Minta Wacana KPU Dikaji Mendalam

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 16 Mar 2026 - 21:02

Anggota DPR RI Komisi XI Eric Hermawan saat mengikuti rapat di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat-Foto: Antara-

Ia juga mengingatkan bahwa dalam praktik internasional terdapat beberapa model lembaga penyelenggara pemilu.

Ada negara yang menerapkan model independen, ada pula yang menempatkannya di bawah pemerintah, serta model campuran antara keduanya.

Indonesia sendiri, kata Eric, selama ini menganut sistem lembaga penyelenggara pemilu yang independen.

BACA JUGA:DPR Ajak Pers Bangun Narasi HAM

Model ini dinilai cukup ideal karena memberi ruang bagi KPU untuk bekerja secara mandiri tanpa intervensi kekuasaan politik.

Meski demikian, Eric menilai penguatan kelembagaan KPU tidak hanya berkaitan dengan status konstitusional. Aspek integritas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Ia menyinggung data dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mencatat ratusan laporan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu.

Sepanjang periode 2024 hingga 31 Januari 2025, terdapat 881 pengaduan yang melibatkan penyelenggara, mulai dari anggota KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), hingga Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

“Angka ini menunjukkan bahwa penguatan integritas lembaga masih menjadi pekerjaan rumah yang serius,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai penyelenggaraan pemilu ke depan juga harus didukung pemanfaatan teknologi yang aman, perbaikan akurasi daftar pemilih, serta program pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

minta wacana kpu dikaji mendalam                            jakarta - wacana menjadikan komisi pemilihan umum (kpu) sebagai cabang kekuasaan negara keempat menuai perhatian di kalangan legislatif.
anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia komisi xi, eric hermawan, menilai gagasan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan indonesia.
menurut eric, usulan yang sebelumnya disampaikan mantan ketua mahkamah konstitusi, jimly asshiddiqie, tidak bisa diputuskan secara cepat karena berkaitan langsung dengan struktur kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi.
baca juga:dpr gelar rapat khusus kasus andrie yunus
baca juga:kemenham desak penyelidikan serangan air keras
ia menekankan pentingnya kajian akademis, analisis ilmiah, serta evaluasi terhadap praktik penyelenggaraan pemilu yang telah berjalan selama ini.
“gagasan tersebut menarik untuk dibahas, tetapi perlu kajian komprehensif. tidak hanya dari perspektif hukum tata negara, tetapi juga dari pengalaman penyelenggaraan pemilu di indonesia,” kata eric dalam keterangan tertulis yang diterima di jakarta, senin.
ia menjelaskan bahwa posisi kpu saat ini sudah diatur secara tegas dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, khususnya pasal 22e ayat (5).
baca juga:zakat istana 2026 pecahkan rekor
baca juga:mpr dorong percepatan pengesahan ruu masyarakat hukum adat
dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kpu merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
karena itu, jika lembaga tersebut ingin ditempatkan sebagai cabang kekuasaan negara keempat sejajar dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka perubahan harus dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.
eric menilai wacana perubahan konstitusi bukan perkara sederhana. apalagi di tengah kondisi politik dan ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, pembahasan mengenai amandemen undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 kemungkinan belum menjadi agenda prioritas bagi para pemangku kepentingan.
baca juga:zakat istana 2026 pecahkan rekor
baca juga:mpr dorong percepatan pengesahan ruu masyarakat hukum adat
ia juga mengingatkan bahwa dalam praktik internasional terdapat beberapa model lembaga penyelenggara pemilu.
ada negara yang menerapkan model independen, ada pula yang menempatkannya di bawah pemerintah, serta model campuran antara keduanya.
indonesia sendiri, kata eric, selama ini menganut sistem lembaga penyelenggara pemilu yang independen.
baca juga:prabowo minta kabinet open house lebaran tak mewah
baca juga:dpr ajak pers bangun narasi ham
model ini dinilai cukup ideal karena memberi ruang bagi kpu untuk bekerja secara mandiri tanpa intervensi kekuasaan politik.
meski demikian, eric menilai penguatan kelembagaan kpu tidak hanya berkaitan dengan status konstitusional. aspek integritas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
ia menyinggung data dari dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) yang mencatat ratusan laporan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu.
baca juga:indonesia - saudi soroti konflik timur tengah
baca juga:rupiah menguat tipis dipicu turunnya harga minyak
sepanjang periode 2024 hingga 31 januari 2025, terdapat 881 pengaduan yang melibatkan penyelenggara, mulai dari anggota kpu, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu), hingga panitia pemilihan luar negeri (ppln).
“angka ini menunjukkan bahwa penguatan integritas lembaga masih menjadi pekerjaan rumah yang serius,” ujarnya.
selain itu, ia menilai penyelenggaraan pemilu ke depan juga harus didukung pemanfaatan teknologi yang aman, perbaikan akurasi daftar pemilih, serta program pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
baca juga:doa khusus quraish shihab untuk prabowo di malam nuzulul qur'an
baca juga:ahy bagikan bansos hasil lukisan kuda api sby
menurut eric, di banyak negara maju, lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dari ekosistem demokrasi yang menjaga kualitas dan integritas proses pemilihan.
dengan berbagai langkah penguatan tersebut, eric optimistis lembaga seperti kpu dapat semakin dipercaya publik dan mampu menjalankan perannya secara maksimal dalam menjaga kualitas demokrasi di indonesia. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan