Pembatasan Pembelian BBM, Harus Dipastikan Tepat Sasaran

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 18 Mar 2024 - 21:46

Pelayanan dan antrian kendaraan untuk mengisi BBM di salah satu SPBU di Kota Palembang-Foto : Antara-

pembatasan pembelian bbm, harus dipastikan tepat sasaran                              palembang – pembelian bbm pertalite akan segera dibatasi, khusus kendaraan jenis ini masih boleh.
seperti diketahui, pemerintah sedang merevisi peraturan presiden (perpres) no.191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. 
revisi ini diharapkan membawa perubahan signifikan atas distribusi bbm bersubsudi yang kini bermasalah dan langka di sebagian daerah.
penyelesaian revisi perpres nomor 191 tahun 2014 tersebut dinilai lebih penting.
baca juga:peringatan dari bmkg : potensi cuaca ekstrem masih terjadi hingga senin 
baca juga:menyambut musim mudik lebaran 2024 : berikut persiapan dan tips aman !
hal itu dikarenakan jika salah target dan tidak tepat sasaran, maka dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan.
revisi perpres no.191 tahun 2014 ini akan mengatur siapa saja konsumen yang berhak membeli bbm bersubsidi, baik solar subsidi maupun pertalite.
diharapkan pertalite hanya akan digunakan oleh kalangan yang berhak.
pasalnya, penggunaan pertalite yang tidak tepat sasaran menjadi kerugian bagi pemerintah. 
baca juga:masyarakat diimbau mudik lebaran dengan kendaraan umum, ini alasannya!
baca juga: kpk berhentikan sementara 15 pegawai terlibat pungli di rutan kpk
terkait kebijakan pemerintah untuk membatasi pembelian bbm jenis pertalite yang akan segera diberlakukan pada tahun ini, masyarakat kota palembang menanggapi dengan beragam pendapat.
mamad, seorang warga dari kemuning kota palembang menyatakan, kekhawatirannya terhadap dampak pembatasan pembelian bbm jenis pertalite ini.
ia mengungkapkan hampir sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan bermotor dengan mesin yang membutuhkan bbm jenis pertalite. 
“dengan adanya kebijakan pembatasan pembelian pertalite ini bisa menyulitkan mobilitas sehari-hari para pengendara terutama bagi yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk kegiatan sehari-hari, seperti bekerja atau mengantar anak-anak sekolah. ini tentu perlu difikirkan dan dicari solusinya,” ujar mamad, senin, 18 maret.
baca juga:manfaat membereskan barang bagi kesehatan mental
baca juga:ancaman keselamatan transportasi 
senada disampaikan mirta, warga ilir timur i kota palembang menyoroti kemungkinan dampak negative dari kebijakan pembatasan pembelian bbm jenis pertalite terutama pada sektor transportasi umum.
menurutnya, para pengemudi angkutan umum yang bergantung pada bbm pertalite untuk operasional kendaraan mereka dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka, yang pada gilirannya dapat berdampak pada ketersediaan layanan transportasi bagi masyarakat.
namun, perlu diakui bahwa kebijakan ini juga membutuhkan solusi yang holistik untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau dirugikan akibatnya.
sementara itu, akademisi terkemuka, dr. tarech rasyid msi ikut angkat bicara terkait kebijakan pemerintah ini.
baca juga:ini tarif resmi penyebrangan mobil merak-bakauheni tahun 2024 ! 
baca juga:hawa politik pilkada sumsel mulai terasa menyengat ! 
dia menekankan perlunya aturan yang tegas untuk menghindari antrean panjang di spbu serta untuk memastikan subsidi bbm tepat sasaran.
menurut rektor universitas iba ini,  pemerintah atau pihak pertamina perlu memberlakukan aturan yang jelas terkait kapasitas mesin kendaraan yang berhak menerima pelayanan bbm jenis pertalite. 
untuk itu tarech menyarankan, kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc saja yang seharusnya dilayani, sementara kendaraan di atas 1500 cc tidak diperkenankan menggunakan bbm jenis pertalite.
"kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi antrean panjang di spbu serta mengendalikan lalu lintas yang terganggu akibat kendaraan yang berusaha mendapatkan bbm pertalite," ungkaptarech.
lebih lanjut, tarech juga mengingatkan bahwa pembatasan pembelian bbm pertalite sebesar 20 liter per hari per kendaraan harus diantisipasi agar tidak menimbulkan antrean yang mengganggu.
dia menyarankan agar pihak pertamina bekerja sama dengan aparat polisi lalu lintas untuk mengelola antrean tersebut dengan efektif.
terkait dengan sasaran subsidi, dr. tarech rasyid msi menegaskan perlunya revisi peraturan presiden no 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual bbm.
menurutnya, revisi ini diperlukan untuk memastikan bahwa subsidi bbm pertalite tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak menerimanya.
"pembatasan pembelian bbm jenis pertalite tidak hanya untuk mengurangi antrean, tetapi juga untuk mengendalikan dampak lingkungan, khususnya terkait emisi karbon.
bbm dengan oktan tinggi memiliki emisi yang lebih rendah, sehingga aturan ini juga akan berkontribusi pada perlindungan lingkungan hidup," tambahnya.
tarech juga menekankan, pentingnya aturan yang tegas dan pengelolaan yang efisien dalam implementasi kebijakan pembatasan pembelian bbm jenis pertalite, serta perlunya memastikan subsidi bbm tepat sasaran untuk keberlangsungan program subsidi energi.
sebelumnya, menteri esdm, arifin tasrif menjelaskan kendaraan yang masih boleh isi pertalite.
ada rencana jika pertalite bakal dilarang bagi kendaraan pribadi.
dimana yang masih boleh menggunakan pertalite hanya kendaraan yang digunakan untuk keperluan niaga.
sementara itu, anggota komite bph migas abdul halim pernah menyebut ada dua usulan. 
pertama melarang semua kendaraan plat hitam mengkonsumsi pertalite.
skenario kedua adalah hanya mobil di bawah 1.400 cc yang boleh mengonsumsi pertalite.
sedangkan untuk motor, hanya kapasitas di bawah 250 cc yang nantinya masih boleh mengkonsumsi pertalite.
mengenai kriteria tersebut sebelumnya sempat disinggung juga oleh arifin pada oktober 2023 lalu.
dia menekankan, mobil yang memiliki cc 3.500 ataupun yang 4.000 cc sudah seharusnya tidak menggunakan bbm bersubsidi pertalite, lantaran bisa merusak mesin mobil.
sejauh ini kriteria kendaraan memang belum disebutkan secara rinci.
namun dalam revisi aturan ini nantinya pemerintah akan memasukkan kriteria konsumen yang berhak mengisi bbm pertalite.
tujuannya agar penggunaan bbm pertalite tepat sasaran. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan