Evaluasi Tata Kelola Program MBG

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 23 Jun 2026 - 20:08

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea saat rapat kerja bersama Kantor Wilayah Imigrasi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026).-Foto: Antara-

evaluasi tata kelola program mbg                            jakarta - program makan bergizi gratis (mbg) kembali menjadi sorotan di tingkat parlemen.
anggota komisi xiii dpr ri, marinus gea, menilai pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut memerlukan tata kelola yang lebih kuat agar tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
menurut marinus, badan gizi nasional (bgn) sebaiknya tidak menjalankan beberapa fungsi sekaligus dalam program mbg, mulai dari regulator, pelaksana, hingga pengawas.
baca juga:festival anak pancasila tanamkan nilai kebangsaan
baca juga:respons ahy soal posisi politik pdip
ia mengingatkan bahwa konsentrasi kewenangan dalam satu lembaga berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan serta akuntabilitas program.
marinus menegaskan bahwa keberhasilan mbg tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap.
yang lebih penting, kata dia, adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak indonesia.
baca juga:ri-jepang perkuat diplomasi museum kaa
baca juga:mbg menembus kawasan asmat
ia menekankan bahwa indikator keberhasilan program harus mencakup penurunan angka stunting, perbaikan status kesehatan anak, peningkatan kualitas konsumsi pangan, hingga jaminan keamanan makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
“program ini harus mampu memberikan perubahan yang terukur terhadap kualitas hidup masyarakat. fokus utama bukan hanya distribusi makanan, tetapi juga hasil yang dicapai dalam aspek kesehatan dan gizi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di jakarta, selasa.
selain persoalan tata kelola, marinus menyoroti pentingnya aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan mbg.
baca juga:pln lapor prabowo soal listrik jawa
baca juga:kemendagri perkuat validasi hasil ipkd nasional
menurutnya, keamanan makanan merupakan faktor yang tidak bisa ditawar karena berkaitan langsung dengan keselamatan jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.
ia meminta agar sistem pengawasan terhadap kualitas bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan dilakukan secara berlapis dan berkelanjutan.
dengan demikian, potensi terjadinya masalah kesehatan akibat konsumsi makanan yang tidak memenuhi standar dapat diminimalkan.
baca juga:kawal kader dukung pemerintah
baca juga:golkar dorong konsistensi elite politik
“keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. pengawasan yang ketat perlu dilakukan secara konsisten agar masyarakat mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” katanya.
marinus juga menanggapi rekomendasi komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) yang meminta pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan presiden (perpres) nomor 115 tahun 2025 tentang program makan bergizi gratis.
menurutnya, rekomendasi tersebut perlu dipahami secara objektif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
baca juga:papua jadi prioritas pembangunan nasional
baca juga:figur jokowi dongkrak citra psi
ia menjelaskan bahwa komnas ham pada dasarnya tidak mempermasalahkan tujuan program mbg yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
namun, lembaga tersebut memberikan perhatian khusus terhadap aspek tata kelola, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam pelaksanaan program.
sebelumnya, komnas ham mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola mbg agar lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai prinsip hak asasi manusia.
baca juga:panselnas resmi cabut penalti rp100 juta dalam seleksi kdkmp dan knmp
baca juga:transformasi layanan haji tuai apresiasi
usulan tersebut juga mencakup penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
meski demikian, marinus menilai pembahasan revisi perpres tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa.
ia berpendapat bahwa proses evaluasi masih berlangsung sehingga diperlukan data yang lebih lengkap dan komprehensif dari berbagai instansi terkait.
baca juga:gajah mada-soedirman kandidat kapal induk ri
baca juga:sekolah rakyat didorong dana alternatif
menurut dia, masukan dari bgn, kementerian kesehatan, badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), serta pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
“perhatian utama harus diarahkan pada pemisahan fungsi pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan, penguatan keamanan pangan, transparansi anggaran, serta pengukuran keberhasilan berbasis kualitas gizi masyarakat,” tegas marinus.
dengan evaluasi yang menyeluruh dan tata kelola yang semakin baik, dpr berharap program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia indonesia di masa depan. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Juni 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan