Bukan Honor, Ternyata Calon Anggota KPPS Keluhkan Ini !

Reporter: Robby |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 17 Dec 2023 - 21:12

PALEMBANG – Sejumlah calon petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum 2024 di Kota Palembang menyuarakan keluhan terkait adanya biaya cek kesehatan sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota KPPS.

Seperti diungkapkan Iw, calon anggota KPPS dari Ilir Timur II Palembang menilai bahwa adanya biaya cek kesehatan tersebut memberikan beban tambahan yang cukup signifikan, terutama karena besarannya yang berkisar antara Rp 25 ribu hingga Rp 65 ribu per orang.

Terkait hal ini, Iw menyampaikan keberatannya.

"Sebagai calon anggota KPPS, kami belum menerima honor apa pun. Membayar biaya cek kesehatan yang cukup besar bagi kami adalah sesuatu yang sulit,” ujar dia, Minggu, 17 Desember 2023.

Dikatakan Iw, dirinya sadar jika kesehatan sangat penting, namun dirinya meminta agar pemerintah memberikan dukungan atau memastikan bahwa cek kesehatan ini dapat digratiskan untuk calon petugas KPPS.

Keluhan yang sama juga disampaikan Om, salah seorang calon petugas KPPS lainya asal Kota Palembang. “Saya berharap pemerintah atau KPU dapat mempertimbangkan penggratiskan cek kesehatan sebagai salah satu syarat menjadi anggota KPPS,” tandasnya.

Apalagi lanjut dia, peran KPPS sangat penting dalam proses demokrasi, dan menjadi petugas KPPS adalah bentuk pengabdian tanpa mengharapkan imbalan finansial.

Dalam konteks ini kata Om, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian dukungan atau dispensasi bagi calon anggota KPPS, khususnya terkait biaya cek kesehatan.

“Ya kita berpendapat bahwa dengan memberikan keringanan ini, proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan lebih lancar dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi dapat tetap tinggi,” ujar dia.

Terkait hal ini, Anggota KPUD Kota Palembang Divisi Teknis, Joni Hibatilah saat dikonfirmasi Minggu (17/12) mengatakan, terkait biaya cek kesehatan yang dianggap tinggi. Menurut Joni, ada klarifikasi terkait biaya tersebut.

bukan honor, ternyata calon anggota kpps keluhkan ini !                             palembang – sejumlah calon petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) untuk pemilihan umum 2024 di kota palembang menyuarakan keluhan terkait adanya biaya cek kesehatan sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota kpps. 
seperti diungkapkan iw, calon anggota kpps dari ilir timur ii palembang menilai bahwa adanya biaya cek kesehatan tersebut memberikan beban tambahan yang cukup signifikan, terutama karena besarannya yang berkisar antara rp 25 ribu hingga rp 65 ribu per orang.
terkait hal ini, iw menyampaikan keberatannya.
"sebagai calon anggota kpps, kami belum menerima honor apa pun. membayar biaya cek kesehatan yang cukup besar bagi kami adalah sesuatu yang sulit,” ujar dia, minggu, 17 desember 2023.
baca juga:waw ! sumsel terbaik pertama iga 2023, terbaik pertama regional 1 dan nilai tertinggi se-sumatera 
baca juga:antrian panjang hingga ganggu arus lalulintas, ini keluhan pemilik kendaraan di spbu! 
dikatakan iw, dirinya sadar jika kesehatan sangat penting, namun dirinya meminta agar pemerintah memberikan dukungan atau memastikan bahwa cek kesehatan ini dapat digratiskan untuk calon petugas kpps.
keluhan yang sama juga disampaikan om, salah seorang calon petugas kpps lainya asal kota palembang. “saya berharap pemerintah atau kpu dapat mempertimbangkan penggratiskan cek kesehatan sebagai salah satu syarat menjadi anggota kpps,” tandasnya. 
apalagi lanjut dia, peran kpps sangat penting dalam proses demokrasi, dan menjadi petugas kpps adalah bentuk pengabdian tanpa mengharapkan imbalan finansial.
dalam konteks ini kata om, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian dukungan atau dispensasi bagi calon anggota kpps, khususnya terkait biaya cek kesehatan.
baca juga:palembang terancam darurat sampah, tpa sukawinatan nyaris overload
baca juga:waspada kosmetik mengandung zat berbahaya
“ya kita berpendapat bahwa dengan memberikan keringanan ini, proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan lebih lancar dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi dapat tetap tinggi,” ujar dia.
terkait hal ini, anggota kpud kota palembang divisi teknis, joni hibatilah saat dikonfirmasi minggu (17/12) mengatakan, terkait biaya cek kesehatan yang dianggap tinggi. menurut joni, ada klarifikasi terkait biaya tersebut.
joni menjelaskan, sebenarnya, biaya total untuk cek kesehatan setiap calon anggota kpps mencapai 125 ribu per orang. namun, setelah berkoordinasi dengan dinas kesehatan, kami berhasil mengurangi biaya tersebut sehingga calon anggota kpps hanya perlu membayar rp 65 ribu saja.
namun begitu lanjut joni, keluhan tentang biaya cek kesehatan yang baru mencuat belakangan dan dianggap sebagai masukan untuk pihaknya.
baca juga:operasional trans musi teman bus stop beroperasi 
baca juga:nunggak 2 bulan gaji, warga berharap lrt bisa beroperasi lagi
"kami akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan palembang untuk mencari solusi yang terbaik ke depannya agar tidak memberatkan calon anggota kpps," kata joni.
meski begitu, joni tetap menghimbau agar calon anggota kpps tetap menjalani cek kesehatan sebagai salah satu syarat menjadi anggota kpps di kota palembang.
"cek kesehatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa calon anggota kpps dalam kondisi prima selama pelaksanaan pemilu 2024. kami meminta pengertian dan kerjasama dari seluruh calon petugas kpps," tambahnya.
dengan adanya tanggapan ini masih kata joni,  diharapkan terpihak, ketua kpud kota palembang, kurniawan mengatakan bahwa itu telah sesuai regulasi yang di buat kpu ri bahwa setiap pendaftar wajib menyampaikan lamaran, mengisi beberapa persyaratan administrasi termasuk menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan.
"sesuai regulasi pkpu 8 tahun 2022, dan petunjuk teknis nomor 1669 tahun 2023," katanya dihubungi via telepon, minggu, 17 desember 2023.
menurutnya syarat administrasi badan adhoc yang diminta yakni surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau puskesmas pemerintah dengan melampirkan hasil pemeriksaan hasil tensi darah, pemeriksaan hasil kolesterol dan pemeriksaan hasil gula darah.
"hanya pemeriksaan 3 komponen itu saja yang menjadi acuan," tegasnya.
hal tersebut juga lanjutnyya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dari pemilu tahun 2019 dimana banyak petugas badan adhoc dalam hal ini kpps yang meninggal dunia diduga akibat kelelahan pada saat proses pemilu. untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di kota palembang.
sedangkan ketua kpud oki, deri siswadi sip msi melalui divisi sosialiasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sdm, dr m aknan mpdi mengaku belum ada masyarakat khususnya di oki yang mengeluhkan syarat dan biaya cek kesehatan tersebut.
aknan menjelaskan, pentingnya ada surat kesehatan ini sebagai salah satu langkah kpu untuk menyikapi banyak anggota kpps yang meninggal pada pemilu tahun 2019 lalu.
"salah satunya itu, tapi yang penting kpu mengharapkan para kpps ialah orang yang benar-benar sehat secara jasmani dan rohani," ungkapnya dikonfirmasi via seluler," minggu (17/12).
ia menambahkan, surat kesehatan jasmani mandiri dari puskesmas, rumah sakit atau klinik di desa/kelurahan setempat.  diman surat kesehatan harus menyertakan keterangan kadar gula, kolestrol, dan tensi darah.
menyangkut ketentuan tarif membayar surat kesehatan yang dikeluarkan, dikatakan aknan, menurutnya, itu merupakan kebijakan rumah sakit, puskesmas, atau klinik sendiri. 
"untuk penyerahan berkas pendaftaran anggota kpps terakhir tanggal 20 desember ini. kepada seluruh masyarakat yang mau dan bersedia untuk aktif dalam proses  penyelenggaraan pemilu 2024. maka daftarkan segera diri anda ke sekret pps desa/ kelurahan masing-masing," ucapnya. 
sementara itu, akademisi, madi apriadi mengatakan, berbicara mengenai keluhan calon petugas kpps yang harus tes kesehatan dan menggunakan biaya pribadi tentu ini sangat disayangkan.
“karena sudah seharusnya semua pembiayaan kegiatan  pelaksanaan pemilu ditanggung kpu,” ujar madi, minggu (17/12), termasuk pembiayaan tes kesehatan calon petugas kpps. 
agar keluhan calon kpps tidak terjadi dan tes kesehatan berjalan lancar kpu harus bekerja sama dengan rumah sakit serta  menunjuk atau merekomendasikan rumah sakit tersebut sebagai tempat tes kesehatan calon petugas kpps.
oleh sebab itu madi berharap permasalahan yang berkaitan dengan persiapan pemilu bisa diselesaikan dengan baik dan proses pemilu berjalan dengan luber dan jurdil. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan