Ketua Mahkamah Konstitusi Tegaskan Hakim MK tak Boleh Cawe Cawe dalam Sengketa Pemilihan Umum

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Kamis , 07 Mar 2024 - 08:53

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/3/2024) malam-FOTO : ANTARA-

Lebih lanjut, Suhartoyo mengungkapkan bahwa MK telah melakukan simulasi untuk mempersiapkan penanganan PHPU.

MK memiliki gugus tugas yang sudah diatur secara rinci untuk menangani hal tersebut.

Di sisi lain, pada Rabu, MK juga mengadakan simulasi besar-besaran terkait penanganan perkara PHPU 2024.

Simulasi tersebut melibatkan Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024 di Aula Lantai Dasar dan Area Lobi Gedung 1, 2, dan 3 MK, Jakarta.

Fajar Laksono, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, menjelaskan bahwa simulasi tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari pra-registrasi hingga pasca-putusan PHPU.

Beberapa pegawai berperan sebagai pemohon dalam simulasi tersebut, menunjukkan identitas, mengambil nomor urut pengajuan permohonan, menyerahkan berkas, dan melalui proses verifikasi berkas.

Simulasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang proses penanganan PHPU di MK, yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari awal hingga akhir.

Hal ini menunjukkan komitmen MK untuk memastikan penanganan yang efektif dan adil terhadap sengketa pemilihan umum di masa mendatang.(ant)

ketua mahkamah konstitusi tegaskan hakim mk tak boleh cawe cawe dalam sengketa pemilihan umum                            rakyat memilih - ketua mahkamah konstitusi (mk), suhartoyo, menegaskan bahwa hakim tidak boleh terlibat secara aktif dalam proses pembuktian ketika menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (phpu), terutama terkait pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) maupun anggota legislatif (pileg).
hal ini disampaikannya dalam suatu kesempatan di bogor, jawa barat, pada rabu malam.
menurut suhartoyo, dalam phpu, pembuktian dalil-dalil harus dilakukan oleh pihak yang bersengketa.
baca juga: partai gerindra kuasai panggung politik ogan ilir : rebut 12 kursi dprd
baca juga:kpu sumatera selatan gelar rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024 
hakim mk tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam proses pembuktian, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai keberpihakan.
dalam kata-katanya, dia menegaskan bahwa hakim tidak boleh "cawe-cawe", atau ikut campur secara tidak proporsional dalam proses tersebut.
suhartoyo juga menjelaskan bahwa sengketa pemilihan umum bersifat interpartes, di mana terdapat dua pihak yang bersengketa: pemohon dan termohon.
baca juga:sosok muhammad irfanjid : dari pengusaha muda sukses duduk di kursi dprd oku timur 
baca juga:elektabilitas ratu dewa terus menguat jelang pilkada serentak 24 november 2024
ini berbeda dengan perkara pengujian undang-undang atau judicial review, di mana tidak ada pihak yang bersengketa secara langsung.
ketua mk menegaskan bahwa hakim dalam kasus phpu seharusnya bersikap pasif.
"hakim tidak boleh berlebih-lebihan sikapnya, kemudian menambah-nambah fakta di persidangan, inisiatif hakim, itu hakim sudah berpihak," katanya.
baca juga: rkb ajak elite politik bersatu setelah pemilu 2024
baca juga:kursi dpr ri dapil sumsel 2 memanas : pks klaim rebut kursi terakhir, anak herman deru ?
lebih lanjut, suhartoyo mengungkapkan bahwa mk telah melakukan simulasi untuk mempersiapkan penanganan phpu.
mk memiliki gugus tugas yang sudah diatur secara rinci untuk menangani hal tersebut.
di sisi lain, pada rabu, mk juga mengadakan simulasi besar-besaran terkait penanganan perkara phpu 2024.
baca juga:pilkada 2024 : tetap di bulan november sesuai putusan mk !
baca juga:banyak pendatang baru duduk di kursi dewan lubuklinggau 2024-2029 : berikut 30 calih hasil rekap kpu
simulasi tersebut melibatkan gugus tugas penanganan perkara phpu tahun 2024 di aula lantai dasar dan area lobi gedung 1, 2, dan 3 mk, jakarta.
fajar laksono, kepala biro hukum administrasi dan kepaniteraan mk, menjelaskan bahwa simulasi tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari pra-registrasi hingga pasca-putusan phpu.
beberapa pegawai berperan sebagai pemohon dalam simulasi tersebut, menunjukkan identitas, mengambil nomor urut pengajuan permohonan, menyerahkan berkas, dan melalui proses verifikasi berkas.
simulasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang proses penanganan phpu di mk, yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari awal hingga akhir.
hal ini menunjukkan komitmen mk untuk memastikan penanganan yang efektif dan adil terhadap sengketa pemilihan umum di masa mendatang.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan