PGRI Sumsel Tegaskan Kepengurusan Sah

Reporter: Sefti |

Editor: Dahlia |

Kamis , 11 Jun 2026 - 20:35

Ketua PGRI Sumsel Prof Dr H Bukman Lian MM MSi bersama jajaran pengurus PGRI Kabupaten/Kota se-Sumsel. -Foto: Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Polemik kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali menjadi sorotan.

Di tengah beredarnya berbagai informasi yang dinilai menimbulkan kebingungan di kalangan guru dan pengurus organisasi, PGRI Sumatera Selatan menegaskan bahwa kepemimpinan Pengurus Besar (PB) PGRI di bawah Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., masih memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sah.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua PGRI Sumatera Selatan, Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., dalam pertemuan bersama jajaran pengurus PGRI Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Menurutnya, penting bagi seluruh anggota organisasi untuk memahami fakta hukum yang telah ditetapkan melalui berbagai putusan pengadilan agar tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Bukman menjelaskan bahwa Kongres XXII PGRI yang digelar pada 4–7 Juli 2019 merupakan forum tertinggi organisasi yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI.

Hasil kongres tersebut memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor AHU-000393.AH.01.08 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 17 Oktober 2019.

Menurutnya, dasar hukum tersebut menjadi pijakan utama dalam menentukan legalitas kepengurusan organisasi hingga saat ini.

Permasalahan mulai muncul ketika kelompok Teguh Sumarno menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PGRI di Surabaya pada 3–4 November 2023.

Bukman menegaskan bahwa pelaksanaan KLB tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART PGRI Tahun 2019.

Dalam aturan organisasi disebutkan bahwa KLB hanya dapat dilaksanakan melalui keputusan Konferensi Kerja Nasional, atas permintaan lebih dari separuh jumlah pengurus kabupaten/kota yang mewakili lebih dari separuh suara, atau berdasarkan pertimbangan Pengurus Besar yang disetujui Konferensi Kerja Nasional.

"Seluruh persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Karena itu KLB tersebut tidak memiliki legitimasi organisasi yang kuat," ujar Bukman.

Meski demikian, hasil KLB Surabaya tetap tercatat di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Nomor AHU-0001568.AH.01.08 Tahun 2023.

Setelah KLB Surabaya, terjadi perubahan kepengurusan PB PGRI yang memperoleh pengesahan melalui AHU Nomor AHU-0001597.AH.01.08 Tahun 2023 tertanggal 20 November 2023.

Keberadaan dua dokumen AHU yang berbeda kemudian memicu sengketa hukum yang berlangsung di berbagai tingkat peradilan.

pgri sumsel tegaskan kepengurusan sah                            koranpalpos.com - polemik kepengurusan persatuan guru republik indonesia (pgri) kembali menjadi sorotan. 
di tengah beredarnya berbagai informasi yang dinilai menimbulkan kebingungan di kalangan guru dan pengurus organisasi, pgri sumatera selatan menegaskan bahwa kepemimpinan pengurus besar (pb) pgri di bawah prof. dr. unifah rosyidi, m.pd., masih memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sah.
penegasan tersebut disampaikan ketua pgri sumatera selatan, assoc. prof. dr. h. bukman lian, m.m., m.si., dalam pertemuan bersama jajaran pengurus pgri kabupaten/kota se-sumsel. 
menurutnya, penting bagi seluruh anggota organisasi untuk memahami fakta hukum yang telah ditetapkan melalui berbagai putusan pengadilan agar tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
bukman menjelaskan bahwa kongres xxii pgri yang digelar pada 4–7 juli 2019 merupakan forum tertinggi organisasi yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art) pgri.
hasil kongres tersebut memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia melalui surat keputusan administrasi hukum umum (ahu) nomor ahu-000393.ah.01.08 tahun 2019 yang diterbitkan pada 17 oktober 2019.
menurutnya, dasar hukum tersebut menjadi pijakan utama dalam menentukan legalitas kepengurusan organisasi hingga saat ini.
permasalahan mulai muncul ketika kelompok teguh sumarno menggelar kongres luar biasa (klb) pgri di surabaya pada 3–4 november 2023.
bukman menegaskan bahwa pelaksanaan klb tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ad/art pgri tahun 2019.
dalam aturan organisasi disebutkan bahwa klb hanya dapat dilaksanakan melalui keputusan konferensi kerja nasional, atas permintaan lebih dari separuh jumlah pengurus kabupaten/kota yang mewakili lebih dari separuh suara, atau berdasarkan pertimbangan pengurus besar yang disetujui konferensi kerja nasional.
"seluruh persyaratan tersebut tidak terpenuhi. karena itu klb tersebut tidak memiliki legitimasi organisasi yang kuat," ujar bukman.
meski demikian, hasil klb surabaya tetap tercatat di kementerian hukum dan ham melalui ahu nomor ahu-0001568.ah.01.08 tahun 2023.
setelah klb surabaya, terjadi perubahan kepengurusan pb pgri yang memperoleh pengesahan melalui ahu nomor ahu-0001597.ah.01.08 tahun 2023 tertanggal 20 november 2023.
keberadaan dua dokumen ahu yang berbeda kemudian memicu sengketa hukum yang berlangsung di berbagai tingkat peradilan.
kelompok teguh sumarno menggugat kepengurusan pb pgri yang dipimpin unifah rosyidi ke pengadilan tata usaha negara (ptun). pada tingkat pertama, gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak pb pgri.
namun pada tingkat banding di pengadilan tinggi tata usaha negara (pttun), putusan berubah dan memenangkan pihak penggugat. sengketa kemudian berlanjut ke mahkamah agung melalui proses kasasi.
dalam putusan kasasi, mahkamah agung mengabulkan permohonan yang diajukan pb pgri sehingga kemenangan kembali berpihak kepada unifah rosyidi.
kelompok teguh sumarno kemudian mengajukan peninjauan kembali (pk). akan tetapi, upaya hukum tersebut tidak berhasil.
melalui putusan mahkamah agung nomor 32 pk/tun/2026 tertanggal 5 mei 2026, permohonan pk dinyatakan tidak dapat diterima. putusan tersebut sekaligus menguatkan posisi menteri hukum dan ham serta prof. dr. unifah rosyidi sebagai ketua umum pb pgri yang sah.
"putusan pk merupakan fakta hukum yang harus dihormati dan tidak bisa dipelintir sesuai kepentingan kelompok tertentu," kata bukman.
bukman juga mengingatkan bahwa pb pgri telah melaksanakan kongres xxiii pada 1–3 maret 2024. hasil kongres tersebut memperoleh pengesahan resmi dari pemerintah melalui ahu nomor ahu.000332.ah.01.08 tahun 2024.
meski kembali digugat ke ptun jakarta oleh teguh sumarno dan mansyur arsyad, gugatan tersebut tidak diterima sehingga menteri hukum dan ham serta unifah rosyidi kembali dinyatakan sebagai pihak yang sah.
walaupun penggugat kemudian memperoleh putusan yang menguntungkan pada tingkat banding melalui putusan nomor 66/b/tf/2026/pttun jkt, bukman menegaskan bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
"masih terbuka upaya hukum kasasi. karena itu tidak benar jika ada pihak yang mengklaim telah memperoleh kemenangan mutlak," tegasnya.
selain sengketa tata usaha negara, polemik kepengurusan pgri juga telah memasuki ranah pidana.
pgri di bawah kepemimpinan unifah rosyidi melaporkan dugaan penggunaan administrasi organisasi yang dianggap tidak sah kepada mabes polri.
laporan tersebut ditindaklanjuti direktorat tindak pidana umum bareskrim polri melalui proses penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat.
dalam surat tertanggal 19 februari 2025, penyidik menyatakan telah memulai penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pasal 263 kuhp yang kini disesuaikan dengan pasal 391 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp.
sementara itu, pembina pgri sumatera selatan sekaligus ketua pgri kota palembang, dr. ahmad zulinto, s.pd., m.m., menegaskan bahwa seluruh pengurus pgri kabupaten/kota di sumatera selatan tetap solid mendukung kepengurusan hasil kongres pgri tahun 2024.
menurutnya, seluruh jajaran pgri di daerah berkomitmen menjaga marwah organisasi dan menjalankan konstitusi organisasi sesuai ad/art.
"ke-17 kabupaten/kota yang hadir hari ini memiliki sikap yang sama. kami tetap setia dan tunduk pada hasil kongres pgri tahun 2024 karena itulah forum tertinggi organisasi yang sah," ujarnya.
zulinto juga memperingatkan pihak-pihak yang berupaya membentuk kepengurusan melalui mekanisme mandat atau penunjukan sepihak.
ia menegaskan bahwa pgri memiliki mekanisme organisasi yang jelas mulai dari kongres, konferensi provinsi, konferensi kabupaten/kota hingga konferensi cabang.
"ini bukan organisasi yang bisa dibentuk melalui penunjukan sepihak. ada aturan, ada konstitusi, dan ada mekanisme demokratis yang wajib dihormati," tegasnya.
pgri sumatera selatan mengimbau seluruh pengurus dan anggota organisasi untuk tetap berpegang pada fakta hukum yang telah berkekuatan hukum tetap serta menghormati mekanisme organisasi yang berlaku.
di tengah dinamika sengketa kepengurusan yang masih berlangsung di tingkat nasional, dukungan penuh dari 17 pgri kabupaten/kota di sumatera selatan menjadi sinyal kuat bahwa organisasi guru terbesar di indonesia tersebut tetap solid menjaga persatuan dan marwah organisasi.
"pgri harus diselamatkan dengan menghormati aturan organisasi dan koridor hukum, bukan melalui klaim sepihak yang berpotensi memecah belah persatuan guru indonesia," pungkas zulinto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 Juni 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan