Anies Ingin Kesetaraan untuk Indonesia
Anies Baswedan melayani swafoto dengan salah satu peserta Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, Rabu (22/11). Foto : ANTARA/Aris Wasita--
SOLO - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan ingin adanya kesetaraan untuk Indonesia sehingga persatuan dapat tercipta di dalam negeri.
"Negara ini didirikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah intisari mengapa kita merdeka. Itu yang menjadi prinsip kami, saya dan Gus Muhaimin (cawapres Muhaimin Iskandar, Red.) berangkat dengan niat dan tujuan bahwa pikiran kita untuk melakukan perubahan bukan sekadar mengubah tetapi juga ingin Indonesia yang lebih adil dan setara," katanya pada acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium UMS di Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/11).
Ia mengatakan setara dan prinsip keadilan tersebut akan lebih diterjemahkan dalam berbagai macam kebijakan pemerintah.
BACA JUGA:Puan Maharani Yakin Ganjar Miliki Data Terkait Skor Penegakan Hukum
Menurut dia, saat ini yang masih menjadi pekerjaan rumah Bangsa Indonesia adalah kemakmuran masyarakat.
"Satu kemakmuran di seluruh Indonesia, PR kita di situ. Bagaimana seluruh wilayah punya kesetaraan kemakmuran, kalau ketimpangan terus-menerus maka menjaga persatuan sangat sulit," katanya.
Menurut dia, saat ini ketimpangan yang terjadi di dalam negeri masih terlihat. Salah satunya dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) antardaerah yang pertumbuhannya tidak seimbang.
BACA JUGA:TPS di Wilayah Perbatasan Jadi Atensi
"Indeks pembangunan manusia Jawa dan Sumatera pada tahun 2013 skornya 69. Sedangkan di Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku skornya 69 pada tahun 2022. Jadi ketinggalan satu dekade," katanya.
Oleh karena itu, nantinya pihaknya ingin meniadakan ketimpangan tersebut.
"Kami ingin menggapai Indonesia yang utuh, bukan menekan dan memberikan rasa takut. Persatuan yang sesungguhnya ditopang dengan rasa keadilan. Maka kami usahakan ke arah sana, kesetaraan di semua aspek," katanya.
BACA JUGA:Perludem Soroti Netralitas KPU-Bawaslu di Pemilu 2024
Selain itu, ia melihat perlunya mengubah kebijakan dengan menyisipkan unsur keadilan.
"Kenapa ini mendasar, sebagai contoh di bidang kesehatan apakah sudah ada kesetaraan akses, baik promotif, kuratif, preventif. Begitu juga dengan aspek pembangunan ekonomi, banyak berorientasi pada pertumbuhan, bukan pada pemerataan," katanya.