Heboh Studi Banding ke Bali : Kades di OKU Timur Wajib Setor Jutaan Rupiah !

Reporter: Ardie |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 05 Jun 2024 - 12:05

MARTAPURA, KORANPALPOS.COM -Kegiatan studi banding yang dilakukan oleh seluruh Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten OKU Timur ke Provinsi Bali baru-baru ini telah memicu sorotan dan kritikan tajam dari berbagai kalangan.

Program tahunan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) OKU Timur ini ternyata menyimpan polemik di tengah masyarakat, terutama terkait dengan biaya yang harus disetor oleh setiap desa.

Program studi banding tersebut mewajibkan setiap desa untuk menyetorkan biaya sebesar Rp 4 juta yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan ditransfer ke pihak ketiga yang ditunjuk.

Dengan jumlah desa mencapai 305, total dana yang terkumpul dari program ini mencapai Rp 1,22 miliar.

Biaya yang besar ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dan tindak kejahatan korupsi, terutama karena tidak ada peruntukan yang jelas bagi dana tersebut.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Terbuka Palembang, Dr. Meita, menyatakan bahwa kegiatan semacam ini harus melalui perencanaan yang matang dan memiliki tujuan yang jelas agar bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan desa.

“Sebelum melakukan studi banding, seharusnya ada perencanaan yang matang. Tujuan studi banding harus jelas dan hasilnya harus bisa diimplementasikan untuk kemajuan desa. Jika tidak ada, maka hal ini hanya menjadi pemborosan anggaran yang tidak bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dr. Meita juga menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan dalam analisis kebijakan publik.

Menurutnya, setiap kebijakan yang diimplementasikan harus dievaluasi outputnya untuk menilai apakah memberikan dampak positif atau tidak.

heboh studi banding ke bali : kades di oku timur wajib setor jutaan rupiah !                            martapura, koranpalpos.com -kegiatan studi banding yang dilakukan oleh seluruh kepala desa (kades) se-kabupaten oku timur ke provinsi bali baru-baru ini telah memicu sorotan dan kritikan tajam dari berbagai kalangan.
program tahunan yang diinisiasi oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) oku timur ini ternyata menyimpan polemik di tengah masyarakat, terutama terkait dengan biaya yang harus disetor oleh setiap desa.
program studi banding tersebut mewajibkan setiap desa untuk menyetorkan biaya sebesar rp 4 juta yang diambil dari alokasi dana desa (add) dan ditransfer ke pihak ketiga yang ditunjuk.
baca juga:pemadaman listrik 8 jam di sebagian ws2jb berdampak pada umkm, memicu konflik di kota lubuklinggau
baca juga:terdampak pemadam listrik di ws2jb, rumah makan ayam bakar 88 di lubuklinggau nyaris ludes terbakar
dengan jumlah desa mencapai 305, total dana yang terkumpul dari program ini mencapai rp 1,22 miliar.
biaya yang besar ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dan tindak kejahatan korupsi, terutama karena tidak ada peruntukan yang jelas bagi dana tersebut.
pakar kebijakan publik dari universitas terbuka palembang, dr. meita, menyatakan bahwa kegiatan semacam ini harus melalui perencanaan yang matang dan memiliki tujuan yang jelas agar bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan desa.
baca juga:desak agar putra-putri adat dipekerjakan : 2 lsm di prabumulih gelar aksi unjuk rasa !
baca juga:6 pelajar oku timur wakili sumsel lomba ftbi tingkat nasional
“sebelum melakukan studi banding, seharusnya ada perencanaan yang matang. tujuan studi banding harus jelas dan hasilnya harus bisa diimplementasikan untuk kemajuan desa. jika tidak ada, maka hal ini hanya menjadi pemborosan anggaran yang tidak bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
dr. meita juga menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan dalam analisis kebijakan publik.
menurutnya, setiap kebijakan yang diimplementasikan harus dievaluasi outputnya untuk menilai apakah memberikan dampak positif atau tidak.
baca juga: bulog berkomitmen serap produksi petani di oku timur sebanyak 7 ribu ton
baca juga:usung tagline bangkit, aguslan-herly umumkan maju pilkada oku timur
“dalam analisis kebijakan publik harus ada konsep evaluasi kebijakan. dimana suatu kebijakan yang pernah diimplementasikan, outputnya harus dinilai, apakah banyak berdampak positif atau tidak. jika tidak, harus dicari formula lain yang intinya berdampak pada kesejahteraan publik,” jelasnya.
beliau juga menambahkan bahwa studi banding ke bali ini perlu dievaluasi terlebih dahulu apakah ada hal yang signifikan yang cocok untuk diimplementasikan di oku timur.
hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci dan transparansi mengenai rencana dan manfaat yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut.
baca juga:oku timur kembali raih piala adipura tahun 2023 predikat anugerah adipura
baca juga:dana desa 2024 oku timur sebesar rp 261,8 milliar
salah satu kades yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan desa wisata dan penerapan teknologi pertanian yang sukses di bali.
menurutnya, hal ini bisa memberikan manfaat bagi desa-desa di oku timur.
namun, ia juga mengakui bahwa biaya yang harus dikeluarkan cukup besar, yakni rp 4 juta per kades.
berita mengenai studi banding ini juga memicu reaksi beragam dari masyarakat.
banyak yang mempertanyakan transparansi penggunaan dana dan efektivitas program ini.
mereka berharap ada penjelasan rinci mengenai rencana dan manfaat yang diharapkan dari studi banding tersebut.
salah satu warga mengatakan bahwa program studi banding seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, bukan sekadar ajang jalan-jalan bagi para kades.
“dana desa seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk jalan-jalan para kades,” ujar warga yang meminta namanya tak ditulis.
menanggapi polemik ini, dinas pmd oku timur perlu memberikan klarifikasi dan transparansi mengenai penggunaan dana studi banding serta manfaat yang diharapkan dari program ini.
evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas studi banding juga diperlukan agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat desa di oku timur.
kritikan juga datang dari berbagai pihak yang menilai bahwa dana desa seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak masyarakat desa.
mereka menganggap bahwa alokasi dana untuk studi banding ini tidak tepat, terutama ketika banyak desa masih membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.
masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih bijaksana dalam mengalokasikan dana desa.
mereka juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
“kami berharap pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa. setiap pengeluaran harus jelas tujuannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar seorang warga. 
studi banding sering kali dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pemimpin desa.
namun, jika tidak direncanakan dan dievaluasi dengan baik, kegiatan ini bisa menjadi pemborosan anggaran yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
kegiatan studi banding ke bali yang diikuti oleh seluruh kades se-kabupaten oku timur memicu polemik dan sorotan dari berbagai kalangan.
biaya yang besar dan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana menjadi salah satu isu utama.
masyarakat berharap ada evaluasi menyeluruh dan transparansi dalam penggunaan dana desa agar program semacam ini benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
pemerintah daerah perlu lebih bijaksana dalam mengalokasikan dana desa dan memastikan setiap pengeluaran memiliki tujuan yang jelas dan dapat diimplementasikan untuk kemajuan desa.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan