Kapolda Sumsel Komitmen Tindak Tegas Praktik Illegal Drilling dan Illegal Refinery

Reporter: Prabu Agustiawan |

Editor: Dahlia |

Kamis , 16 May 2024 - 20:46

Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo-Foto: Prabu-

"Kami dari Korwas SKK Migas mencoba merumuskan solusi dan regulasi yang terbaik setelah mendapatkan clue dan masukan dari instansi serta pelaku bisnis sumur minyak ini," ungkapnya.

Julius menjelaskan bahwa Korwas SKK Migas yang terdiri dari unsur Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah mencoba memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait.

Namun, implementasinya belum sepenuhnya dilaksanakan karena ada permasalahan yang cukup pelik dan membutuhkan perubahan regulasi.

Salah satu alasan utama adalah penolakan dari KLHK terhadap usulan melegalkan sumur-sumur minyak ilegal karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Julius menegaskan bahwa pihaknya akan segera menemui Menteri KLHK dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi.

"Karenanya, ibu Menteri KLHK dan juga termasuk Korwas SKK Migas akan kami segera temui. Kita upayakan agar dicarikan solusinya karena KLHK mengakui cukup berat untuk membiayai dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktik ilegal ini," tegasnya.

Untuk diketahui rapat koordinasi terkait penanganan Illegal Drilling dan Illegal Refinery, dihadiri oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain SIK MSi, Karo Ops Polda Sumsel, Dir Binmas, Dir Samapta, Kabid Propam, Kabid Humas, Dir Pamobvit, Kabidkum, Wadir Reskrimsus Polda Sumsel, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dari pihak SKK Migas hadir Irjen Pol. Setyo Boedi Moempoeni Harso selaku Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas Bidang Hukum, Anggawira Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas Bidang Perencanaan & Investasi, A Susana Kurniasih Vice President Bidang Sekretaris SKK Migas, Bambang Dwi Djanuarto Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagsel, Stefanus Denies Koordinator Operasi Kerja Ulang Perawatan Sumur SKK Migas, dan Yunianto Spesialis Madya Bidang Eksploitasi.

Hadir pula Dandenpom Kodam II Sriwijaya, serta perwakilan dari Pertamina EP yaitu Hanif Setiawan selaku Field Manager Pertamina EP Ramba Khadafi dan Direktur Utama PT Petromuba. ***

kapolda sumsel komitmen tindak tegas praktik illegal drilling dan illegal refinery                            palembang, koranpalpos.com - kepala kepolisian daerah (kapolda) sumatera selatan, irjen pol a rachmad wibowo sik, menegaskan pihaknya tetap berpegang pada komitmen awal untuk melakukan penindakan tegas terhadap penyalahgunaan minyak ilegal, termasuk praktik illegal drilling dan illegal refinery. 
kapolda sumsel menyatakan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan, dengan fokus pada gudang dan refinery ilegal. 
"produksi minyak ilegal akan terus kita tangkap dan akan kita tegakkan hukum, dengan prioritas terhadap gudang-gudang dan refinery ilegal," ungkap irjen pol a rachmad wibowo sik usai memimpin rapat koordinasi terkait penanganan illegal drilling dan illegal refinery bersama instansi terkait di gedung utama presisi polda sumsel, pada rabu, 15 mei 2024.
baca juga:4 daftar penyanyi muda bertalenta asal sumatera selatan, nomor 3 sabet 3 piala !
baca juga:daftar 10 provinsi yang dijuluki raja sawit di indonesia : nomor 1 bukan sumatera selatan apalagi jambi ! 
kapolda sumsel menekankan bahwa selama belum ada keputusan resmi mengenai legalisasi sumur minyak ilegal di kabupaten musi banyuasin (muba), polda sumsel akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku. 
"selagi belum adanya ketetapan terhadap legalisasi sumur-sumur minyak ilegal, kami polda sumsel dan jajaran akan tetap melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap praktik minyak ilegal. dan secara bertahap, kita juga akan menindak yang di hulunya," tegas alumni akpol 93 ini.
irjen rachmad wibowo menjelaskan bahwa meskipun pertemuan dan rapat-rapat sering digelar baik di polda sumsel, pemprov sumsel maupun di pemkab muba, kegiatan illegal drilling dan illegal refinery tetap meningkat.
baca juga:muncul wacana kabupaten muba timur pemekaran musi banyuasin sumatera selatan : ibukotanya di sungai lilin ? 
baca juga:kenali dan atasi trauma pascakecelakaan 
"korwas skk migas dan jajaran terkait termasuk dengan polda sumsel sudah beberapa kali bertemu membahas tentang ilegal drilling. akan tetapi terkait regulasi tentang minyak rakyat atau ilegal drilling sampai saat ini belum ada perubahan, artinya minyak rakyat tetap dilarang," terang mantan kapolda jambi tersebut. sesuai dengan peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008, yang dilegalkan hanya sumur-sumur tua.
sementara itu, julius wiratno, tenaga ahli komisi pengawas (ta korwas) bidang operasi skk migas, mengakui bahwa polda sumsel dan jajaran telah melakukan penindakan yang signifikan terhadap illegal drilling dan illegal refinery. 
namun, karena praktik ini semakin massif dan memberikan efek negatif berganda, hal ini masuk dalam kategori bencana kemanusiaan lantaran telah mengakibatkan banyak korban jiwa.
baca juga:seorang calon jamaah haji asal lubuklinggau sumatera selatan meninggal : dimakamkan di baqi madinah !
baca juga:usulan pembentukan kabupaten musi ilir menggelinding : pemekaran kabupaten muba provinsi sumatera selatan !
"kami dari korwas skk migas mencoba merumuskan solusi dan regulasi yang terbaik setelah mendapatkan clue dan masukan dari instansi serta pelaku bisnis sumur minyak ini," ungkapnya.
julius menjelaskan bahwa korwas skk migas yang terdiri dari unsur kementerian esdm, kementerian keuangan, serta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk), telah mencoba memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait. 
namun, implementasinya belum sepenuhnya dilaksanakan karena ada permasalahan yang cukup pelik dan membutuhkan perubahan regulasi.
baca juga:7 fakta unik kabupaten lahat yang bercokol di peringkat 5 kabupaten paling tajir di sumatera selatan ! 
baca juga:daftar 10 kabupaten/kota paling makmur di indonesia : mohon maaf sumatera selatan tidak termasuk !
salah satu alasan utama adalah penolakan dari klhk terhadap usulan melegalkan sumur-sumur minyak ilegal karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
julius menegaskan bahwa pihaknya akan segera menemui menteri klhk dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi.
"karenanya, ibu menteri klhk dan juga termasuk korwas skk migas akan kami segera temui. kita upayakan agar dicarikan solusinya karena klhk mengakui cukup berat untuk membiayai dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktik ilegal ini," tegasnya.
untuk diketahui rapat koordinasi terkait penanganan illegal drilling dan illegal refinery, dihadiri oleh wakapolda sumsel brigjen pol m zulkarnain sik msi, karo ops polda sumsel, dir binmas, dir samapta, kabid propam, kabid humas, dir pamobvit, kabidkum, wadir reskrimsus polda sumsel, dan sejumlah pejabat lainnya. 
dari pihak skk migas hadir irjen pol. setyo boedi moempoeni harso selaku tenaga ahli komisi pengawas skk migas bidang hukum, anggawira tenaga ahli komisi pengawas skk migas bidang perencanaan & investasi, a susana kurniasih vice president bidang sekretaris skk migas, bambang dwi djanuarto kepala departemen operasi skk migas sumbagsel, stefanus denies koordinator operasi kerja ulang perawatan sumur skk migas, dan yunianto spesialis madya bidang eksploitasi. 
hadir pula dandenpom kodam ii sriwijaya, serta perwakilan dari pertamina ep yaitu hanif setiawan selaku field manager pertamina ep ramba khadafi dan direktur utama pt petromuba. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan