Pencegahan Banjir Kota : Bangunan Ramah Lingkungan Jadi Syarat Wajib !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 18 May 2024 - 20:56

Banjir yang selalu menggenangi kota Palembang ketika turun hujan dan memerlukan solusi segera-Foto: ANTARA-

Terkait hal itu, berbagai upaya perbaikan udara terus dilakukan di antaranya dengan mengajak warga beralih menggunakan transportasi publik, memperbanyak populasi kendaraan berbasis baterai, hingga pengembangan hunian berorientasi transit (transit oriented development/ TOD).

Kunci keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah kepatuhan dalam menerapkan kebijakan penataan ruang dan wilayah.

Artinya tidak ada lagi kasus-kasus bangunan yang didirikan di bantaran sungai atau ruang terbuka hijau.

Tingkat kepatuhan di bidang lingkungan memang belum maksimal di tataran masyarakat, tetapi beberapa perusahaan di Jakarta secara diam-diam sudah menerapkan berbagai program lingkungan sesuai yang sudah digariskan.

Kepatuhan itu meliputi pengendalian emisi, pengolahan limbah, penghijauan, bahkan beberapa di antaranya melibatkan masyarakat untuk ikut serta memelihara lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

Keterlibatan pengusaha dalam memperbaiki lingkungan memang memberikan kontribusi besar.

Hal ini karena program di bidang lingkungan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah provinsi.

Keterlibatan sektor usaha di bidang lingkungan kerap diukur melalui pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau dikenal dengan environment, social, and governance (ESG).

Bahkan beberapa institusi termasuk Pemerintah melombakan capaian ESG di lingkungan perusahaan.

Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kepedulian perusahaan di bidang lingkungan.

Penilaian ESG juga menyangkut pengolahan limbah yang di antaranya menetapkan batas residu, kimia oksigen, dan oksigen bagi mikroorganisme, dan lainnya termasuk kewajiban bagi perusahaan untuk membangun saluran pengolahan limbah (treatment) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk aspek sosial, terdapat sejumlah kebijakan yang harus diaplikasikan, yakni mulai dari perekrutan yang mewajibkan tenaga kerja lokal serta adanya jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan santunan kematian bagi pekerja di dalamnya.

Di dalam penerapan ESG ini, Pemerintah lebih berperan sebagai pemberi dukungan.

pencegahan banjir kota : bangunan ramah lingkungan jadi syarat wajib  !                            palembang, koranpalpos.com – persoalan banjir yang menghantui kota palembang setiap turun hujan tak kunjung menemukan solusi. pemerintah kota dengan segala program yang digembar-gemborkan, masih belum mampu mengatasi banjir.
aspek lingkungan menjadi salah satu perhatian apabila ingin menjadikan palembang sebagai pusat bisnis.
tanpa memperhatikan kondisi lingkungan akan membuat biaya pembangunan menjadi mahal, padahal untuk mengembangkan bisnis butuh keunggulan kompetitif.
persoalan banjir dan kemacetan masih menjadi tantangan ke depan yang secara bertahap harus dibenahi.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg sabtu 18 maret 2024 : hujan guyur sebagian kota besar di indonesia ! 
baca juga:sungai lilin bersama 5 kecamatan lain keluar dari musi banyuasin sumatera selatan : ada apa ? 
pentingnya penanganan banjir  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
hal ini dapat dimengerti karena sejumlah kajian menyebut potensi kerugian ekonomi akibat banjir di  bisa mencapai angka miliaran rupiah per tahun.
artinya kalau persoalan banjir ini tidak kunjung diselesaikan maka untuk mengembangkan bisnis ke depan bakal terbentur biaya tidak kecil yang harus ditanggung para pelaku.
pemerintah kota harus menerapkan dua pendekatan untuk mengatasi banjir yakni vegetatif dan fisik.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg jumat 17 mei 2024 : sebagian kota besar turun hujan ringan hingga lebat !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg kamis 16 mei 2024 : 19 provinsi diguyur hujan lebat !
pendekatan vegetatif melalui memperbanyak penanaman pohon dan ruang terbuka hijau, sedangkan fisik lebih kepada normalisasi sungai dan memperbanyak waduk, embung, dan sumur resapan.
tak hanya persoalan banjir, tantangan yang dihadapi  juga menyangkut kondisi udara buruk.
terkait hal itu, berbagai upaya perbaikan udara terus dilakukan di antaranya dengan mengajak warga beralih menggunakan transportasi publik, memperbanyak populasi kendaraan berbasis baterai, hingga pengembangan hunian berorientasi transit (transit oriented development/ tod).
kunci keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan di daerah khusus jakarta (dkj) adalah kepatuhan dalam menerapkan kebijakan penataan ruang dan wilayah. 
baca juga:prakiraan cuaca bmkg kamis 16 mei 2024 : 19 provinsi diguyur hujan lebat !
baca juga:harus perketat izin dan pengawasan 
artinya tidak ada lagi kasus-kasus bangunan yang didirikan di bantaran sungai atau ruang terbuka hijau.
tingkat kepatuhan di bidang lingkungan memang belum maksimal di tataran masyarakat, tetapi beberapa perusahaan di jakarta secara diam-diam sudah menerapkan berbagai program lingkungan sesuai yang sudah digariskan.
kepatuhan itu meliputi pengendalian emisi, pengolahan limbah, penghijauan, bahkan beberapa di antaranya melibatkan masyarakat untuk ikut serta memelihara lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
keterlibatan pengusaha dalam memperbaiki lingkungan memang memberikan kontribusi besar.
hal ini karena program di bidang lingkungan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah provinsi.
keterlibatan sektor usaha di bidang lingkungan kerap diukur melalui pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau dikenal dengan environment, social, and governance (esg).
bahkan beberapa institusi termasuk pemerintah melombakan capaian esg di lingkungan perusahaan.
tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kepedulian perusahaan di bidang lingkungan.
penilaian esg juga menyangkut pengolahan limbah yang di antaranya menetapkan batas residu, kimia oksigen, dan oksigen bagi mikroorganisme, dan lainnya termasuk kewajiban bagi perusahaan untuk membangun saluran pengolahan limbah (treatment) sesuai peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan.
untuk aspek sosial, terdapat sejumlah kebijakan yang harus diaplikasikan, yakni mulai dari perekrutan yang mewajibkan tenaga kerja lokal serta adanya jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan santunan kematian bagi pekerja di dalamnya.
di dalam penerapan esg ini, pemerintah lebih berperan sebagai pemberi dukungan.
kondisi ini pada akhirnya memberikan imbal hasil yang positif bagi pemerintah terutama di bidang pertumbuhan ekonomi termasuk penerimaan pajak.
hunian ramah lingkungan
hunian ramah lingkungan menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi dalam pengembangan daerah khusus jakarta.
hal ini mengingat tingkat kepadatan yang tinggi sehingga hunian vertikal menjadi suatu keharusan.
program bedah rumah  tentunya menjadi salah satu andalan untuk mewujudkan hunian ramah lingkungan.
masih ada permukiman kumuh yang membutuhkan perhatian agar menjadi kawasan ramah lingkungan.
hunian berbasis transpor (tod) juga menjadi suatu keharusan ke depan untuk menciptakan kualitas udara yang lebih baik.
dengan hunian berkonsep ini maka penghuni tidak memiliki pilihan dalam beraktivitas selain menggunakan transportasi publik.
dengan kondisi penduduk yang demikian padat, tentu membutuhkan ruang terbuka hijau lebih luas lagi untuk meminimalkan emisi yang dihasilkan termasuk dengan terus menyediakan transportasi publik yang nyaman agar warga tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 19 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan