Polisi dan Bos Penyulingan Minyak Ilegal Kucing-kucingan !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 09 Jun 2024 - 21:28

Pembongkaran lokasi penylingan minyak ilegal di Keluang Kabupaten Musi Banyuasin oleh jajaran Polda Sumsel -Foto: Istimewa-

polisi dan bos penyulingan minyak ilegal kucing-kucingan !                            palembang, koranpalpos.com – aparat kepolisian daerah sumatera selatan (polda sumsel) membongkar 75 tempat penyulingan minyak ilegal di wilayah kabupaten musi banyuasin (muba).
 "sebanyak 75 tempat penyulingan minyak ilegal di wilayah kecamatan keluang, muba sudah terbongkar sejak kami lakukan kegiatan penertiban ini mulai kamis, 6 juni 2024," kata direktur reserse kriminal khusus (dirkrimsus) polda sumsel kombes pol bagus suropratomo di muba, sabtu (9/6). 
ia menerangkan bahwa penertiban tersebut, petugas melakukan pendekatan persuasif dan mengedepankan sikap preemtif dan preventif sehingga warga yang memiliki tempat penyulingan tersebut mau membongkar secara mandiri.
ia bersyukur para warga mau membongkar secara mandiri setelah diberi penjelasan oleh petugas kepolisian, meskipun para warga sempat melakukan aksi penolakan di depan persimpangan jalan masuk ke lokasi tempat penyulingan minyak.
baca juga:serangan israel di gaza tengah : jumlah korban tewas meningkat menjadi 210 orang
baca juga:ketua mkmk ajak mahasiswa tidak acuh terhadap politik 
pihaknya akan melakukan kegiatan penertiban selama empat hari di wilayah tempat penyulingan minyak tersebut, namun akan dilakukan semaksimal mungkin sehingga penertiban bisa dilakukan lebih cepat.
ia menegaskan kepada personel gabungan agar jangan menggunakan senjata atau adanya letusan senjata dalam bertugas melakukan kegiatan penertiban ilegal refinery.
di sisi lain, penertiban yang gencar dilakukan aparat kepolisian belum menyentuh bos penyulingan minyak ilegal. penertiban baru sebatas membongkar tempat dan mengamankan pekerja yang mencari makan.
sementara pemilik lahan atau orang yang mempekerjakan terkesan kucing-kucingan dengan aparat kepolisian.
baca juga:kronologi lengkap dan motif polisi tewas dibakar istri : pelaku polwan ditetapkan tersangka !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg minggu 9 juni 2024 : palembang diprediksi diguyur hujan !
‘’lihat saja nanti, paling satu minggu setelah penertiban akan muncul lagi. masalah ini cukup kompleks. masyarakat juga harus dipikirkan mencari makan,’’ ujar warga keluang yang tidak mau namanya ditulis.
sebelumnya, kepolisian daerah (polda) sumatra selatan menegaskan akan menindak aktifitas illegal refinery selama belum ada keputusan resmi terkait legalisasi sumur minyak ilegal di kabupaten musi banyuasin (muba), sumsel.
kepala polda sumsel irjen pol rachmad a wibowo mengatakan bahwa selama belum ada keputusan resmi terkait legalisasi sumur minyak ilegal di kabupaten muba, polda sumsel beserta jajaran akan terus melakukan upaya penegakan hukum (gakum) terhadap para pelaku illegal refinery dan illegal drilling.
"selagi belum adanya ketetapan terhadap legalisasi sumur-sumur minyak ilegal kami polda sumsel dan jajaran akan tetap melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap praktik minyak ilegal. dan akan terus menangkap dan menindak terutama terhadap gudang dan refinery ilegal," tegasnya.
baca juga:50 warga indonesia pergi haji gratis atas undangan raja salman
baca juga:kompol eryadi yuswanto jabat wakapolres prabumulih
menurutnya, dalam membahas persoalan aktifitas illegal refinery pihaknya sudah sering melakukan rapat baik tingkat pemerintah provinsi, pemerintah daerah muba, dn polda sumsel.
namun sepertinya kegiatan illegal refinery semakin masif d wilayah hukumnya.
terkait tindakan aparat kepolisian tersebut, mendapatkan perhatian serius dari dprd sumsel.
ketua ketua komisi i dprd sumsel, h antoni yuzar sh m hum. 
baca juga:prakiraan cuaca bmkg sabtu 8 juni 2024 : waspada hujan lebat di sumatera selatan dan 20 provinsi lain !
baca juga:50 warga indonesia pergi haji gratis atas undangan raja salman
menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah itu memang perlu namun tidak harus normatif. 
"pendekatan secara naluri, dan kemanusiaan juga perlu dipertimbangkan. karena kalau kita pandang dari sudut penegakan hukum saja, maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat yang kecimpung di bidang penambangan itu," ujar antoni.
oleh sebab itu lanjut politisi pkb ini, dirinya meminta pemerintah hadir dan mencarikan solusi yang terbaik.
dimana hasil bumi bisa ditambang dengan aman dan benar, tetapi masyarakat tetap bisa mencari makan ditempat itu.
baca juga:lowongan kerja terbaru: accounting staff opi mall palembang, siap-siap melamar !
baca juga:buat sim wajib bpjs kesehatan : kebijakan bikin muak masyarakat !
"kalau perlu, pemerintah memfasilitasi penambang rakyat dengan pertamina atau perusahaan minyak lainnya yang telah mengantongi izin. agar masyarakat ini tidak lagi jadi penambang ilegal," katanya.
antoni jiga sangat yakin kalau masyarakat sebetulnya ingin melegalkan usaha mereka. akan tetapi, mereka tidak faham caranya.
"saya yakin masyarakat mau melegalkan, tetapi mereka tidak faham cara membuat izinnya. apalagi dinegara ini, kepengurusan izin cenderung berbelit-belit," imbuhnya.
dikatakan antoni, jangankan untuk penambangan minyak atau batubara. untuk buat ijin galian c saja sangat ribet dan harus ke pusat.
oleh sebab itu, dalam penyelesaian masalah ini, pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan kemanusiaan. 
"pemerintah juga harus hadir untuk beri perlindungan, keamanan dan ketentraman bagi warganya," jelas antoni yuzar. 
sementara praktisi hukum, sulyaden sh mengatakan, masih maraknya kegiatan tambang minyak ilegal di kabupaten musi banyuasin hingga hingga membuat pihak kepolisian berlaku tegas dengan membongkar tempat penyulingan liar melakukan harus menjadi perhatian pihak terkait baik itu oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun pemkab muba sendiri. 
selain itu juga pihak pertamina dan kementerian sumber daya alam dan mineral termasuk kementerian lingkungan hidup juga memberikan perhatian serius. 
sehingga lanjut sulyaden, kegiatan tambang minyak ilegal tersebut tidak terus menerus terjadi dan memakan korban, mengingat tambang minyak ilegal tersebut juga menjadi mata pencaharian bagi masyarakat tentu hal tersebut harus diatur secara bijaksana. 
"proses hukum secara pidana bukan solusi terbaik untuk menghentikan tambang minyak ilegal tersebut, justru masyarakat harus dibantu karena hal tersebut memberikan penghasilan dan dapat menjawab kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat, tegasnya harus ada regulasi yang jelas dari pemerintah dan pihak terkait agar tambang minyak ilegal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah, " tukasnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan