Putusan MK : Tidak Ada Pelanggaran Kampanye Pemilu oleh Prabowo Subianto

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Senin , 22 Apr 2024 - 16:12

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah membacakan isi pertimbangan dalam sidang pembacaan putusan untuk perkara PHPU Pilpres 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/4/2024).-FOTO : ANTARA-

putusan mk : tidak ada pelanggaran kampanye pemilu oleh prabowo subianto                            jakarta, koranpalpos.com - mahkamah konstitusi (mk) menolak dalil anies-muhaimin terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh prabowo subianto, yang diungkapkan saat menghadiri acara peresmian sumur bor dan program bedah rumah.
menurut mk, dalil yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
dalam sidang pengucapan putusan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilpres 2024 di gedung i mk ri, jakarta, hakim mk guntur hamzah menegaskan bahwa dalil yang diajukan oleh anies-muhaimin tidak beralasan menurut hukum.
baca juga:mk tolak seluruh permohonan ganjar-mahfud md : berikut fakta penting putusan mk dalam phpu pilpres 2024 !
baca juga:mk : tidak terbukti relevansi antara penyaluran bansos dan peningkatan suara paslon pilpres 2024 !
mk menyoroti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pemohon, termasuk video yang memperlihatkan kegiatan prabowo dalam akun resmi media sosial partai gerindra.
namun, mk menilai bahwa bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu.
dalam konteks acara peresmian sumur bor di sukabumi, mk menemukan bahwa bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh prabowo subianto.
baca juga:mk : tidak ada bukti intervensi presiden terhadap perubahan syarat paslon
baca juga:tok ! mk putuskan kpu tak langgar hukum dengan tidak mengubah pkpu 19/2023
demikian pula dengan dugaan pelanggaran terkait kehadiran prabowo dalam program bedah rumah di cilincing, jakarta utara.
meskipun pemeriksaan telah dilakukan secara cermat, mk menyimpulkan bahwa pemohon tidak memberikan penjelasan yang memadai atau bukti yang cukup terkait dugaan tersebut.
menariknya, mk juga merujuk pada hasil pengawasan badan pengawas pemilu (bawaslu) yang menjelaskan bahwa tidak ada kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh prabowo di daerah cilincing.
baca juga:gerindra akui belum ada pembicaraan khusus pilkada dengan golkar
baca juga:golkar targetkan kemenangan pilkada serentak 60 persen
hal ini menjadi poin penting yang digunakan mk untuk menyatakan bahwa dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum.
putusan mk terhadap permohonan anies-muhaimin ini menjadi perhatian utama dalam sidang sengketa pilpres.
pasangan anies-muhaimin memohon kepada mk untuk membatalkan keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.
baca juga:herman deru terus digempur kampanye hitam jelang pilkada sumsel 2024
baca juga:pan-pks sepakat usung izudin-firdaus di pilkada muara enim 2024 
selain itu, mereka juga meminta mk untuk mendiskualifikasi pasangan prabowo subianto-gibran rakabuming raka sebagai peserta pilpres 2024 dan memerintahkan kepada kpu untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan tersebut.
dengan penolakan terhadap dalil anies-muhaimin oleh mk, pilpres 2024 terus menemui sorotan dan perdebatan yang mendalam dalam ranah hukum dan politik indonesia.
pasangan calon dan pendukungnya menanti keputusan selanjutnya dan dampaknya terhadap hasil akhir pemilihan. mk tetap menjadi institusi yang diperhatikan secara seksama dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam konteks proses demokrasi di indonesia.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan