan ini terkait dengan ketertiban umum di sekitar lokasi kampanye atau aktivitas pilkada lainnya. ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif melaporkan hal-hal yang dianggap tidak sesuai aturan,” katanya.
selain pelanggaran ketertiban, aduan terkait bawaslu menjadi yang terbanyak kedua, mencapai 21 persen atau 66 laporan. sementara itu, pelanggaran netralitas asn menempati posisi ketiga dengan 17 persen atau 54 laporan.
bima arya menjelaskan bahwa peningkatan laporan juga didorong oleh upaya aktif kemendagri dan komisi ii dpr ri dalam menyuarakan prinsip-prinsip netralitas dan ketertiban pilkada melalui berbagai forum dan rapat kerja.
baca juga:pastikan muba tetap kondusif : satpol pp gelar rakor linmas dan kewaspadaan dini !
baca juga:tim hukum ngesti-amin laporkan dugaan money politik ke bawaslu prabumulih
“kami rutin menggelar rapat kerja dan diskusi terbuka yang menekankan pentingnya netralitas asn serta kepatuhan terhadap aturan pilkada. langkah ini memicu kesadaran masyarakat untuk lebih berani melaporkan pelanggaran,” jelasnya.
meski jumlah laporan meningkat, tantangan besar tetap ada, yakni menindaklanjuti setiap aduan yang masuk. menurut wamendagri, tindak lanjut ini memerlukan koordinasi lintas sektor antara kemendagri, bawaslu, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya.
“tentu ada pekerjaan rumah bagi kami, yakni memastikan bahwa semua laporan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. koordinasi yang baik antara desk pilkada, bawaslu, dan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan penanganan aduan ini,” tegasnya.
bima arya juga menyebutkan pentingnya transparansi dalam proses penanganan aduan. dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perkembangan kasus yang mereka laporkan, sehingga kepercayaan terhadap sistem pengawasan pilkada dapat terus terjaga.
 baca juga:ngesti-amin diunggulkan, ridho yahya: kita tidak berpuas diri !
baca juga:tuduh kpu oku tak netral : pengamat minta provokator acara debat dilaporkan dan batalkan pencalonan ypn yess !
pelanggaran netralitas asn terus menjadi isu utama dalam setiap proses pemilu di indonesia. pada pilkada 2024, laporan terkait netralitas asn yang masuk ke desk pilkada mencapai 54 aduan.
“masalah netralitas asn ini memerlukan perhatian khusus karena asn seharusnya menjadi contoh dalam menjaga independensi dan profesionalitas. kami akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan asn tidak berpihak pada salah satu kandidat,” ungkap bima arya.
kemendagri juga telah menginstruksikan setiap kepala daerah untuk mengawasi netralitas asn di wilayah masing-masing. jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
sebagai lembaga pengawas pemilu, bawaslu mendapat sorotan dalam laporan yang diterima desk pilkada. aduan terkait bawaslu mencakup berbagai hal, mulai dari kinerja pengawasan hingga dugaan keberpihakan dalam penanganan kasus.
baca juga:pkb minta publik ikut kawal ruu berdampak luas bagi masyarakat
baca juga:jelang pilkada, kpu muba sosialisasikan penggunaan surat suara di lapas sekayu
“desk pilkada berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan bawaslu untuk memastikan bahwa setiap laporan terkait pengawasan pemilu dapat ditangani dengan baik,” kata bima.
selain itu, kemendagri terus mendorong bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, terutama menjelang hari pemungutan suara. patroli pengawasan di daerah-daerah rawan pelanggaran menjadi salah satu langkah yang harus diperkuat.
untuk mendukung efektivitas desk pilkada, kemendagri memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem hotline dan platform digital lainnya.
sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara cepat dan mudah, bahkan dari daerah-daerah terpencil.
baca juga:pj bupati banyuasin : bawaslu harus terus berperan aktif untuk pilkada damai, aman, dan bersih
baca juga:bawaslu oku timur minta kades jaga netralitas selama pilkada 2024
“pemanfaatan teknologi menjadi solusi bagi tantangan geografis indonesia yang luas. dengan sistem ini, laporan dari masyarakat dapat segera diterima dan ditindaklanjuti,” jelas bima arya.
kemendagri juga mengembangkan aplikasi khusus untuk memonitor laporan yang masuk secara real-time. aplikasi ini terhubung langsung dengan tim pengawas di lapangan, sehingga penanganan laporan dapat dilakukan secara efisien.
dengan kehadiran desk pilkada, kemendagri berharap pilkada serentak 2024 dapat berlangsung lebih tertib dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan pilkada yang bersih dan adil.
baca juga:lapas sekayu terima surat pemberitahuan pindah memilih dari kpu muba
baca juga:bupati ingatkan masyarakat untuk gunakan hak suara 
“kami mengapresiasi peran masyarakat yang telah aktif melaporkan pelanggaran. partisipasi ini membuktikan bahwa publik memiliki harapan besar terhadap demokrasi yang berkualitas,” ujar bima arya.
ia juga mengimbau kepada seluruh peserta pilkada, asn, dan penyelenggara pemilu untuk mematuhi aturan yang berlaku.
dengan kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, pilkada serentak 2024 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di indonesia.
keberadaan desk pilkada sebagai pusat pengaduan dan koordinasi di kemendagri menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas pilkada 2024.
baca juga:pascabatalnya debat publik kedua pilkada oku : ketua kpu bantah tuduhan tidak netral dan berpihak !
baca juga:paslon spn-yes pilih walk out : bertaji tetap sampaikan visi-misi ! 
dengan dukungan teknologi, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pilkada tahun ini dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang transparan, adil, dan bebas dari pelanggaran. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 21 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan