Terkait Temuan Kecurangan PPDB 2024 : Kadisdik Sumsel Tegaskan Tidak Ada Transaksi Pungli !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Sabtu , 29 Jun 2024 - 10:41

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumatera Selatan, Sutoko memberikan keterangan kepada media terkait dugaan kecuraan PPDB SMA 2024, Sabtu, 29 Juni 2024-FOTO : ANTARA-

BACA JUGA:PPDB : Harus Terbuka dan Adil !

Selain kepala sekolah, Kadisdik Sumsel juga dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait penyelenggaraan PPDB 2024.

Pada Jumat, 28 Juni 2024, Ombudsman Sumsel akhirnya mengeluarkan saran korektif yang bertujuan untuk menyempurnakan proses PPDB jalur prestasi.

"Kami telah menyampaikan saran korektif kepada para pihak terkait, dan kami mendorong agar semua pihak melaksanakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan proses PPDB berjalan dengan baik," tambah Adriansyah.

Adriansyah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman merekomendasikan Pj Gubernur Sumsel, melalui Kadisdik, untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hasil PPDB online jalur prestasi SMA Negeri se-kota Palembang tahun ajaran 2024-2025.

"Kepala SMA Negeri di Kota Palembang diharapkan untuk menetapkan peserta didik baru berdasarkan rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah, dengan mempertimbangkan peringkat nilai kumulatif dari berbagai bobot prestasi yang telah diverifikasi," lanjutnya.

Dalam kasus di mana terdapat nilai kumulatif yang sama, prioritas diberikan kepada calon peserta didik yang tinggal terdekat dengan sekolah.

Para kepala sekolah SMA Negeri juga diwajibkan untuk mengumumkan secara transparan dan akuntabel hasil seleksi peserta didik baru jalur prestasi, termasuk informasi total skor yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk orang tua dan wali calon siswa.

Lebih lanjut, Ombudsman Sumsel meminta agar PJ Gubernur Sumsel mengevaluasi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, termasuk peran Pelaksana Harian (PLH) Kadisdik Sumsel dan panitia PPDB 2024-2025.

"Kami melibatkan Inspektorat Provinsi Sumsel sebagai bagian dari pengawasan internal pemerintah untuk menjamin penegakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkas Adriansyah.

Ombudsman RI Provinsi Sumsel memberikan batas waktu 30 hari kepada semua pihak terkait untuk melaksanakan saran korektif ini dan melaporkan kemajuannya kepada lembaga.***

terkait temuan kecurangan ppdb 2024 : kadisdik sumsel tegaskan tidak ada transaksi pungli !                              palembang, koranpalpos.com - kepala dinas pendidikan provinsi sumatera selatan, sutoko, menegaskan bahwa tidak terjadi transaksi pungutan liar terkait penerimaan peserta didik baru (ppdb) sma 2024 di kota palembang.
meskipun ombudsman sumsel menemukan adanya kasus maladministrasi pada jalur prestasi berdasarkan laporan masyarakat, kadisdik sumsel memastikan bahwa proses ppdb berlangsung transparan.
"kami mengikuti semua saran korektif dari ombudsman dan bekerja sama dengan pihak kejaksaan tinggi sumsel. kami menghormati setiap rekomendasi ini dan kami yakin tidak ada praktik pungli atau transaksional dalam ppdb," kata sutoko di palembang, sabtu, 29 juni 2024.
baca juga:ombudsman beber kecurangan ppdb sma negeri di palembang : 911 siswa seharusnya tidak lulus ! 
baca juga:fkm palembang kawal ombudsman usut tuntas permainan ppdb sma di sumatera selatan 
menurut sutoko, proses saat ini masih dalam tahap evaluasi dan pihaknya berkomitmen untuk mengimplementasikan saran-saran perbaikan dari ombudsman, yang dianggap sebagai catatan penting dalam sejarah pendidikan di sumsel.
kadisdik juga belum dapat menawarkan solusi konkret terkait permasalahan jalur prestasi dalam ppdb, karena masalah tersebut sedang dalam tahap rekomendasi dan akan dibahas lebih lanjut di level pimpinan.
di sisi lain, kepala ombudsman sumsel, adriansyah, menyatakan bahwa pihaknya menerima banyak laporan terkait kejanggalan pada jalur prestasi ppdb sma negeri tahun 2024 di kota palembang.
baca juga:soal isu suap ppdb smp di lubuklinggau, ini tanggapan ombudsman 
baca juga:isu suap warnai ppdb smp di kota lubuklinggau
"ombudsman telah melakukan investigasi dan menemukan bahwa sekitar 80 persen dari laporan tersebut mengungkap adanya pelanggaran maladministrasi dalam jalur prestasi ppdb 2024," jelas adriansyah.
ombudsman sumatera selatan telah melakukan serangkaian langkah, termasuk meminta keterangan dari 22 kepala sekolah terkait saran korektif untuk perbaikan ppdb.
proses ini dimulai sejak rabu, 19 juni 2024, dengan memanggil kepala sekolah guna mendengar perspektif mereka terkait masalah-masalah yang muncul dalam ppdb jalur prestasi tahun ini.
baca juga: ombudsman ri perwakilan sumsel ungkap dugaan kecurangan ppdb sma jalur prestasi : begini modusnya !
baca juga:ppdb : harus terbuka dan adil !
selain kepala sekolah, kadisdik sumsel juga dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait penyelenggaraan ppdb 2024.
pada jumat, 28 juni 2024, ombudsman sumsel akhirnya mengeluarkan saran korektif yang bertujuan untuk menyempurnakan proses ppdb jalur prestasi.
"kami telah menyampaikan saran korektif kepada para pihak terkait, dan kami mendorong agar semua pihak melaksanakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan proses ppdb berjalan dengan baik," tambah adriansyah.
baca juga:ombudsman sumsel lakukan klarifikasi terkait saran korektif ppdb 2024
baca juga:cegah praktik pungli ppdb, tim saber pungli prabumulih turun ke lapangan
adriansyah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ombudsman merekomendasikan pj gubernur sumsel, melalui kadisdik, untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hasil ppdb online jalur prestasi sma negeri se-kota palembang tahun ajaran 2024-2025.
"kepala sma negeri di kota palembang diharapkan untuk menetapkan peserta didik baru berdasarkan rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah, dengan mempertimbangkan peringkat nilai kumulatif dari berbagai bobot prestasi yang telah diverifikasi," lanjutnya.
dalam kasus di mana terdapat nilai kumulatif yang sama, prioritas diberikan kepada calon peserta didik yang tinggal terdekat dengan sekolah.
para kepala sekolah sma negeri juga diwajibkan untuk mengumumkan secara transparan dan akuntabel hasil seleksi peserta didik baru jalur prestasi, termasuk informasi total skor yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk orang tua dan wali calon siswa.
lebih lanjut, ombudsman sumsel meminta agar pj gubernur sumsel mengevaluasi administrasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi sumsel, termasuk peran pelaksana harian (plh) kadisdik sumsel dan panitia ppdb 2024-2025.
"kami melibatkan inspektorat provinsi sumsel sebagai bagian dari pengawasan internal pemerintah untuk menjamin penegakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkas adriansyah.
ombudsman ri provinsi sumsel memberikan batas waktu 30 hari kepada semua pihak terkait untuk melaksanakan saran korektif ini dan melaporkan kemajuannya kepada lembaga.***