Pusri Tambah Alokasi Pupuk Bersubsidi
Stok pupuk di gudang PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang.--Foto: Istimewa
Dari jenis-jenis usaha tani tersebut, ditetapkan bahwa kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektar termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada aturan baru ini, Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dapat dievaluasi 4 (empat) bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan kata lain, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada proses pendaftaran pada proses evaluasi di tahun berjalan.
Penebusan pupuk menggunakan KTP ini dapat dilakukan karena saat ini seluruh kios resmi telah dilengkapi dengan aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi). Lewat aplikasi i-Pubers, pemilik kios dapat melakukan verifikasi data melalui pemindaian KTP asli petani sehingga pupuk bersubsidi bisa didapatkan oleh petani yang berhak dengan mudah.
BACA JUGA:Minta Tinjau Ulang SK Gubernur Soal PPDB
“Selaku produsen pupuk, kami berharap adanya penambahan alokasi pupuk apda musim tanam ini, dapat membantu meningkatkan produksi dan percepatan tanam tanpa khawatir ketesediaan pupuk," tutup Andri Wibawa Syarip. (rob)