GovTech Nasional Meluncur Oktober 2026
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan (tengah).-Foto: Antara-
BACA JUGA:DPR Kaji Usulan Regulasi Pidana LGBT
Saat ini, delapan kementerian dan lembaga telah mengintegrasikan data mereka dalam sistem yang memanfaatkan kecerdasan buatan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih informasi sekaligus mempercepat koordinasi antarlembaga pemerintah.
Selain meningkatkan efisiensi layanan, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap keamanan data.
BACA JUGA:Komisioner KI Pusat Resmi Disetujui DPR
BACA JUGA:Prancis Tantang Paraguay di 16 Besar Setelah Libas Swedia 3-0
Luhut menegaskan sistem GovTech mendapat dukungan penuh dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memastikan perlindungan terhadap data pemerintah maupun masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa daerah telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam implementasi GovTech.
Salah satunya adalah Surabaya yang dinilai mampu menjalankan sistem digital pemerintahan dengan baik.
BACA JUGA:Kemhan Ubah Latsarmil SPPI Jadi Pembekalan Bela Negara Pascaevaluasi
BACA JUGA:Sultan Pimpin TP Sriwijaya, Perkuat Visi Pembangunan Daerah
Hasil positif tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas proyek percontohan ke lebih banyak kabupaten dan kota sebelum peluncuran nasional dilakukan.
Dalam pengembangannya, pemerintah memilih memanfaatkan kemampuan talenta digital dalam negeri.
Seluruh perangkat lunak yang digunakan pada sistem GovTech dikembangkan oleh tenaga ahli Indonesia sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membeli perangkat lunak dari luar negeri.
BACA JUGA:Kemhan Ubah Latsarmil SPPI Jadi Pembekalan Bela Negara Pascaevaluasi