MK Tolak Seluruh Permohonan Ganjar-Mahfud Md : Berikut Fakta Penting Putusan MK Dalam PHPU Pilpres 2024 !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Senin , 22 Apr 2024 - 16:02

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah membacakan isi pertimbangan dalam sidang pembacaan putusan untuk perkara PHPU Pilpres 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/4/2024)-FOTO : ANTARA-

mk tolak seluruh permohonan ganjar-mahfud md : berikut fakta penting putusan mk dalam phpu pilpres 2024 !                            jakarta, koranpalpos.com - mahkamah konstitusi (mk) mengambil keputusan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, ganjar pranowo-mahfud md, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilpres 2024.
ketua mk, suhartoyo, membacakan amar putusan di gedung i mk ri, jakarta, yang menandai akhir dari proses sidang sengketa pilpres tersebut.
dalam amar putusannya, mk menyatakan bahwa permohonan ganjar-mahfud tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
baca juga:tok ! mk putuskan kpu tak langgar hukum dengan tidak mengubah pkpu 19/2023
baca juga:mk : tidak ada bukti intervensi presiden terhadap perubahan syarat paslon
ini berarti bahwa keseluruhan gugatan yang diajukan oleh pasangan tersebut ditolak oleh mahkamah konstitusi.
namun, penting untuk dicatat bahwa tiga hakim konstitusi, yaitu saldi isra, enny nurbaningsih, dan arief hidayat, menyampaikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) terhadap keputusan ini.
fakta-fakta penting dari putusan mk:
baca juga:mk : tidak terbukti relevansi antara penyaluran bansos dan peningkatan suara paslon pilpres 2024 !
baca juga:putusan phpu oleh mk harus penuhi rasa keadilan publik
1. nomor perkara dan petitum
gugatan ganjar-mahfud dalam kasus ini teregistrasi dengan nomor perkara 2/phpu.pres-xxii/2024.
mereka mengajukan lima petitum, termasuk permohonan untuk membatalkan keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, serta memerintahkan kpu untuk melakukan pemungutan suara ulang antara pasangan anies baswedan-muhaimin iskandar dan pasangan ganjar pranowo-mahfud md.  
baca juga:gerindra akui belum ada pembicaraan khusus pilkada dengan golkar
baca juga:kpu optimistis pilkada serentak 2024 berlangsung sukses 
2. alasan penolakan
mk menyatakan bahwa permohonan ganjar-mahfud tidak memiliki dasar yang kuat menurut hukum.
hal ini mencakup penolakan terhadap petitum untuk membatalkan keputusan kpu tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pemungutan suara ulang.
baca juga:penyelenggara pilkada 2024 harus antisipasi polarisasi
baca juga:golkar targetkan kemenangan pilkada serentak 60 persen
penanganan kasus ini dimulai setelah laporan polisi nomor lp/b-80/iv/2024/spkt/reskrim/res mura/ sumsel yang diterima pada tanggal 12 april 2024.
setelah menerima laporan tersebut, unit pelayanan perempuan dan anak (ppa) polres mura melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti yang cukup. kemudian, rt ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan pada tanggal 20 april 2024.
keputusan mk ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap hasil pilpres 2024.
dengan penolakan seluruh permohonan yang diajukan oleh ganjar-mahfud, keputusan kpu tentang hasil pemilihan umum tetap berlaku.
ini berarti bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, anies baswedan-muhaimin iskandar, dan nomor urut 2, prabowo subianto-gibran rakabuming raka, tetap dianggap sebagai peserta sah dalam pilpres 2024.
reaksi publik terhadap keputusan mk ini sangat beragam.
ada yang mendukung keputusan mk sebagai langkah yang menegakkan keadilan dan keabsahan hasil pilpres.
sementara yang lain mungkin merasa kecewa atau tidak puas dengan hasilnya.
namun, penting untuk diingat bahwa keputusan mk adalah produk dari proses hukum yang adil dan transparan.
dengan ditolaknya seluruh permohonan ganjar-mahfud oleh mk, maka penanganan kasus phpu pilpres 2024 mencapai babak baru. implikasi dan dampak dari keputusan ini akan terus dirasakan dalam arena politik dan hukum di indonesia.
semoga keputusan mk dapat membawa keadilan dan ketentraman bagi semua pihak yang terlibat. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan