Komitmen Serius Tangani Ilegal Drilling dan Refinery di Sumsel

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Kamis , 13 Jun 2024 - 20:48

Pj. Gubernur H. Agus Fatoni memimpin rakor upaya penyelesaian permasalahan ilegal drilling dan ilegal refinery di Kabupaten Musi Banyuasin-Foto: Istimewa-

komitmen serius tangani ilegal drilling dan refinery di sumsel                            palembang, koranpalpos.com - penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) agus fatoni memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) upaya penyelesaian permasalahan  ilegal drilling dan ilegal refinery di kabupaten musi banyuasin. 
kegiatan tersebut diselenggarakan di ruang rapat bina praja pemprov sumsel, palembang, sumatera selatan, selasa (11/6/2024).
rakor tersebut melibatkan forkopimda provinsi, pj bupati musi banyuasin, skk migas dan pertamina guna membahas  penambangan dan penyulingan minyak ilegal di sumatera selatan, khususnya kabupaten musi banyuasin. 
oleh karena itu, dirinya mengajak forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan stakeholder terkait beraudiensi ke kementerian esdm dalam waktu dekat.
baca juga:menunaikan ibadah haji : syarat dan rukun yang harus dipenuhi
baca juga:mengenal haji furoda tanpa daftar tunggu, simak persyaratan, keuntungan, dan tantangannya !
"kita mencari solusi yang terbaik. maka hasil rapat hari ini kita sepakat akan melakukan audiensi ke kementerian esdm dalam waktu dekat," ujar fatoni. 
fatoni mengatakan melalui audiensi dengan kementerian esdm diharapkan dapat menemukan solusi terkait penyelesaian permasalahan kegiatan ilegal drilling dan refinery di kabupaten musi banyuasin. 
pasalnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten atau provinsi dikarenakan erat kaitannya dengan regulasi di pemerintah pusat.  
sementara itu, terkait pelaksanaan tugas dalam penanganan permasalahan tersebut akan disesuaikan dengan fungsi masing-masing instansi.
baca juga:kepala daerah se-sumsel diminta segera sampaikan laporan realisasi gerakan tanam 
baca juga:ppdb : harus terbuka dan adil !
tentunya, jika menjadi kewenangan pemerintah pusat maka akan dijalankan pemerintah pusat dan jika menjadi kewenangan pemerintah daerah maka akan dijalankan pemerintah daerah.
"di daerah ini ada pemerintah daerah dan kepolisian akan kita jalankan sesuai kewenangan masing-masing. tidak ada yang mengambil alih harus jalan sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," jelas fatoni. 
dalam kesempatan yang sama, pj bupati muba sandi fahlepi berharap kedepannya akan ada regulasi maupun aturan terkait persoalan ilegal drilling dan ilegal refinery di muba.
baik itu melalui revisi peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008 ataupun aturan dalam bentuk lain yang dijadikan dasar atau dapat melegalisasi penambangan sumur minyak masyarakat.
baca juga:kabar duka : politisi senior partai gerindra permadi meninggal !
baca juga:pln harus beri kompensasi dan perbaiki komunikasi usai pemadaman listrik di kota lubuk linggau
hal itu lanjut sangatlah penting untuk mewujudkan arahan presiden ri joko widodo dalam rapat terbatas pada jumat (12/4) 2022 terkait melaksanakan pengelolaan sumur minyak yang aman keselamatan bagi masyarakat, keselamatan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah dan negara. 
tampak hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya ketua dprd provinsi sumsel r.a. anita noeringhati, kapolda sumsel irjen pol. a. rachmad wibowo, kepala kejaksaan tinggi sumsel yulianto, pangdam ii sriwijaya diwakili asisten intelijen kodam ii sriwijaya kolonel inf.
ganiarhadi, koordinator umum dan keuangan skk migas sumbagsel setiyanto aji prahoro, kepala opd di lingkungan pemprov sumsel, pj bupati muba sandi fahlepi, forkopimda kabupaten muba, direktur pt. petro muba khadafi dan lainnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 14 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan