Gaji PPPK Diminta Lewat APBN

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 01 Jul 2026 - 19:59

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin-Foto: Antara-

Jika persoalan kesejahteraan pegawai tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan berdampak pada motivasi kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Khozin mengingatkan bahwa Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelumnya telah mencapai kesepakatan mengenai perlunya keterlibatan pemerintah pusat dalam pembiayaan PPPK di daerah-daerah tertentu melalui APBN.

Skema tersebut diprioritaskan bagi PPPK yang bertugas sebagai tenaga kesehatan, guru, tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan.

BACA JUGA:Syarat Usia Kades Tetap 25 Tahun

Kelompok profesi tersebut dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pelayanan dasar masyarakat sehingga keberlangsungan pembiayaannya perlu dijamin oleh negara.

Kesepakatan tersebut, lanjutnya, telah dihasilkan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama pemerintah pada awal Juni 2026.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada tahap pembahasan, tetapi segera menyusun mekanisme teknis dan regulasi agar implementasi pembiayaan melalui APBN dapat segera berjalan.

Khozin menilai keterlibatan pemerintah pusat menjadi solusi yang realistis untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

Dengan adanya dukungan APBN, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah tetap dapat memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK tanpa mengorbankan program pembangunan lainnya.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan gaji PPPK merupakan bagian penting dari upaya menjaga efektivitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

gaji pppk diminta lewat apbn                            jakarta - anggota komisi ii dpr ri muhammad khozin mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan skema pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), khususnya bagi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas.
langkah tersebut dinilai penting untuk mengakhiri persoalan keterlambatan hingga rendahnya pembayaran gaji pppk yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
menurut khozin, kondisi keuangan beberapa pemerintah daerah tidak lagi mampu menanggung beban belanja pegawai secara optimal.
baca juga:evaluasi sppi perkuat kompetensi manajerial
baca juga:kritik dihormati persatuan tetap diutamakan
akibatnya, kesejahteraan pppk yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi terdampak, bahkan berpotensi mengganggu kualitas layanan publik.
ia menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu mengambil peran lebih besar dengan menghadirkan skema pendanaan yang bersumber dari apbn bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
kebijakan tersebut, kata dia, harus segera diwujudkan agar persoalan pembayaran gaji pppk tidak terus berulang setiap tahun.
baca juga:dari jembatan gantung hingga lpju, beragam aspirasi mengemuka dalam reses anggota fraksi hanura oki
baca juga:mbg perkuat penyerapan hasil pangan lokal
khozin mengungkapkan, masih ditemukan pppk yang menerima penghasilan jauh di bawah harapan. bahkan, di beberapa daerah terdapat pegawai yang hanya memperoleh gaji sekitar rp1 juta per bulan.
selain itu, ada pula kasus keterlambatan pembayaran gaji selama berbulan-bulan yang dialami ratusan pppk, seperti yang terjadi di kabupaten bolaang mongondow selatan, sulawesi utara.
kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena pppk memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
baca juga:dpr kaji usulan regulasi pidana lgbt
baca juga:komisioner ki pusat resmi disetujui dpr
jika persoalan kesejahteraan pegawai tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan berdampak pada motivasi kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
khozin mengingatkan bahwa komisi ii dpr ri bersama kementerian dalam negeri serta kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebelumnya telah mencapai kesepakatan mengenai perlunya keterlibatan pemerintah pusat dalam pembiayaan pppk di daerah-daerah tertentu melalui apbn.
skema tersebut diprioritaskan bagi pppk yang bertugas sebagai tenaga kesehatan, guru, tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan.
baca juga:syarat usia kades tetap 25 tahun
baca juga:kemhan ubah latsarmil sppi jadi pembekalan bela negara pascaevaluasi
kelompok profesi tersebut dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pelayanan dasar masyarakat sehingga keberlangsungan pembiayaannya perlu dijamin oleh negara.
kesepakatan tersebut, lanjutnya, telah dihasilkan dalam rapat kerja komisi ii dpr ri bersama pemerintah pada awal juni 2026.
oleh karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada tahap pembahasan, tetapi segera menyusun mekanisme teknis dan regulasi agar implementasi pembiayaan melalui apbn dapat segera berjalan.
baca juga:sultan pimpin tp sriwijaya, perkuat visi pembangunan daerah
baca juga:marinir tni asah tempur internasional
khozin menilai keterlibatan pemerintah pusat menjadi solusi yang realistis untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.
dengan adanya dukungan apbn, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah tetap dapat memenuhi kewajiban pembayaran gaji pppk tanpa mengorbankan program pembangunan lainnya.
ia menegaskan, penyelesaian persoalan gaji pppk merupakan bagian penting dari upaya menjaga efektivitas pelayanan publik di seluruh indonesia.
baca juga:ekonomi nasional butuh permainan tim
baca juga:demokrat siap kawal agenda pembangunan
karena itu, pemerintah pusat diharapkan segera merealisasikan komitmen tersebut agar para pppk dapat bekerja dengan tenang dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 Juli 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan