KPU Siapkan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilu di MK

Reporter: Erika |

Editor: Isro Antoni |

Kamis , 07 Mar 2024 - 20:28

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang dengan anggota KPU Mochammad Afifuddin (tengah) dan Yulianto Sudrajat (kiri) sebelum memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional. Foto : Antara--

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah membentuk tim penyelesaian sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) dan pemilu anggota legislatif (pileg).

Hal tersebut disampaikan anggota KPU RI Mochammad Afifuddin sebagai persiapan KPU untuk antisipasi sengketa Pemilu 2024 di MK.

"⁠Tim dari KPU terdiri atas tim internal di jajaran KPU dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota dan tim eksternal, yaitu kuasa hukum (lawyer)," kata pria yang akrab disapa Afif di Jakarta, Rabu.

Afif menegaskan bahwa KPU melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi PHPU dengan menyiapkan tim internal dan eksternal.

Mereka juga menyusun prosedur operasional standar (SOP) internal untuk manajemen penanganan perkara PHPU di MK.

"KPU juga menyiapkan skema penanganan PHPU di MK dengan melakukan gelar perkara terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon," ujarnya.

Selain itu, KPU juga melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, bahkan sampai ke level kejadian-kejadian di TPS.

Diketahui bahwa jangka waktu pengajuan permohonan ke MK untuk pilpres paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU.

Sementara itu, tenggat sejenis untuk pileg paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh KPU.

Adapun MK sudah mengadakan simulasi akbar dukungan penanganan perkara PHPU 2024 yang diikuti oleh Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024 di aula lantai dasar dan area lobi Gedung 1, 2, dan 3 MK, Jakarta, Rabu (6/3).

kpu siapkan tim penyelesaian sengketa pemilu di mk                            jakarta - komisi pemilihan umum (kpu) ri telah membentuk tim penyelesaian sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) di mahkamah konstitusi (mk) untuk pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) dan pemilu anggota legislatif (pileg).
hal tersebut disampaikan anggota kpu ri mochammad afifuddin sebagai persiapan kpu untuk antisipasi sengketa pemilu 2024 di mk.
"⁠tim dari kpu terdiri atas tim internal di jajaran kpu dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota dan tim eksternal, yaitu kuasa hukum (lawyer)," kata pria yang akrab disapa afif di jakarta, rabu.
afif menegaskan bahwa kpu melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi phpu dengan menyiapkan tim internal dan eksternal.
baca juga:situasi kondusif pascapemilu penting bagi stabilitas nasional
baca juga:ketua mahkamah konstitusi tegaskan hakim mk tak boleh cawe cawe dalam sengketa pemilihan umum
mereka juga menyusun prosedur operasional standar (sop) internal untuk manajemen penanganan perkara phpu di mk.
"kpu juga menyiapkan skema penanganan phpu di mk dengan melakukan gelar perkara terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon," ujarnya.
selain itu, kpu juga melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, bahkan sampai ke level kejadian-kejadian di tps.
diketahui bahwa jangka waktu pengajuan permohonan ke mk untuk pilpres paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh kpu.
sementara itu, tenggat sejenis untuk pileg paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh kpu.
adapun mk sudah mengadakan simulasi akbar dukungan penanganan perkara phpu 2024 yang diikuti oleh gugus tugas penanganan perkara phpu tahun 2024 di aula lantai dasar dan area lobi gedung 1, 2, dan 3 mk, jakarta, rabu (6/3).
baca juga: partai gerindra kuasai panggung politik ogan ilir : rebut 12 kursi dprd
baca juga:jelang ramadhan, sti tarbiyah muara enim salurkan baksos
simulasi akbar tersebut dibuka secara langsung oleh ketua mk suhartoyo, sekaligus memberi pembekalan kepada gugus tugas tersebut. pada kesempatan tersebut, disimulasikan seluruh tahapan penanganan phpu, yakni mulai praregistrasi perkara hingga pascaputusan.
"simulasi akbar phpu pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota dpr, pemilu anggota dprd, dan pemilu anggota dpd ri berlangsung sesuai tahapan, mulai dari praregistrasi, pascaregistrasi, dan pascaputusan," ucap kepala biro hukum administrasi dan kepaniteraan mk fajar laksono dalam siaran pers diterima di jakarta, rabu.
menurut fajar, simulasi praregistrasi terdiri atas pengajuan permohonan, verifikasi berkas, registrasi, dan pengolahan data permohonan, hingga persiapan persidangan, yang disambung dengan simulasi pascaregistrasi meliputi penyampaian salinan permohonan, panggilan sidang, persidangan, dan simulasi tahapan pascaputusan phpu.
sebelumnya, fajar mengatakan bahwa lembaga tersebut melakukan persiapan khusus karena pemilu merupakan hajatan besar 5 tahunan.
baca juga:polda sumsel amankan sidang pleno penghitungan suara 
baca juga:kemendagri minta daerah matangkan persiapan pilkada 2024
"mk ingin memastikan penanganan perkara phpu sukses dan lancar," kata fajar di jakarta, rabu (21/2).
berbagai persiapan yang telah dilakukan mk, antara lain, dari sisi regulasi, sarana dan prasarana, hingga sumber daya manusia (sdm) untuk koordinasi pengamanan.
"mk sedang dan telah menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, anggaran, sdm (gugus tugas) koordinasi pengamanan, dan akan melakukan simulasi final penanganan perkara pada pekan pertama maret," tutur dia. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 8 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan