Jelang PPDB, Kajari Prabumulih Ingatkan Kepala Sekolah Jangan Mencari Keuntungan

Reporter: Prabu Agustian |

Editor: Maryati |

Selasa , 05 Mar 2024 - 20:58

Kajari Prabumulih Roy Riady menjadi narasumber pada sosialisasi PPDB tingkat SMP dan SMA -Foto : Prabu Agustian-

jelang ppdb, kajari prabumulih ingatkan kepala sekolah jangan mencari keuntungan                              prabumulih - kepala kejaksaan negeri (kajari) prabumulih, roy riady sh mh mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah tingkat sekolah menengah pertama (smp) baik negeri maupun swasta di kota prabumulih, agar menjauhkan mindset berbisnis atau mencari keuntungan dari lingkungan sekolah. 
hal ini disampaikannya dalam acara sosialisasi penerimaan peserta didik baru (ppdb) bersih dari kkn (korupsi, kolusi dan nepotisme) tingkat smp di kota prabumulih, selasa, 5 maret 2024. 
"saya minta tolong, mohon maaf ya saya blak-blakan saja kalau ada mindset berpikir mencari keuntungan (berbisnis) di sekolah itu tinggalkan," ungkap roy riady saat menjadi narasumber dalam acara tersebut.
roy riady menekankan bahwa walaupun ada kegiatan usaha di sekolah, tetapi hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan semata-mata mencari keuntungan. 
baca juga:diskominfo prabumulih gelar sosialisasi bijak menggunakan frekuensi radio 
baca juga:balai bahasa sumsel beri pelatihan bahasa daerah ke guru di 3 kabupaten
"kalau ada usaha di sekolah boleh, tetapi usaha itu tidak mengejar keuntungan karena sekolah bukan perusahaan, bukan toko," ujarnya.
menurut kajari prabumulih, biasanya pada masa ppdb, daftar rincian biaya yang harus dibayar oleh calon peserta didik baru sangatlah banyak dan terkesan membebani siswa. 
"kagek masuk pendaftaran sekolah panjang nian biayanya, pembangunan, seragam, pramuka, ini ini ini, kalau orang mampu tak menjadi persoalan kalau tidak mampu berhenti nak kau sekolah kalu mak ini ujinyo gratis sekolah," tuturnya.
lebih lanjut, roy riady juga mengingatkan para kepala sekolah untuk menghindari praktek siswa titipan selama masa ppdb.
baca juga:tahapan pilkada serentak 2024 sudah dimulai, nama kandidat walikota lubuklinggau mulai bermunculan
baca juga:polres oku sidak harga sembako di pasar tradisional baturaja
"hindari titipan, kita bicarakan aturan dulu kagek baru ada diskresi untuk anak pindahan seperti itu. tapi jangan diskresi justru yang diutamakan yang memenuhi syarat pokok justru tersingkir jangan seperti itu," ucapnya.
pria yang lama bertugas di kpk ri ini juga mencatat adanya sekolah yang, karena favoritisme, sulit untuk mengatur jam belajar. 
"sudah bingung menempati kelas itu, pagi ke sore kelasnya. ada sekolah yang tidak favorite terutama swasta hidup segan mati tak mau, ada idak muridnya. memang ini persaingan di dunia pendidikan tetapi kita harus saklek juga dengan aturan," imbuhnya.
lebih lanjut, roy riady sh mh menegaskan bahwa pihak sekolah yang masih melakukan bisnis di sekolah dan menerima titipan pada masa ppdb. apabila masih ada yang nekat melakukan hal tersebut kata roy riady, harus siap berhadapan dengan hukum. 
baca juga:pj bupati apriyadi minta pembangunan jalan tol di muba
baca juga:bangunan sdn 10 semende darat ulu terancam longsor
"nanti ditangkap saber pungli, rompi saber pungli sama bajunya seperti ini (baju yang dikenakan para kepala sekolah)," tegasnya.
sementara, jaksa kejari prabumulih, intan sh, menambahkan bahwa sektor pendidikan telah menjadi sasaran tindak pidana korupsi. 
menurutnya, berdasarkan laporan tahunan dari tahun 2016 hingga 2021, sektor pendidikan mencatat 31 persen tindak pidana korupsi. pada tahun 2023, sektor pendidikan masuk dalam 10 besar yang melakukan tindak pidana korupsi.
"apalagi tahun 2024 ini anggaran semakin besar, dan semakin memperbesar kemungkinan tindak pidana korupsi," ujarnya.
baca juga:nah lho ! pascavideo kontroversi viral, camat pemulutan barat dicopot dari jabatan 
baca juga:kapolres prabumulih : lakukan deteksi dini stok bahan pokok
intan menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi di sektor pendidikan meliputi kepala sekolah dan perangkatnya, aparatur sipil negara (asn) di dinas pendidikan, komite sekolah, serta penyedia barang dan jasa.
"modus-modus korupsi di sektor pendidikan ada banyak mulai dari markup, pembelanjaan, proyek laporan fiktif tidak ada kegiatan tetapi dibuatkan laporannya, penyalahgunaan anggaran, pemotongan, terus penyalahgunaan wewenang, kkn di ppdb paling sering modusnya pungli atau pemerasan," ungkapnya.
dikatakan oleh intan, pungli bisa terjadi pada berbagai kegiatan seperti ppdb, sertifikasi baru, organisasi mkks, kegiatan ujian nasional (un), dan skl. (abu)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan