Ada Apa ? Pelantikan Pj Bupati OKU Selatan Dibatalkan Mendagri !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 05 May 2024 - 15:16

Sekda OKU Selatan, M. Rahmatullah (kanan) menyampaikan pembatalan pelantikan Pj Bupati kepada Pj Gubernur Sumsel H. Agus Fatoni,-Foto : Dokumen Palpos-

Rahmatullah juga menambahkan bahwa dana Pilkada sebagian besar telah disalurkan, dengan sisa 60 persen akan disalurkan tahun ini.

Selain itu, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan TNI dan Polri juga telah dilakukan.

Terpisah, terkait perkembangan reaktivasi Bandara Gatot Subroto di Way Kanan, Pemkab OKU Selatan sudah melakukan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait kewajiban Kabupaten tersebut.

"Mudah-mudahan sesegera mungkin akan disalurkan ke Way Kanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bina Keuangan Daerah," tutur Rahmatullah.

SK pembatalan pelantikan pejabat administrator dan pengawas oleh Mendagri juga mempengaruhi proses legalitas di sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menyelenggarakan administrasi publik, terutama dalam konteks persiapan Pilkada dan aktivitas pemerintahan lainnya di daerah.***

ada apa ? pelantikan pj bupati oku selatan dibatalkan mendagri  !                            palembang, koranpalpos.com - menteri dalam negeri (mendagri) membatalkan surat keputusan (sk) pelantikan penjabat (pj) bupati ogan komering ulu (oku) selatan, menimbulkan dampak pada sejumlah daerah di indonesia.
salah satunya adalah tiga kabupaten di sumatera selatan, yaitu oku selatan, musi rawas (mura), dan musi rawas utara (muratara).
pemerintah provinsi (pemprov) sumatera selatan menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan dalam proses legalitas pelantikan yang terdampak.
baca juga:waduh ! mura dan muratara cetak sejarah : mendagri batalkan pelantikan ratusan pejabat, ada apa ya ? 
baca juga:mendagri tegaskan penjabat kepala daerah ikut pilkada harus mundur
pj gubernur sumsel, agus fatoni, menegaskan bahwa pemprov sumsel akan mengkoordinasikan dengan 17 kabupaten/kota di wilayah tersebut dalam membantu proses legalitas pelantikan pejabat menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
fatoni menyatakan bahwa posisi pelantikan akan dimulai dari nol lagi, dan pemprov sumsel akan memprosesnya melalui organisasi perangkat daerah (opd) terkait.
"segera setelah instruksi, pemprov sumsel akan memastikan penjelasan yang tepat kepada semua pihak terkait," kata fatoni dalam audiensi dengan sekretaris daerah (sekda) oku selatan, m. rahmatullah, di griya agung palembang, sumatera selatan.
baca juga:peringati hari otoda ke-28, sekda banyuasin bacakan arahan mendagri
baca juga:mendagri sampaikan 240 asn langgar netralitas pemilu 2024
selain pembahasan terkait pembatalan sk pejabat oleh mendagri, fatoni juga menyoroti rencana reaktivasi bandara gatot subroto way kanan.
sekda oku selatan, m. rahmatullah, menyampaikan sejumlah kegiatan di kabupaten tersebut yang membutuhkan peran pj gubernur dalam penyelesaiannya, termasuk persiapan pelaksanaan pilkada dan perkembangan aktivasi bandara gatot subroto way kanan.
"saya melaporkan terkait kondisi oku selatan, terutama tindak lanjut pelantikan yang dibatalkan serta persiapan pilkada. kami berharap bantuan dari pj gubernur karena terdapat pejabat seperti camat, lurah yang masih belum terisi karena ini kaitannya langsung dengan masyarakat," ujar rahmatullah.
baca juga:kemendagri tekankan netralitas asn demi jaga kondusifitas pemilu 
baca juga:irjen kemendagri beri arahan dalam rakor kades, lurah, camat se-sumsel, ini arahannya !
rahmatullah juga menambahkan bahwa dana pilkada sebagian besar telah disalurkan, dengan sisa 60 persen akan disalurkan tahun ini.
selain itu, penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (nphd) dengan tni dan polri juga telah dilakukan.
terpisah, terkait perkembangan reaktivasi bandara gatot subroto di way kanan, pemkab oku selatan sudah melakukan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) terkait kewajiban kabupaten tersebut.
"mudah-mudahan sesegera mungkin akan disalurkan ke way kanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bina keuangan daerah," tutur rahmatullah.
sk pembatalan pelantikan pejabat administrator dan pengawas oleh mendagri juga mempengaruhi proses legalitas di sejumlah daerah lainnya di indonesia.
hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menyelenggarakan administrasi publik, terutama dalam konteks persiapan pilkada dan aktivitas pemerintahan lainnya di daerah.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan