Mendagri Sepakat Sistem Pemilu Perlu Dikaji Ulang

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Rabu , 15 May 2024 - 22:19

Mendagri Tito Karnavian saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2024)-Foto: Istimewa-

mendagri sepakat sistem pemilu perlu dikaji ulang                            jakarta, koranpalpos.com - menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian sepakat bahwa sistem terkait pemilihan umum (pemilu) perlu dikaji ulang setelah mendengarkan pembahasan rapat evaluasi pemilu bersama komisi ii dpr ri.
menurutnya semua masukan dari para anggota komisi ii dpr ri terkait evaluasi pemilu itu bakal dicatat dan menjadi masukan terhadap pihaknya untuk nantinya dikaji bersama para ahli dengan kajian ilmiah.
"intinya kami sependapat agar ada desain ulang untuk sistem kepemiluan, belajar dari pemilu sebelumnya, yang baik kita pertahankan, yang buruk kita perbaiki," kata tito di kompleks parlemen, jakarta, rabu.
baca juga:seorang calon jamaah haji asal lubuklinggau sumatera selatan meninggal : dimakamkan di baqi madinah !
baca juga:7 fakta unik kabupaten lahat yang bercokol di peringkat 5 kabupaten paling tajir di sumatera selatan ! 
dia mengatakan bahwa dinamika proses demokrasi yang terjadi sejauh ini adalah pengaruh dari proses politik pasca reformasi 1998.
menurutnya bangsa ini telah memilih untuk menjalankan sistem demokrasi liberal, tetapi sistem itu dinilai kurang baik jika diterapkan di negara yang mayoritas masyarakat menengah ke bawah.
untuk itu, dia pun mengatakan bahwa kemendagri ke depannya bakal menggelar sejumlah forum diskusi terkait permasalahan sistem kepemiluan.
menurutnya segala macam koreksi akan menjadi masukan.
baca juga:aleg terpilih harus mundur saat ditetapkan sebagai cakada
baca juga:khawatirkan kualitas layanan bpjs kesehatan ! 
selain itu, dia mengatakan perbaikan sistem tersebut melalui ruu jangan sampai bersifat kejar tayang dan dampaknya justru kurang baik terhadap bangsa.
terlepas dari berbagai persoalan yang ada, menurutnya kemendagri memiliki pandangan bahwa pemilu 2024 yang digelar pada 14 februari itu berjalan dengan aman dan kondusif.
sementara itu, ketua komisi ii dpr ri ahmad doli kurnia tak menampik bahwa dirinya mendengar isu terkait adanya politik transaksional hingga tingkat bawah.
menurutnya hal itu timbul karena adanya preseden dari tingkatan di atasnya.
baca juga:profil dan potensi muarata yang masuk daftar 10 kabupaten paling tajir di sumatera selatan : ini andalannya !
baca juga:sumatera selatan surga kopi di indonesia : kenali perbedaan kopi robusta dan arabika, mahal mana ?
"itu semuanya bisa karena sebab akibat, perilaku menyimpang, soal transaksional, berarti ada kebutuhan," kata doli.
sementara itu, terpisah, ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) heddy lugito meminta komisi pemilihan umum (kpu) membuat aturan yang jelas terkait pelaksanaan pilkada serentak 2024.
hal ini untuk menghindari aturan multitafsir yang dapat menimbulkan persoalan.
"sudah semestinya peraturan kpu harus memiliki kejelasan dan tujuan yang jelas dalam rumusan sehingga tidak menimbulkan multitafsir di lapangan," ujar heddy dalam rapat dengar pendapat (rdp) bersama komisi ii dpr ri di kompleks parlemen senayan, jakarta, rabu.
ia berharap agar kesalahan yang sama dalam pemilihan legislatif (pileg) lalu tak terjadi dalam pilkada 2024. heddy pun meminta kpu membuat pedoman yang mudah dipahami oleh jajaran di bawahnya.
"kita belajar dari pileg lalu, beberapa peraturan yang sifatnya multitafsir menimbulkan persoalan-persoalan etik oleh penyelenggara pemilu di lapangan yang berujung pada pengaduan ke dkpp," jelasnya.
menurut dia, hal tersebut penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan penyusunan daftar pemilih dan pencalonan dalam pilkada.
selain itu, peraturan harus dibuat secara tegas agar tak menimbulkan persoalan di lapangan.
"harus ditegaskan, kapan dia mencalonkan dan kapan dia boleh mundur dan apakah dia harus mundur," katanya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan