Buruh Ancam Mogok Nasional 1 Bulan : Jika MK tak Penuhi Tuntutan Ini !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 17 Jul 2024 - 21:31

Aksi damai para buruh dari berbagai organisasi mendorong agar MK dapat mengambil putusan sesuai tuntutan yang dulu rasa adil bagi buruh sendiri-Foto : Istimewa-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Upaya para buruh dari berbagai organisasi Perserikatan dalam memperjuangkan penolakan omnibus law Undang-Undang (UU) cipta kerja terus dilakukan.

Salah satunya mendorong agar Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengabulkan uji materil terhadap UU Cipta kerja yang dianggap tidak berpihak kepada para buruh.

Hal ini juga yang dilakukan para buruh dengan melakukan aksi damai agar MK mengabulkan tuntutan mereka.

Bahkan buruh mengancam akan mogok nasional selama satu bulan jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mencabut Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja tersebut.

Seperti Diketahui pada Rabu (17/7) MK menggelar sidang lanjutan uji materi Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui judical review.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dalam aksinya buruh mendesak MK menghapus 7 poin dalam UU Cipta Kerja.

"Undang Undang Cipta Kerja ini harus dihapuskan, ini harus kita batalkan. Sekali lagi mogok nasional kita lakukan bilamana hakim tidak memperhatikan 7 poin yang telah saya sebutkan tadi di dalam UU," kata Said Iqbal di lokasi unjuk rasa pada Rabu (17/7).

Dikatakan Said, mogok nasional tersebut akan dilakukan serentak oleh 5 juta buruh selama 1 bulan.

"Mogok nasional akan dilakukan setelah putusan MK, sehingga 2 minggu atau paling lambat 1 bulan kita akan lakukan mogok nasional stop produksi 5 juta buruh di 384 kabupaten, kota di 38 provinsi," tegasnya.

"Tentu ini akan merugikan semua, kami meminta hakim MK bisa bersikap adil. Kalo keadilan di mahkamah tidak kita dapatkan, maka keadilan di jalan adl pilihan yang akan kita ambil," tandasnya.

buruh ancam mogok nasional 1 bulan : jika mk tak penuhi tuntutan ini  !                            palembang, koranpalpos.com – upaya para buruh dari berbagai organisasi perserikatan dalam memperjuangkan penolakan omnibus law undang-undang (uu) cipta kerja terus dilakukan.
salah satunya mendorong agar mahkamah konstitusi (mk) dapat mengabulkan uji materil  terhadap uu cipta kerja yang dianggap tidak berpihak kepada para buruh. 
hal ini juga yang dilakukan para buruh dengan melakukan aksi damai agar mk mengabulkan tuntutan mereka. 
bahkan buruh mengancam akan mogok nasional selama satu bulan jika mahkamah konstitusi (mk) tidak mencabut omnibus law undang undang (uu) cipta kerja tersebut.
baca juga:sumatera selatan pimpin inovasi : seleksi pra kompetisi konstruksi indonesia pertama di indonesia !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg: cerah berawan di kota-kota besar indonesia
seperti diketahui pada rabu (17/7) mk menggelar sidang lanjutan uji materi omnibus law uu cipta kerja melalui judical review.
presiden kspi said iqbal mengatakan, dalam aksinya buruh mendesak mk menghapus 7 poin dalam uu cipta kerja.
"undang undang cipta kerja ini harus dihapuskan, ini harus kita batalkan. sekali lagi mogok nasional kita lakukan bilamana hakim tidak memperhatikan 7 poin yang telah saya sebutkan tadi di dalam uu," kata said iqbal di lokasi unjuk rasa pada rabu (17/7). 
dikatakan said, mogok nasional tersebut akan dilakukan serentak oleh 5 juta buruh selama 1 bulan.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg senin 15 juli 2024 : palembang dan sebagian besar kota di indonesia cerah berawan !
baca juga:kondisi terkini donlad trump usai insiden penembakan di pennsylvania !
"mogok nasional akan dilakukan setelah putusan mk, sehingga 2 minggu atau paling lambat 1 bulan kita akan lakukan mogok nasional stop produksi 5 juta buruh di 384 kabupaten, kota di 38 provinsi," tegasnya.
"tentu ini akan merugikan semua, kami meminta hakim mk bisa bersikap adil. kalo keadilan di mahkamah tidak kita dapatkan, maka keadilan di jalan adl pilihan yang akan kita ambil," tandasnya.
terpisah, sejumlah pekerja swasta di kota palembang mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap tuntutan yang dilayangkan oleh para buruh terkait uu cipta kerja.
sebagian besar dari mereka menyatakan dukungan terhadap upaya para buruh yang mendorong mahkamah konstitusi (mk) untuk mengabulkan uji materil terhadap uu kontroversial tersebut.
baca juga:penanganan sampah di palembang : masyarakat menunggu realisasi janji pemerintah !
baca juga:kondisi terkini donlad trump usai insiden penembakan di pennsylvania !
menurut para pekerja swasta yang berhasil dimintai tanggapannya menyatakan, jik uu cipta kerja dinilai tidak berpihak kepada buruh dan pekerja.
mereka mengungkapkan kekhawatiran akan berbagai ketentuan dalam uu tersebut yang dianggap dapat merugikan hak-hak pekerja, seperti pengaturan mengenai upah, pengurangan hak cuti, dan pembatasan dalam penggunaan outsourcing.
"saya setuju dengan upaya para buruh untuk mengajukan uji materil terhadap uu cipta kerja. kita butuh keadilan untuk semua pihak, termasuk para pekerja," ungkap and, seorang karyawan swasta di sektor jasa di kota palembang, rabu (17/7). 
sedangkan fit, seorang karyawan di sektor manufaktur, berharap mk dapat mengeluarkan putusan yang adil, yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pengusaha, tetapi juga melindungi hak-hak para pekerja.
"pentingnya adanya revisi atau amendemen uu cipta kerja yang lebih memperhatikan aspek perlindungan hak-hak dasar pekerja, " ujarnya. 
para pekerja swasta berharap bahwa keputusan mk nantinya dapat menghasilkan perubahan yang positif bagi kondisi pekerja di indonesia, khususnya di palembang.
sementara itu, federasi serikat buruh bersatu muara enim (f-sbbm) mendukung judical review yang diajukan oleh serikat pekerja/ serikat buruh terhadap pemberlakuan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, atau secara umum disebut uu cipta kerja
"sebab sepengetahuan kami, uu cipta kerja ini tidak berpihak terhadap pekerja/buruh, misalnya dalam uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menetapkan, perhitungan upah minimum mengacu kepada survei kebutuhan hidup layak (khl) sehingga kenaikan upah minimum dapat mencapai 7% sampai dengan 10%," ujar ketua federasi serikat buruh bersatu muara enim rahmansyah sh mh, rabu 17 juli 2024.
namun dengan berlakunya uu cipta kerja, kata dia, telah menghapus survei khl menyebabkan kenaikan upah minimum lebih rendah, kecil dan tidak mencukupi, disamping itu sistem hubungan kerja dalam uu cipta kerja memberikan keleluasaan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt).
kemudian kompensasi pembayaran uang pesangon dalam uu cipta kerja lebih rendah dari uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahkan dihitung 0,5 dikali masa kerja, dan hal yang sangat miris yaitu dipermudahnya tenaga kerja asing (tka) untuk mendapatkan peluang pekerjaan menyebabkan angka pengangguran terus meningkat.
sedangkan ketua dpc fsbsi muba, anton .mengatakan bahwa pihaknya belum ada perintah dari pusat.
" ya, untuk mogok kerja itu kita belum ada arahan dari dpp,  kami menunggu arahan dari dpp, " ujarnya singkat.
sebelumnya, presiden kspi said iqbal mengatakan, ada tiga isu yang diangkat dalam aksi ini. pertama, cabut omnibus law atau uu cipta kerja. kedua, hapus outsourcing tolak upah murah.
ketiga, tolak phk, cabut permendag nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor.
disampaikan said iqbal, setidaknya ada 9 alasan buruh melakukan judicial review ke mk yakni pertama, konsep upah minimum yang kembali pada upah murah.
dimana uu cipta kerja mengembalikan konsep upah minimum menjadi upah murah yang mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.
kedua lanjut said iqbal outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan.
"tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di- outsourcing, sehingga menghilangkan kepastian kerja bagi buruh."
ini sama saja menempatkan negara sebagai agen outsourcing.
ketiga kontrak yang berulang-ulang.
dimana uu cipta kerja memungkinkan kontrak kerja berulang-ulang tanpa jaminan menjadi pekerja tetap, hal ini mengancam stabilitas kerja.
lalu keempat kata said iqbal yakni pesangon yang murah.
dimana pesangon yang diberikan hanya setengah dari aturan sebelumnya, merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.
poin kelima kata said iqbal, phk yang dipermudah. yakni proses phk dipermudah, membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja dan selalu berada dalam posisi rentan.
keenam, pengaturan jam kerja yang tidak fleksibel.
jam kerja yang tidak menentu menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
ketujuh pengaturan cuti.
di sini, tidak adanya kepastian upah selama cuti, khususnya bagi buruh perempuan, menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.
kedelapan tenaga kerja asing yakni peningkatan jumlah tenaga kerja asing tanpa pengawasan ketat menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh lokal.
kemudian kata said iqbal, adalah hilangnya danksi pidana.
yakni penghapusan sanksi pidana bagi pelanggaran hak-hak buruh memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan