PDIP Sambut Baik Putusan MK Ubah Aturan Pilkada

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Selasa , 20 Aug 2024 - 20:46

Logo PDI Perjuangan--Foto: Antara

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait gugatan terhadap UU Pilkada.

Pasalnya, aturan ini memungkinkan lebih banyak partai politik mengajukan calon sendiri di Pilkada Serentak 2024.

"Soal putusan MK harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki partai politik yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan strategi kotak kosong," kata Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

MK memutuskan syarat mengusung paslon di Pilkada tidak lagi menggunakan kursi di DPRD.

Kendati demikian, berdasarkan ambang batas perolehan suara sah partai politik/gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah.

Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen.

"Putusan ini harus dipandang positif sebab memastikan hadirnya lebih dari 1 pasang calon dalam pilkada dan provinsi. Semakin banyak calon tentu makin banyak pilihan calon pemimpin yang bisa dipertimbangkan oleh rakyat," ujarnya.

Menurutnya, putusan ini kemenangan bagi rakyat dan kekalahan bagi partai politik oligarki yang antidemokrasi.

Dengan putusan MK ini, sambung Deddy, maka politik mahar dalam pilkada provinsi dan kabupaten/kota bisa ditekan seminimal mungkin. Hal ini membuat partai politik dipaksa untuk mengusung orang-orang terbaik sebagai calon kepala daerah.

"Putusan ini juga memberi kesempatan bagi partai-partai non-parlemen untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada. Dengan demikian tidak ada suara rakyat yang hilang. Bagi partai-partai yang ada di Parlemen tentu ini akan mendorong proses kaderisasi dan rekrutmen calon yang lebih baik," pungkas Deddy.

pdip sambut baik putusan mk ubah aturan pilkada                            jakarta, koranpalpos.com - ketua dpp pdi perjuangan bidang pemenangan pemilu eksekutif deddy sitorus menyambut baik putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60/puu-xxii/2024 terkait gugatan terhadap uu pilkada.
pasalnya, aturan ini memungkinkan lebih banyak partai politik mengajukan calon sendiri di pilkada serentak 2024.
"soal putusan mk harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki partai politik yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan strategi kotak kosong," kata deddy dalam keterangannya di jakarta, selasa.
mk memutuskan syarat mengusung paslon di pilkada tidak lagi menggunakan kursi di dprd.
kendati demikian, berdasarkan ambang batas perolehan suara sah partai politik/gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (dpt) pemilu 2024 di masing-masing daerah.
baca juga:pks serahkan formulir b1.kwk kepada 368 calon kepala daerah 
baca juga:putusan mk mengubah konstelasi politik pilkada 2024
ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan mk, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen.
"putusan ini harus dipandang positif sebab memastikan hadirnya lebih dari 1 pasang calon dalam pilkada dan provinsi. semakin banyak calon tentu makin banyak pilihan calon pemimpin yang bisa dipertimbangkan oleh rakyat," ujarnya.
menurutnya, putusan ini kemenangan bagi rakyat dan kekalahan bagi partai politik oligarki yang antidemokrasi.
dengan putusan mk ini, sambung deddy, maka politik mahar dalam pilkada provinsi dan kabupaten/kota bisa ditekan seminimal mungkin. hal ini membuat partai politik dipaksa untuk mengusung orang-orang terbaik sebagai calon kepala daerah.
"putusan ini juga memberi kesempatan bagi partai-partai non-parlemen untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada. dengan demikian tidak ada suara rakyat yang hilang. bagi partai-partai yang ada di parlemen tentu ini akan mendorong proses kaderisasi dan rekrutmen calon yang lebih baik," pungkas deddy.
baca juga:pan terbuka pasangkan kaesang dengan ahmad luthfi di pilkada jateng
baca juga:putusan mk terbaru : aturan baru kampanye untuk kepala daerah dan pejabat publik !
sebelumnya, mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 60/puu-xxii/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
lewat putusan ini, mk menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di dprd bisa mencalonkan pasangan calon. penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.
“amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata ketua mk suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan partai buruh dan partai gelora itu di ruang sidang pleno mk, jakarta, selasa.
dalam perkara ini, partai buruh diwakili said iqbal selaku presiden dan ferri nurzali selaku sekretaris jenderal. sementara itu, partai gelora diwakili muhammad anis matta selaku ketua umum dan mahfuz sidik selaku sekretaris jenderal.
baca juga:kpu harus segera tindak lanjut putusan mk soal pilkada
baca juga:putusan mk mengakhiri aksi borong dukungan paslon : peluang partai politik nonparlemen di pilkada 2024 !
pada perkara ini, partai buruh dan partai gelora mempersoalkan konstitusionalitas pasal 40 ayat (3) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (uu pilkada).
dalam pertimbangan hukumnya, mk menyatakan bahwa pasal 40 ayat (3) uu pilkada tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia (uud nri) tahun 1945.
“pasal 18 ayat (4) uud nri tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon, sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma pasal 40 ayat (3) uu 10/2016 secara terus menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat,” kata hakim konstitusi enny nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum.
karena keberadaan pasal 40 ayat (3) uu pilkada merupakan tindak lanjut dari pasal 40 ayat (1) uu pilkada, maka mk menyatakan harus juga menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap pasal 40 ayat (1) tersebut.
mk mempertimbangkan, pengaturan ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah tidak rasional jika syarat pengusulannya lebih besar dari pada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan.
baca juga:mk tegaskan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon !
“oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) uu 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu,” kata enny.
dengan demikian, mk memutuskan, pasal 40 ayat (1) uu pilkada harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan