Walhi Sumsel Dorong Pemerintah Pusat Tangani Tambang Minyak Ilegal di Muba

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 08 Sep 2024 - 20:18

Sejumlah titik aktivitas tambang minyak ilegal di Kabupaten Muba yang ditertibkan pihak kepolisian dan pemerintah-Foto : ANTARA -

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Fenomena masih maraknya kasus ilegal drilling atau tambang minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) hingga kini masih menjadi persoalan serius yang terus dicari jalan keluarnya.

Walaupun pemerintah dan Polda Sumsel telah pro aktif dan tegas melakukan penertiban namun kasus tersebut masih kerab timbul dan bahkan tidak jarang menimbulkan gangguan atau dampak negatif mulai dari polusi lingkungan sampai timbulnya korban jiwa masyarakat akibat ledakan di titik atau kawasan tambang minyak ilegal tersebut.

Menyiakapi hal semua pihak reaksi dan perhatian terhadap masalah ini.

Salah satunya adalah lembaga peduli lingkungan yakni Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel).

Dimana Walhi justru mendorong pemerintah pusat segera menangani kasus illegal driling atau tambang minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) untuk menyelamatkan keuangan negara.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Yuliusman di Palembang, belum lama ini mengatakan, bahwa kasus illegal driling di Kabupaten Muba harus ditarik ke pusat dan tidak hanya diselesaikan di level daerah.

Hal itu diyakini akan mampu menyelamatkan keuangan negara akibat aktivitas tersebut sebesar hampir Rp50 triliun berdasarkan kajian yang dilakukan Walhi Sumsel.

"Oleh karena itu kami mendorong semua instansi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk menyelamatkan keuangan negara tersebut," katanya.

Dia menambahkan, solusi yang ditawarkan bagi penanganan illegal driling itu ialah penindakan tegas dan pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukannya.

Terkait dengan satgas illegal driling yang sudah ada melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan TNI dan Polri, menurut dia, upaya tersebut patut diapresiasi, namun tetap penanganan harus di tingkat kementerian atau pemerintah pusat.

walhi sumsel dorong pemerintah pusat tangani tambang minyak ilegal di muba                            palembang, koranpalpos.com – fenomena masih maraknya kasus ilegal drilling atau tambang minyak ilegal di kabupaten musi banyuasin (muba) hingga kini masih menjadi persoalan serius yang terus dicari jalan keluarnya.
walaupun pemerintah dan polda sumsel telah pro aktif dan tegas melakukan penertiban namun kasus tersebut masih kerab timbul dan bahkan tidak jarang menimbulkan gangguan atau dampak negatif mulai dari polusi lingkungan sampai timbulnya korban jiwa masyarakat akibat ledakan di titik atau kawasan tambang minyak  ilegal tersebut.
menyiakapi hal semua pihak reaksi dan perhatian terhadap masalah ini.
salah satunya adalah lembaga peduli lingkungan yakni wahana lingkungan hidup (walhi) sumatera selatan (sumsel).
baca juga:unsri palembang buka 558 formasi calon asn untuk tahun anggaran 2024 : cek persyaratan dan cara mendaftar !
baca juga:atlet muba membanggakan sumsel di ajang pon aceh-sumut 2024
dimana walhi justru  mendorong pemerintah pusat segera menangani kasus illegal driling atau tambang minyak ilegal di kabupaten musi banyuasin (muba) untuk menyelamatkan keuangan negara.
direktur eksekutif walhi sumsel yuliusman di palembang, belum lama ini mengatakan, bahwa kasus illegal driling di kabupaten muba harus ditarik ke pusat dan tidak hanya diselesaikan di level daerah.
hal itu diyakini akan mampu menyelamatkan keuangan negara akibat aktivitas tersebut sebesar hampir rp50 triliun berdasarkan kajian yang dilakukan walhi sumsel.
"oleh karena itu kami mendorong semua instansi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk menyelamatkan keuangan negara tersebut," katanya.
baca juga:potensi besar kekayaan intelektual indikasi geografis sumatera selatan : peluang dan tantangan !
baca juga:pj gubernur sumsel hadiri puncak peringatan hari umkm nasional 2024
dia menambahkan, solusi yang ditawarkan bagi penanganan illegal driling itu ialah penindakan tegas dan pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukannya.
terkait dengan satgas illegal driling yang sudah ada melalui pemerintah provinsi sumatera selatan dengan melibatkan tni dan polri, menurut dia, upaya tersebut patut diapresiasi, namun tetap penanganan harus di tingkat kementerian atau pemerintah pusat.
"karena illegal driling ini termasuk kejahatan serius yang melibatkan para pemain atau cukong. keberadaannya juga sudah banyak menelan korban nyawa, di samping keuangan negara dari hasil kajian sebesar hampir rp50 triliun. maka perlu peranan negara dalam menghadapi dan perlu penanganan ekstra," ujarnya.
terkait hal ini sejumlah pihak termasuk warga masyarakat berharap penanganan oleh pemerintah pusat diperlukan mengingat skala dan kompleksitas masalah tersebut.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 6 september 2024 : waspada ancaman cuaca ekstrem, hujan guyur mayoritas kota besar !
baca juga:pj gubernur ingatkan bahaya judi online di kalangan pelajar !
"jika pemerintah pusat terlibat langsung, saya percaya bahwa penanganan akan lebih efektif dan menyeluruh. selain itu, diharapkan juga juga bada solusi jangka panjang yang melibatkan peningkatan kesejahteraan dan keamanan bagi warga," ujar nur, salah seorang  warga.
harapan warga juga mencakup adanya perbaikan infrastruktur dan program rehabilitasi lingkungan.
"dampak dari ilegal drilling ini tidak hanya berupa polusi, tapi juga merusak infrastruktur.
"perlu ada upaya konkret untuk memperbaiki kerusakan dan mencegah kejadian serupa di masa depan," ucap yet, seorang warga lainnya.
sedangkan bw, warga sekayu semua upaya solusi hendaknya  tetap harus mengedepankan solusi yang bijak.
"jadi sifanya tegas namun dengan menghadirkan solusi bijak yang tentu mengajak dan merangkul warga masyarakat,"  harapnya.
sebelumnya, praktisi hukum sumsel, sulyaden sh memberikan tanggapan bahwa kegiatan tambang minyak ilegal di muba telah menjadi sumber kekhawatiran bagi banyak pihak.
insiden-insiden seperti kebakaran dan pencemaran lingkungan yang kerap terjadi di lokasi tambang mengakibatkan kerugian tidak hanya pada ekosistem alam, tetapi juga menelan korban jiwa.
"masih adanya kegiatan tambang minyak ilegal di kabupaten musi banyuasin hingga saat ini tentu membuat banyak pihak khawatir, apalagi sudah sering terjadi insiden di lokasi tambang tersebut seperti kebakaran, pencemaran lingkungan, dan lain-lain," ujar sulyaden.
dia  mengatakan, perlunya perhatian serius dari pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten muba sendiri, pertamina, kementerian sumber daya alam dan mineral, serta kementerian lingkungan hidup. 
ia menekankan bahwa penanganan masalah ini tidak hanya dapat mengandalkan tindakan hukum pidana semata, melainkan juga memerlukan pendekatan yang bijaksana untuk memastikan bahwa kegiatan tambang minyak ilegal dapat dihentikan tanpa merugikan masyarakat setempat.
"tentu hal tersebut harus menjadi perhatian pihak terkait baik itu oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun pemkab muba sendiri, selain juga oleh pihak pertamina dan kementrian sumber daya alam dan mineral, serta kementrian lingkungan hidup," tambahnya.
menurut sulyaden, pentingnya penyusunan regulasi yang jelas oleh pemerintah dan pihak terkait menjadi kunci utama dalam penanganan masalah ini.
regulasi yang baik dapat mengarah pada pengelolaan tambang minyak ilegal yang lebih terkendali, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan pemerintah.
"proses hukum secara pidana bukan solusi terbaik untuk menghentikan tambang minyak ilegal tersebut. justru, masyarakat harus dibantu karena hal tersebut memberikan penghasilan dan dapat menjawab kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat," tegas sulyaden.
penyelesaian masalah tambang minyak ilegal di muba masih kata sulyaden, memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, dengan fokus pada pembuatan regulasi yang memadai dan upaya membantu masyarakat agar tidak tergantung pada kegiatan tambang ilegal untuk mencari nafkah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan