Skandal Korupsi Aset Asrama Mahasiswa di Jogjakarta : Pengadilan Menangkan Kejati Sumsel

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Zen Bae |

Jumat , 29 Mar 2024 - 16:19

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Vanni Yulia Eka Sari. -FOTO : ANTARA-

skandal korupsi aset asrama mahasiswa di jogjakarta : pengadilan menangkan  kejati sumsel                             palembang, koranpalpos.com - sebuah kasus korupsi yang melibatkan aset asrama mahasiswa di yogyakarta telah menjadi sorotan utama dalam jagad hukum indonesia.
kasus ini melibatkan tersangka utama, yang dalam proses praperadilan berusaha membersihkan namanya, namun akhirnya menemui kegagalan di pengadilan.
kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) berhasil memenangkan gugatan praperadilan atas permohonan salah satu tersangka (dk) terkait kasus dugaan korupsi aset asrama mahasiswa tersebut.
baca juga:kejati sumsel tahan oknum bpn terkait korupsi asrama mahasiswa di jogjakarta
baca juga:kejati sumsel tahan tersangka korupsi penjualan aset asrama mahasiswa
kasus ini bermula dari keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh tersangka dk terhadap aset negara yang telah dijadikan asrama untuk keperluan mahasiswa.
meskipun asrama tersebut seharusnya menjadi sarana yang mendukung pendidikan, namun dalam praktiknya diduga telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
setelah adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan, kejaksaan tinggi sumatera selatan melakukan penyelidikan yang intensif.
baca juga:kejati sumsel tetapkan 5 tersangka kasus korupsi jual aset asrama mahasiswa sumsel di jogjakarta
baca juga:dapil i dprd sumsel perjuangkan asrama mahasiswa poltekkes kemenkes palembang
hasil penyelidikan tersebut memberikan cukup bukti untuk menetapkan dk sebagai tersangka dalam kasus ini.
pada tanggal 23 oktober 2023, surat penetapan tersangka dikeluarkan, menandai awal dari perjalanan hukum dk dalam kasus ini.
langkah selanjutnya adalah penahanan, di mana dk ditahan selama 20 hari di lembaga pemasyarakatan perempuan klas ii a, palembang, berdasarkan surat perintah penahanan kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan.
baca juga:kasus pengiriman ribuan mahasiswa ke jerman untuk bekerja dengan kedok magang terbongkar !
baca juga:bos penampungan minyak yang terbakar di desa toman diamankan : ternyata ini orangnya !
namun, upaya untuk membersihkan namanya dilakukan oleh dk melalui proses praperadilan.
dalam proses praperadilan, dk berusaha untuk menggugat penetapan tersangka yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi sumatera selatan.
namun, hakim tunggal pengadilan negeri kelas i a palembang menolak permohonan praperadilan tersebut dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.
baca juga:warga desa tanjung mas oku timur mendadak geger : temukan mayat dengan kondisi begini !
baca juga:mantan 'raja' properti palembang jadi buronan polrestabes palembang : ini kasus yang membelitnya ! 
putusan pengadilan ini memberikan dukungan bagi langkah-langkah kejaksaan dalam menangani kasus ini.
vanni yulia eka sari, kepala seksi penerangan hukum kejati sumsel, menyatakan bahwa tim kejaksaan yang dipimpin oleh revi aprilyani berhasil meyakinkan hakim tunggal praperadilan dengan memberikan pendapat berdasarkan fakta dan analisis hukum yang kuat.
putusan pengadilan ini menjadikan langkah-langkah kejaksaan dalam menangani kasus ini semakin mantap.
lebih lanjut, terungkap bahwa kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh dk mencapai sekitar rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan penilaian kjpp terhadap objek yang terlibat dalam kasus ini.
modus operandi yang digunakan oleh tersangka dk terungkap bahwa sebagai seorang notaris di kota yogyakarta, dk telah membuat ikatan jual beli dan akta jual beli antara dirinya dengan tersangka da terkait aset asrama mahasiswa tersebut.
dengan putusan pengadilan yang menolak permohonan praperadilan dan menguatkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi sumatera selatan, kasus ini masih akan terus berlanjut dalam proses hukum selanjutnya.
harapan untuk membawa keadilan bagi korban dan mengembalikan aset negara yang telah disalahgunakan tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan