Banggar Laporan Hasil Pembahasan Raperda APBD Sumsel 2023

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Rabu , 03 Jul 2024 - 19:34

Ketua DPRD Sumsel dan Gub Sumsel foto bersama usai menandatangani surat keputusan bersama-Foto : Popa -

banggar laporan  hasil pembahasan raperda  apbd sumsel 2023                            palembang, koranpalpos.com – badan anggaran (banggar) dprd provinsi sumatera selatan (sumsel) menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penelitian  terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi sumsel tahun anggaran 2023.
laporan pembahasan dan penelitian tersebut disampaikan pada rapat paripurna lxxxiv (84) dprd sumsel bertempat diruang rapat paripurna dprd sumsel,rabu (3/7) . 
rapat dipimpin ketua dprd sumsel, dr.hj.ra.anita noeringhati,sh.,mh. hadir pula anggota dprd sumsel, pj gubernur sumsel, pejabat di lingkungan pemprov sumsel dan undangan lainnya.
sebelum menyampaikan laporannya, juru bicara banggar dprd sumsel, antoni yuzar,sh.,mh menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota banggar dprd sumsel serta komisi-komisi di dprd sumsel yang  dengan penuh dedikasi dapat menyelesaikan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sumsel tahun anggaran 2023 sesuai dengan jadwal dari badan musyawarah dprd sumsel.
baca juga:pj walikota pagaralam, h lusapta yudha kurnia menerima penghargaan pin emas kapolri 
baca juga:pj bupati muara enim terima pin emas kapolri
“ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada saudara pj. gubernur beserta jajarannya atas kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan  apbd provinsi sumsel tahun anggaran 2023,” ujar antoni.
selama masa pembahasan tersebut, banggar menerima laporan hasil pembahasan dan penelitian dari komisi i hingga komisi v yang secara prinsip menerima raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi sumsel tahun anggaran 2023. 
hasil pembahasan itu memuat beberapa saran dan catatan  yang menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi sumsel diantaranya, terkait temuan dari badan pemeriksa keuangan (bpk) yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi sumsel t.a. 2023 kiranya masing- masing opd dapat menindaklanjuti rekomendasinya dengan serius sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
baca juga:pj walikota pagaralam irup upacara peringatan hut kota pagaralam ke-23 tahun
baca juga:pj bupati banyuasin siap mendukung kinerja pj gubernur sumsel
selain itu, lanjut antoni, banggar juga memberikan apresiasi terhadap kinerja opd yang berhasil tidak memiliki temuan dari bpk selama tahun anggaran 2023.
namun demikian, untuk opd yang mendapat temuan, banggar menekankan perlunya peningkatan kinerja agar temuan ini tidak terulang di masa yang akan datang.
hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap status keuangan provinsi sumatera selatan yang saat ini telah memperoleh opini "wajar tanpa pengecualian" dari bpk.
“ untuk tapd agar lebih cermat dalam menganggarkan rencana belanja dengan melakukan sinkronisasi  terhadap rencana penerimaan dan meningkatkan supervisi, koordinasi dan pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran opd sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan tepat guna,” tegasnya.
selanjutnya, antoni menjelaskan, terkait dengan bumd (badan usaha milik daerah) yang tidak lagi memberikan deviden dan sudah dinyatakan tidak sehat serta menjadi beban bagi pemerintah provinsi, banggar menyoroti perlunya untuk dievaluasi keberadaannya, termasuk kemungkinan likuidasi atau merger.
dan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor lanjutnya, banggar meminta agar bapenda mengoptimalkan kerja satgas pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang telah dibentuk. 
selain itu, politisi pkb ini menyebut, banggar juga menyoroti beberapa isu strategis lainnya seperti pemeliharaan aset daerah yang tidak memiliki manfaat ekonomi atau sudah rusak berat, optimalisasi penagihan piutang pajak daerah, serta perlunya pemutakhiran kondisi fisik aset-aset yang masih dimanfaatkan oleh opd.
“dalam usaha menyelamatkan asset milik pemerintah provinsi sumsel yang ditempatkan pada pt. jakabaring sport city  (jsc) dan mengingat sampai saat ini  pt jsc  belum menunjukkan kinerja yang baik, tidak profesional dan tidak dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah, maka dprd sumsel meminta agar pemrov sumsel segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajaran direksi dan komisaris pt jsc,” tegas antoni.
pada kesempatan ini juga, banggar dprd sumsel meminta kepada pemerintah provinsi sumsel agar melaporkan ke dprd sumsel pada saat melakukan refocusing anggaran dan meminta untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran belanja tidak terduga dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
setelah pembacaan laporan hasil pembahasan banggar terhadap raperda dimaksud, ketua dprd sumsel selaku pimpinan sidang paripurna dprd sumsel  meminta persetujuan secara lisan kepada peserta rapat paripurna, dan setelah mendapatkan persetujuan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatangan keputusan bersama dprd sumsel dan gubernur sumsel.
rapat paripurna ke 84  dprd sumsel ditutup dengan mendengarkan pendapat akhir/sambutan pj gubernur sumsel  elen setiadi,sh.mse. (adv/del)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan