Khawatirkan Kualitas Layanan BPJS Kesehatan !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 14 May 2024 - 22:03

Warga masyarakat peserta BPJS kesehatan yang antri untuk mendaftar berobat-Foto: Koer Palpos-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Rabu, 8 Mei 2024.

Aturan ini berisi peleburan dari kelas 1, 2 dan 3 BPJS Kesehatan yang diganti menjadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.

Menurut pasal 103B ayat (1) Perpres Nomor 59 Tahun 2024, KRIS ini akan diterapkan secara menyeluruh di sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat sekitar 30 Juni 2025.

Kelas Rawat Inap Standar ini merupakan standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh pengguna BPJS Kesehatan.

Penerapan KRIS yang menggantikan kelas BPJS Kesehatan ini tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rawat inap pengguna pengguna.

Adapun tujuan dari kebijakan K KRIS sebagai pengganti dari dihapusnya sistem kelas BPJS kesehatan ini, membuat semua golongan masyarakat akan mendapat pelayanan yang sama rata dari rumah sakit, baik hal medis atau non-medis.

Penghapusan kelas dalam pelayanan BPJS kesehatan dan diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) ini mendapat beragam reaksi dari warga masyarakat yang sekaligus peserta BPJS kesehatan

Dimana beberapa warga menyambut positif langkah ini, menganggapnya sebagai upaya untuk menyamakan standar pelayanan kesehatan bagi semua golongan masyarakat.

"Bagus jika nantinya diganti dengan layanan rawat inap standar namun yang jadi persoalan apakah kelayakannya dan fasilitasnya akan sama dengan layanan sebelum sistem kelas dihapuskan," ujar Heri, salah seorang warga Kota Palembang, Selasa (14/5).

Oleh karena itu Heri berharap bahwa dengan adanya KRIS, tidak akan ada lagi perbedaan perlakuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

khawatirkan kualitas layanan bpjs kesehatan !                             palembang, koranpalpos.com – presiden joko widodo (jokowi) telah resmi menandatangani peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pada rabu, 8 mei 2024.
aturan ini berisi peleburan dari kelas 1, 2 dan 3 bpjs kesehatan yang diganti menjadi kelas rawat inap standar atau kris.
menurut pasal 103b ayat (1) perpres nomor 59 tahun 2024, kris ini akan diterapkan secara menyeluruh di sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan paling lambat sekitar 30 juni 2025.
kelas rawat inap standar ini merupakan standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh pengguna bpjs kesehatan.
baca juga:pendaftaran seleksi casn sekolah kedinasan dibuka : siapkan persyaratan ini !
baca juga:profil dan potensi muarata yang masuk daftar 10 kabupaten paling tajir di sumatera selatan : ini andalannya !
penerapan kris yang menggantikan kelas bpjs kesehatan ini tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rawat inap pengguna pengguna.
adapun tujuan dari kebijakan k kris sebagai pengganti dari dihapusnya sistem kelas bpjs kesehatan ini, membuat semua golongan masyarakat akan mendapat pelayanan yang sama rata dari rumah sakit, baik hal medis atau non-medis.
penghapusan kelas dalam pelayanan bpjs kesehatan dan diganti dengan kelas rawat inap standar (kris) ini mendapat beragam reaksi dari warga masyarakat yang sekaligus peserta bpjs kesehatan 
dimana beberapa warga menyambut positif langkah ini, menganggapnya sebagai upaya untuk menyamakan standar pelayanan kesehatan bagi semua golongan masyarakat. 
baca juga:sejarah dan fakta unik kabupaten ogan ilir yang masuk daftar 10 kabupaten paling tajir di sumatera selatan !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg, selasa 14 mei 2024 : peringatan risiko hujan dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah !
"bagus jika nantinya diganti dengan layanan rawat inap standar namun yang jadi persoalan apakah kelayakannya dan fasilitasnya akan sama dengan layanan sebelum sistem kelas dihapuskan," ujar heri, salah seorang warga kota palembang, selasa (14/5).
oleh karena itu heri berharap bahwa dengan adanya kris, tidak akan ada lagi perbedaan perlakuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
"yang penting, kita selaku warga tentu berharap adanya jaminan layanan yang berkualitas. jangan malah tambah bobrok," ujarnya. 
namun, di sisi lain, banyak peserta bpjs kesehatan yang juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap konsekuensi penghapusan kelas pelayanan ini.
baca juga:5 produk makanan terbaik yang mendunia asal sumatera selatan, nomor 3 dari desa terpencil !
baca juga:bagaimana pemekaran 11 wilayah dapat mengubah wajah sumatera selatan ? ini jawabannya !
mereka khawatir bahwa penghapusan kelas tersebut akan mengurangi kualitas pelayanan yang mereka terima, terutama bagi mereka yang sebelumnya mendapat akses ke kelas pelayanan yang lebih tinggi.
"sebelum melihat dan membuktikan layanan kris pengganti sistem kelas yang telah dihapus memang benar-benar layak dan berkualitas, kita tentu masih merasa khawatir saja setelah penghapusan kelas ini," ucap aan, warga kemuning kota palembang 
"apakah kenaikan iuran ini akan sebanding dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dijanjikan," ujarnya lagi penuh tanya.
sedangkan ris, warga lainnya mengingatkan bahwa perlunya transparansi dan komunikasi yang lebih baik dari pemerintah terkait perubahan ini. 
"kita selaku warga tentu berharap pemerintah memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam mengenai dampak dan manfaat dari penghapusan kelas pelayanan bpjs kesehatan ini kepada masyarakat," tukasnya.
sedangkan wakil direktur rsud siti fatimah bidang keuangan pbmd, meidi artata mengatakan, saat ini rsud siti fatimah belum menerapkan sistem kris.
"tapi kami sudah menyiapkan 2 lantai di gedung baru untuk kris jika memang kebijakan non kelas ini akan diberlakukan," kata meidi.
namun, lanjut meidi, sampai saat ini belum ada kebijakan atau petunjuk pelaksanaan untuk menerapkan kris pada layanan rumah sakit.
"kita masih menunggu untuk menerapkan kris ini. tentunya, kita juga koordinasi dengan bpjs kesehatan. sementara ni kita masih memakai sistem kelas 1, 2, 3 sampai menunggu instruksi selanjutnya," tukasnya.
terpisah  kadinkes muba,  dr azmi dariusmansyah mengatakan,  penghapusan kelas bpjs kesehatan dengan diganti dengan kris tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat musi banyuasin (muba).
"tapi kalau terjadi penurunan kenyamanan mungkin bisa karena  selama ini orang - orang untuk kelas i, sekarang semua jadi 1 kamar orang 4." ungkapnya.
sebelumnya, dalam pelayanan atau pengobatan medis semua kelas bpjs kesehatan diberikan sama. tetapi, hanya untuk rawat inap dan fasilitas non-medis lain, peserta kelas 1, 2 dan 3 akan mendapat pelayanan yang berbeda.
dengan penerapan kris ini juga disesuaikan dengan prinsip gotong royong yang diamanatkan oleh u sistem jaminan sosial nasional (sjsn).
usai ditandatanganinya aturan perpres nomor 59 tahun 2024, masih belum diketahui secara pasti besaran iuran terbaru yang akan dibayarkan oleh peserta bpjs kesehatan agar bisa mendapat manfaat kris ini.
dari pengaturan berupa iuran, tarif dan manfaat ini akan ditetapkan paling lambat pada tanggal 1 juli 2025 nanti.
karena itu, untuk saat ini besaran iuran peserta bpjs kesehatan masih tetap sama.
hal tersebut disampaikan oleh presiden joko widodo yang menyebutkan jika iuran bpjs kesehatan tidak akan naik hingga 2024.
bagi segmen pekerja bukan penerima upah (pbpu) atau peserta mandiri, berikut tarif iuran bpjs kesehatan yang perlu dibayarkan, antara lain:
- kelas i: rp150.000 per bulan
- kelas ii: rp100.000 per bulan
- kelas iii: rp35.000 per bulan (dengan subsidi pemerintah sebesar rp7.000 per orang)
itu dia sejumlah informasi terkait kris yang akan menggantikan kelas bpjs kesehatan mulai tahun 2025 mendatang. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 15 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan