Timwas DPR Dalami Kasus Penyiraman

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 23 Mar 2026 - 20:44

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (12/8/2025).-Foto: Antara-

Dengan dasar tersebut, Hasanuddin menilai Komisi I memiliki otoritas untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk unsur pemerintah dan TNI, guna meminta klarifikasi sekaligus memastikan proses penyelidikan berjalan transparan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar pengungkapan kasus tidak menemui hambatan.

Lebih lanjut, ia mendorong agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen tanpa intervensi pihak manapun.

Penanganan yang terbuka dan akuntabel dinilai penting untuk menjawab keraguan publik sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban.

“Penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri menjadi sorotan luas karena menyasar aktivis yang dikenal vokal dalam isu hak asasi manusia.

BACA JUGA:Minta Wacana KPU Dikaji Mendalam

Publik pun menaruh perhatian besar terhadap perkembangan penyelidikan, terutama terkait kemungkinan adanya aktor di balik layar.

Hasanuddin menegaskan bahwa negara tidak boleh abai dalam kasus ini. Ia meminta agar seluruh proses hukum dilakukan secara terbuka demi menjaga integritas institusi sekaligus memastikan perlindungan terhadap warga negara.

“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum. Ini penting bukan hanya untuk korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi kita,” pungkasnya. (ant)

timwas dpr dalami kasus penyiraman                            jakarta - seorang anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia dari komisi i, tb hasanuddin, menegaskan bahwa lembaganya memiliki perangkat khusus untuk menelusuri dugaan keterlibatan aparat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis ham andrie yunus.
ia menyebut tim pengawas (timwas) intelijen dpr dapat dioptimalkan untuk mendalami perkara tersebut secara menyeluruh.
menurut hasanuddin, kasus ini tidak bisa diperlakukan sebagai tindak kriminal biasa, mengingat adanya dugaan keterlibatan unsur intelijen negara, termasuk dari badan intelijen strategis.
baca juga:momen hangat warga bertemu presiden
baca juga:halalbihalal istana satukan prabowo dan jokowi
jika dugaan tersebut benar, maka hal ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara yang seharusnya melindungi warga.
“ketika ada indikasi keterlibatan aparat intelijen, maka pendekatannya harus lebih serius dan komprehensif. ini bukan sekadar persoalan pidana, tetapi juga menyangkut kredibilitas negara,” ujarnya di jakarta, senin.
ia menjelaskan bahwa timwas intelijen dpr merupakan instrumen resmi yang dibentuk oleh komisi i dan terdiri dari perwakilan seluruh fraksi serta pimpinan komisi.
baca juga:kerja sama energi ri-jepang dinilai strategis
baca juga:mbg dipastikan tak ganggu anggaran pendidikan
tim tersebut telah disahkan melalui rapat paripurna dan memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas intelijen, dengan tetap menjaga kerahasiaan sesuai aturan perundang-undangan.
landasan hukum pembentukan tim ini merujuk pada undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, khususnya pasal 43 yang mengatur mekanisme pengawasan intelijen baik secara internal maupun eksternal.
pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan masing-masing lembaga intelijen, sementara pengawasan eksternal menjadi kewenangan dpr, khususnya komisi i.
baca juga:penundaan pasukan gaza bukan kurangi komitmen
baca juga:heboh warga temukan sosok mayat di jembatan setan sungai ogan , ternyata sosok ini
dengan dasar tersebut, hasanuddin menilai komisi i memiliki otoritas untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk unsur pemerintah dan tni, guna meminta klarifikasi sekaligus memastikan proses penyelidikan berjalan transparan.
ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar pengungkapan kasus tidak menemui hambatan.
lebih lanjut, ia mendorong agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen tanpa intervensi pihak manapun.
baca juga:gibran ajak anak panti belanja lebaran
baca juga:prabowo perintahkan pemenuhan nakes puskesmas 3t
penanganan yang terbuka dan akuntabel dinilai penting untuk menjawab keraguan publik sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban.
“penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh pandang bulu. siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
kasus penyiraman air keras terhadap andrie yunus sendiri menjadi sorotan luas karena menyasar aktivis yang dikenal vokal dalam isu hak asasi manusia.
baca juga:minta wacana kpu dikaji mendalam
baca juga:dpr gelar rapat khusus kasus andrie yunus
publik pun menaruh perhatian besar terhadap perkembangan penyelidikan, terutama terkait kemungkinan adanya aktor di balik layar.
hasanuddin menegaskan bahwa negara tidak boleh abai dalam kasus ini. ia meminta agar seluruh proses hukum dilakukan secara terbuka demi menjaga integritas institusi sekaligus memastikan perlindungan terhadap warga negara.
“negara harus hadir memberikan kepastian hukum. ini penting bukan hanya untuk korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi kita,” pungkasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan