Sambil Menangis Sesengukan, Puluhan Bidan di Muba Ngadu ke Sekda Apriyadi : Ada Apa ?

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Robiansyah |

Senin , 27 May 2024 - 12:24

Puluhan Bidan di Musi Banyuasin mengadukan nasib mereka kepada Sekda Apriyadi, Senin 27 Mei 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Pemkab Muba tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kejelasan status 24 bidan di Muba tersebut.

"Sejak 18 Maret lalu, BKPSDM Muba sudah bersurat ke Pemerintah Pusat untuk meminta kejelasan. Kepada rekan-rekan bidan, saya minta untuk bersabar. Pemkab Muba akan turut menuntaskan persoalan tersebut," tegasnya.

Apriyadi juga menambahkan bahwa semoga dalam waktu dekat persoalan ini bisa mendapatkan solusi terbaik dan bidan-bidan di Muba bisa segera dilantik sebagai PPPK.

"Semoga ada keputusan terbaik untuk rekan-rekan bidan di Muba yang saat ini berjuang," tandasnya.

Para bidan tersebut merasa terjebak dalam ketidakpastian karena perubahan yang terjadi pada proses rekrutmen PPPK.

Pada awalnya, mereka mendaftar untuk posisi bidan pendidik sesuai dengan persyaratan yang ada.

Namun, seiring berjalannya waktu, posisi tersebut berubah menjadi bidan klinis tanpa penjelasan yang jelas.

Ketiadaan kejelasan ini tidak hanya mengganggu stabilitas pekerjaan mereka tetapi juga mempengaruhi moral dan motivasi mereka sebagai tenaga kesehatan yang selama ini berdedikasi melayani masyarakat.

Mereka berharap melalui pertemuan ini, ada tindakan nyata yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sekda Apriyadi menegaskan bahwa Pemkab Muba sejak awal sudah mendeteksi adanya kerancuan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh BKN dan Kemenkes.

Pemkab telah mengirim surat resmi ke Pemerintah Pusat pada 18 Maret lalu, meminta kejelasan mengenai status 24 bidan yang terdampak.

"Dalam surat tersebut, kami meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan kejelasan dan solusi terkait permasalahan ini. Kami memahami betapa pentingnya peran bidan dalam sistem kesehatan dan kami berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak mereka," ujar Apriyadi.

sambil menangis sesengukan, puluhan bidan di muba ngadu ke sekda apriyadi : ada apa ?                            sekayu, koranpalpos.com - pagi itu, suasana di kantor pemerintah kabupaten musi banyuasin (pemkab muba) dipenuhi haru.
puluhan bidan dari berbagai kecamatan di kabupaten musi banyuasin mendatangi kantor pemkab muba pada senin, 27 mei 2024.
kedatangan mereka diterima langsung oleh sekretaris daerah (sekda) muba, apriyadi mahmud.
baca juga:catat tanggalnya ! gita youbi bakal guncang keluang muba
baca juga:3 kampus unggulan pelaksana kuliah gratis program pemkab muba
puluhan bidan ini membawa perasaan kecewa dan ketidakpastian. beberapa dari mereka tak mampu menahan air mata saat berbicara dengan sekda apriyadi.
mereka menyuarakan kekecewaan mereka karena belum ada kejelasan dari badan kepegawaian negara (bkn) dan kementerian kesehatan (kemenkes) terkait surat keputusan (sk) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
"ada 24 bidan sarjana terapan yang mendaftar pppk untuk jabatan fungsional dengan persyaratan sebagai bidan pendidik, namun pada akhirnya berubah menjadi bidan klinis oleh bkn dan kemenkes. hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai hal ini," ungkap ketua ikatan bidan indonesia (ibi) kabupaten muba, sumarni.
baca juga:dukungan untuk deru dua periode mengalir deras, salah satunya tokoh muba- banyuasin, nur muhammad
baca juga:gerindra beri sinyal usung apriyadi jadi cabup muba
sumarni juga menambahkan bahwa persoalan ini tidak hanya terjadi di musi banyuasin, tetapi merupakan masalah nasional.
"kami berharap melalui pak apriyadi, permasalahan yang kami hadapi ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat," harapnya.
sekda muba apriyadi mahmud menyatakan bahwa sejak awal telah terdeteksi adanya kerancuan peraturan dari bkn dan kemenkes.
baca juga:pemkab muba komitmen terus tekan laju inflasi
baca juga:tokoh masyarakat h.toha ramaikan pilkada muba 2024 : siap wakapkan diri untuk membangun muba !
pemkab muba tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kejelasan status 24 bidan di muba tersebut.
"sejak 18 maret lalu, bkpsdm muba sudah bersurat ke pemerintah pusat untuk meminta kejelasan. kepada rekan-rekan bidan, saya minta untuk bersabar. pemkab muba akan turut menuntaskan persoalan tersebut," tegasnya.
apriyadi juga menambahkan bahwa semoga dalam waktu dekat persoalan ini bisa mendapatkan solusi terbaik dan bidan-bidan di muba bisa segera dilantik sebagai pppk.
baca juga:muncul wacana kabupaten muba timur pemekaran musi banyuasin sumatera selatan : ibukotanya di sungai lilin ? 
baca juga:puluhan personel gabungan razia mobil angkutan minyak ilegal di muba
"semoga ada keputusan terbaik untuk rekan-rekan bidan di muba yang saat ini berjuang," tandasnya.
para bidan tersebut merasa terjebak dalam ketidakpastian karena perubahan yang terjadi pada proses rekrutmen pppk.
pada awalnya, mereka mendaftar untuk posisi bidan pendidik sesuai dengan persyaratan yang ada.
namun, seiring berjalannya waktu, posisi tersebut berubah menjadi bidan klinis tanpa penjelasan yang jelas.
ketiadaan kejelasan ini tidak hanya mengganggu stabilitas pekerjaan mereka tetapi juga mempengaruhi moral dan motivasi mereka sebagai tenaga kesehatan yang selama ini berdedikasi melayani masyarakat.
mereka berharap melalui pertemuan ini, ada tindakan nyata yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
sekda apriyadi menegaskan bahwa pemkab muba sejak awal sudah mendeteksi adanya kerancuan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh bkn dan kemenkes.
pemkab telah mengirim surat resmi ke pemerintah pusat pada 18 maret lalu, meminta kejelasan mengenai status 24 bidan yang terdampak.
"dalam surat tersebut, kami meminta pemerintah pusat untuk memberikan kejelasan dan solusi terkait permasalahan ini. kami memahami betapa pentingnya peran bidan dalam sistem kesehatan dan kami berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak mereka," ujar apriyadi.
ia juga menyampaikan bahwa para bidan diminta untuk bersabar sambil menunggu tanggapan dari pemerintah pusat.
pemkab muba akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada kejelasan yang memadai.
sumarni, sebagai ketua ikatan bidan indonesia (ibi) kabupaten muba, menyampaikan bahwa kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan bagi para bidan yang terdampak.
"kami sudah bekerja keras untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. namun, perubahan mendadak ini membuat kami bingung dan merasa tidak dihargai," ujarnya.
ia menambahkan bahwa banyak bidan yang merasa putus asa karena ketidakpastian ini.
"kami berharap, melalui dukungan dari pak apriyadi dan pemkab muba, ada jalan keluar yang jelas. kami hanya ingin kejelasan dan kepastian mengenai status kami sebagai pppk," tambah sumarni.
pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang curhat bagi para bidan, tetapi juga sebuah langkah awal untuk mencari solusi.
apriyadi menegaskan bahwa pemkab muba akan terus berupaya agar permasalahan ini segera diselesaikan.
"pemkab muba akan terus mengawal dan memperjuangkan kejelasan status para bidan. kami berharap dalam waktu dekat ada keputusan yang memuaskan semua pihak," kata apriyadi.
ia juga menekankan pentingnya peran bidan dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.
"kami memahami betul betapa pentingnya peran bidan dalam sistem kesehatan kita. oleh karena itu, kami akan terus berupaya agar permasalahan ini segera mendapatkan solusi terbaik," tuturnya.
pertemuan ini juga mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama para keluarga dan rekan-rekan bidan yang ikut merasa prihatin dengan situasi yang dihadapi.
banyak yang memberikan dukungan moral dan berharap pemerintah segera memberikan kejelasan.
seorang warga yang hadir mendampingi saudara perempuannya yang juga seorang bidan, menyampaikan harapannya.
"kami semua berharap ada solusi secepatnya. para bidan ini adalah pahlawan kesehatan yang selalu siap melayani masyarakat tanpa pamrih. mereka layak mendapatkan kejelasan dan penghargaan atas kerja keras mereka," ujarnya.
pertemuan antara puluhan bidan dengan sekda apriyadi mahmud merupakan langkah awal dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
ketidakpastian mengenai status pppk ini harus segera diatasi agar para bidan bisa bekerja dengan tenang dan fokus pada tugas mereka melayani masyarakat.
dukungan penuh dari pemkab muba dan harapan besar dari masyarakat menjadi dorongan kuat untuk menyelesaikan permasalahan ini.
dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, diharapkan permasalahan ini segera mendapatkan solusi terbaik sehingga para bidan bisa segera dilantik sebagai pppk dan melanjutkan tugas mulia mereka dengan lebih baik.
apriyadi menutup pertemuan dengan memberikan semangat kepada para bidan dan menegaskan komitmen pemkab muba untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka.
"kita akan terus berjuang bersama. semoga dalam waktu dekat ada keputusan yang adil dan memuaskan semua pihak," pungkasnya.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 1 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan