Kejati Sumsel Tetapkan Satu Tersangka Lagi : Kasus Korupsi Internet di Muba !

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menetapkan satu tersangka baru kasus korupsi kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa-Foto : ANTARA -

Menurut Umaryadi, HF diduga kuat memanfaatkan posisinya untuk mengatur aliran dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, namun justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Potensi kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa ini diperkirakan mencapai sekitar Rp27 miliar. 

BACA JUGA:Terlibat Pengeroyokan, Gonyeng Terancam Lebaran di Balik Jeruji Besi

BACA JUGA:Hamil tapi Tak Tahu Suaminya : Motif Mama Muda Coba Loncat dari Jembatan Musi VI, Begini Nasibnya !

Jumlah ini sangat signifikan, mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan di Musi Banyuasin.

Umaryadi menyatakan bahwa pihak Kejati Sumsel akan terus melakukan penyidikan untuk mengungkap seluruh jaringan dan modus operandi yang digunakan oleh para tersangka dalam kasus ini. 

"Kami akan terus menggali informasi dan bukti-bukti tambahan untuk memastikan semua pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Umaryadi.

Penetapan tersangka HF ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kejati Sumsel dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan.

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Kejati Sumsel berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

Sejak awal tahun 2023, Kejati Sumsel telah mengungkap beberapa kasus korupsi besar lainnya yang melibatkan pejabat publik dan pihak swasta. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan secara intensif dan menyeluruh.

Kasus ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran anti korupsi di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

Melalui berbagai program pendidikan dan kampanye anti korupsi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dampak buruk korupsi dan berperan aktif dalam mencegahnya.

Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan, pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satunya adalah adanya jaringan korupsi yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan