DPR RI Sahkan UU APBN 2025 : Fokus pada Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Maryati |

Kamis , 19 Sep 2024 - 12:28

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jak-FOTO : ANTARA-

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 menjadi Undang-Undang APBN 2025.

Pengesahan ini dilakukan melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/9).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, H. Lodewijk F. Paulus, menghasilkan kesepakatan penuh dari semua fraksi terkait rancangan anggaran tersebut.

Dalam kesempatan itu, Lodewijk bertanya kepada seluruh anggota DPR RI yang hadir, "Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui?"

Setelah seluruh anggota memberikan persetujuan, dia melanjutkan dengan, "Terima kasih," menandakan pengesahan RUU APBN 2025 sebagai undang-undang.

Dalam UU APBN 2025 yang disahkan, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun.

Pendapatan ini bersumber dari dua komponen utama, yaitu penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.

Dari total belanja negara yang ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, terdapat defisit anggaran sebesar Rp616,19 triliun.

Defisit ini diimbangi dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.

dpr ri sahkan uu apbn 2025 : fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat !                            jakarta, koranpalpos.com - dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri) secara resmi mengesahkan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (ruu apbn) tahun anggaran 2025 menjadi undang-undang apbn 2025.
pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna pembicaraan tingkat ii di gedung parlemen, senayan, jakarta, pada kamis (19/9).
rapat yang dipimpin oleh wakil ketua dpr ri, h. lodewijk f. paulus, menghasilkan kesepakatan penuh dari semua fraksi terkait rancangan anggaran tersebut.
baca juga:pidato lengkap presiden jokowi terkait ruu apbn 2025 dan nota keuangan
baca juga:21 proyek rakasa renovasi stadion sepak bola di seluruh indonesia : digelontor rp2,87 triliun dari apbn 2024 !
dalam kesempatan itu, lodewijk bertanya kepada seluruh anggota dpr ri yang hadir, "apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui?"
setelah seluruh anggota memberikan persetujuan, dia melanjutkan dengan, "terima kasih," menandakan pengesahan ruu apbn 2025 sebagai undang-undang.
dalam uu apbn 2025 yang disahkan, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar rp3.005,1 triliun.
baca juga:mulai perbaiki jalan nasional yang rusak : pemerintah anggarkan apbn rp 6 miliar 
baca juga:apresiasi bapenda sumsel atas capaian target pad semester 1 2024 
pendapatan ini bersumber dari dua komponen utama, yaitu penerimaan perpajakan sebesar rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) sebesar rp513,6 triliun.
dari total belanja negara yang ditetapkan sebesar rp3.621,3 triliun, terdapat defisit anggaran sebesar rp616,19 triliun.
defisit ini diimbangi dengan keseimbangan primer defisit sebesar rp63,33 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar rp616,2 triliun.
baca juga:jelang pilkada 2024 : asn diingatkan bijak gunakan medsos !
baca juga:kasus karhutla di sumsel mulai tebar ancaman !
pada sektor belanja, pemerintah memfokuskan anggaran pada tiga komponen besar. belanja untuk kementerian/lembaga (k/l) ditetapkan sebesar rp1.160,09 triliun.
sementara itu, belanja non-k/l ditetapkan sebesar rp1.541,36 triliun.
salah satu komponen penting dalam belanja negara adalah transfer ke daerah (tkd) yang mencapai rp919,87 triliun.
baca juga:sumsel sinergi pendidikan dan pengendalian inflasi daerah
baca juga:lolos atau tidak ? simak cara mengecek hasil seleksi administrasi cpns 2024 di sini !
menteri keuangan ri, sri mulyani indrawati, yang mewakili presiden joko widodo (jokowi) dalam penyampaian pidato, menekankan pentingnya alokasi tkd sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi daerah.
"tkd ini dapat menjadi pengembangan sumber ekonomi baru di daerah dan peningkatan investasi serta keterlibatan dalam global supply chain," ujar sri mulyani.
dalam apbn 2025, pemerintah telah menetapkan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan anggaran.
target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2 persen, yang dianggap realistis di tengah tantangan global.
inflasi diharapkan bisa dijaga pada tingkat rendah sebesar 2,5 persen, sementara suku bunga surat berharga negara (sbn) 10 tahun diperkirakan mencapai 7 persen.
nilai tukar rupiah dipatok pada rp16.000 per dolar as, yang mencerminkan ekspektasi terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri meski ada ketidakpastian global.
sektor energi juga mendapat perhatian, dengan asumsi harga minyak mentah indonesia ditetapkan sebesar 82 dolar as per barel.
pemerintah juga menargetkan lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.
selain itu, beberapa indikator pembangunan ekonomi lainnya juga ditetapkan dalam uu apbn 2025. sasaran pengangguran terbuka diperkirakan berada pada kisaran 4,5-5 persen.
target kemiskinan ditetapkan sebesar 7-8 persen, dengan komitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen pada tahun 2025.
rasio gini, yang menunjukkan kesenjangan ekonomi, diproyeksikan berada pada kisaran 0,379-0,382.
indeks modal manusia (imm) juga ditargetkan sebesar 0,56, sementara nilai tukar petani (ntp) diperkirakan mencapai 115-120, dan nilai tukar nelayan (ntn) berada di kisaran 105-108.
meski demikian, sri mulyani memberikan peringatan tentang ketidakpastian ekonomi global yang masih dapat memengaruhi indonesia.
menurutnya, pelaksanaan apbn 2025 perlu disertai kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
salah satu isu utama adalah ketegangan geopolitik global yang terus berlangsung, serta dampaknya pada perdagangan dan perekonomian dunia.
"kita tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti tensi global, geopolitik, dan bahkan terjadinya perang. perlambatan ekonomi tiongkok yang merupakan mitra dagang indonesia, serta lesunya ekonomi eropa, dan dinamika ekonomi politik di amerika serikat pasca pemilu juga menjadi faktor yang harus kita antisipasi," jelasnya.
sri mulyani juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ancaman perlambatan ekonomi global, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun 2025.
menurutnya, kondisi ekonomi internasional yang tidak stabil harus direspons dengan kebijakan fiskal yang cermat dan terukur, termasuk pengelolaan utang negara dan penguatan investasi dalam negeri.
pengesahan uu apbn 2025 menandai komitmen dpr ri dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional dan memperkuat perekonomian indonesia.
apbn 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi global serta memastikan bahwa pembangunan di seluruh sektor dapat berjalan secara optimal.
pemerintah juga berupaya untuk memanfaatkan anggaran negara guna mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan memperkuat daya saing indonesia di kancah global.
sri mulyani menegaskan bahwa dengan adanya apbn yang terukur dan direncanakan dengan baik, pemerintah optimis dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
namun, dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi apbn 2025 sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta semua elemen masyarakat.
"kerja sama yang baik antara semua pihak, baik di pusat maupun daerah, serta dukungan dari masyarakat akan sangat penting dalam memastikan bahwa apbn 2025 dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi nasional," tutupnya.
dengan pengesahan uu apbn 2025 ini, indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih percaya diri, sembari tetap fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 27 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan