Revisi UU Pemilu Dinilai Penting Jelang Pemilu 2029

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Rabu , 11 Mar 2026 - 16:24

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mendukung revisi Undang-Undang Pemilihan Umum rampung pada tahun ini saat rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI-Foto: ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mendukung revisi Undang-Undang Pemilihan Umum rampung pada tahun ini karena dia menilai Pemilu 2029 sudah dekat sehingga akan terlambat jika pembaruan peraturannya dilakukan pada 2027.

Pernyataan itu disampaikan Jimly dalam rapat dengar pendapat umum terkait desain serta permasalahan krusial penyelenggaraan pemilu yang digelar Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/03/2026).

"Saya dukung ini mudah-mudahan tepat waktu karena tahun ini sebaiknya ini sudah terbentuk ini. Kalo tahun depan telat, 2027 itu sudah terlalu dekat dengan 2029. Jadi, mohon saudara-saudara seriusi tahun ini selesai," kata dia.

Di hadapan legislator urusan pemerintahan dalam negeri dan kepemiluan itu, Jimly juga menegaskan jangan sampai ada ide menunda-nunda revisi UU Pemilu. Ia meminta revisi dilakukan secara terbuka.

"Menunda itu kan mau ngerem supaya tidak ada pertengkaran. Enggak usah, biar saja terbuka saja, termasuk ide mau kembali pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dibuka saja plus-minusnya. Enggak usah khawatir, nanti kan ada komprominya mana terbaik," tuturnya.

Terkait keterbukaan dalam revisi undang-undang, Jimly menyebut “mempertengkarkan ide” merupakan hal yang bagus dalam demokrasi.

Menurut dia, ide-ide besar terkait kepemiluan harus didiskusikan secara terbuka.

"Kita harus buka ini bertengkar dengan ide-ide besar. Konsolidasi kebijakan politik ini soal serius," katanya.

Ia pun mengakui memang sudah saatnya melakukan evaluasi dan konsolidasi sistem hukum dan etika kepemiluan, mengingat perjalanan panjang setelah lebih dari 25 tahun reformasi demokrasi Indonesia.

"Bukan hanya hukumnya tapi etika kepemiluan, ya dan juga dalam rangka meningkatkan partisipasi," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI juga mengundang pakar hukum tata negara lainnya, yakni Mahfud MD dan Refly Harun.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan semua pihak berkepentingan untuk menghadirkan Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya menjadi lebih baik dan konstitusional.

revisi uu pemilu dinilai penting jelang pemilu 2029                            koranpalpos.com - pakar hukum tata negara jimly asshiddiqie mendukung revisi undang-undang pemilihan umum rampung pada tahun ini karena dia menilai pemilu 2029 sudah dekat sehingga akan terlambat jika pembaruan peraturannya dilakukan pada 2027.
pernyataan itu disampaikan jimly dalam rapat dengar pendapat umum terkait desain serta permasalahan krusial penyelenggaraan pemilu yang digelar komisi ii dpr ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa (10/03/2026).
"saya dukung ini mudah-mudahan tepat waktu karena tahun ini sebaiknya ini sudah terbentuk ini. kalo tahun depan telat, 2027 itu sudah terlalu dekat dengan 2029. jadi, mohon saudara-saudara seriusi tahun ini selesai," kata dia.
di hadapan legislator urusan pemerintahan dalam negeri dan kepemiluan itu, jimly juga menegaskan jangan sampai ada ide menunda-nunda revisi uu pemilu. ia meminta revisi dilakukan secara terbuka.
baca juga:kuhp baru tidak melarang kritik selama untuk kepentingan umum
"menunda itu kan mau ngerem supaya tidak ada pertengkaran. enggak usah, biar saja terbuka saja, termasuk ide mau kembali pemilihan kepala daerah melalui dprd, dibuka saja plus-minusnya. enggak usah khawatir, nanti kan ada komprominya mana terbaik," tuturnya.
terkait keterbukaan dalam revisi undang-undang, jimly menyebut “mempertengkarkan ide” merupakan hal yang bagus dalam demokrasi.
menurut dia, ide-ide besar terkait kepemiluan harus didiskusikan secara terbuka.
"kita harus buka ini bertengkar dengan ide-ide besar. konsolidasi kebijakan politik ini soal serius," katanya.
ia pun mengakui memang sudah saatnya melakukan evaluasi dan konsolidasi sistem hukum dan etika kepemiluan, mengingat perjalanan panjang setelah lebih dari 25 tahun reformasi demokrasi indonesia.
baca juga:menjemput takdir guru madrasah: harapan pengabdian panjang menuju pengangkatan pppk
"bukan hanya hukumnya tapi etika kepemiluan, ya dan juga dalam rangka meningkatkan partisipasi," ucap mantan ketua mahkamah konstitusi itu.
dalam rapat tersebut, komisi ii dpr ri juga mengundang pakar hukum tata negara lainnya, yakni mahfud md dan refly harun.
sementara itu, ketua komisi ii dpr ri rifqinizamy karsayuda mengatakan semua pihak berkepentingan untuk menghadirkan pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya menjadi lebih baik dan konstitusional.
oleh sebab itu, komisi ii dpr ri mengundang para hukum tata negara untuk membahas perbaikan pemilu meski panitia kerja (panja) revisi uu pemilu belum dibentuk.
baca juga:satgas transisi energi dibentuk, konversi motor listrik dipercepat
"kami ingin mendengar dulu sebanyak mungkin pikiran dan pandangan. dari pikiran, pandangan, dan kritik itu daftar inventarisasi masalah muncul. dari daftar inventarisasi masalah yang muncul, nanti akan kami buat usulan-usulan norma untuk kemudian dijadikan norma (pasal dalam undang-undang),” tuturnya.
dengan demikian, begitu panja dibentuk, rifqi menyebut daftar inventarisasi masalah dari berbagai pihak, termasuk pakar dan masyarakat sipil, sudah tersusun dengan baik.
menurut dia, hal itu merupakan bagian dari upaya menciptakan partisipasi bermakna.
"banyak yang bilang, 'kenapa enggak dim-nya dulu dibikin agar para pakar bisa memberi respons sesuai dengan dim?' kalau kita mengarahkan para pakar, itu kita bisa mengganggu kebebasan intelektual para pakar. karena itu, biarlah para pakar memberikan pikiran pandangan sebebas mungkin di ruang komisi ii dpr ri ini," katanya.di sisi lain, pakar hukum tata negara jimly asshiddiqie mengusulkan komisi pemilihan umum atau kpu dijadikan sebagai cabang kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, demi menjaga independensi lembaga.
"bisa, enggak, kita bayangkan bahwa kpu itu cabang kekuasaan nomor empat? eksekutif, legislatif, yudikatif, nah, ini cabang keempat. ada beberapa institusi independen yang saya kategorikan quadro politica mikro," katanya di jakarta, selasa (10/03/2026).
pernyataan itu disampaikan jimly pada rapat dengar pendapat umum terkait desain serta permasalahan krusial penyelenggaraan pemilu yang digelar komisi ii dpr ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta.
menurut jimly, kpu dapat dijadikan cabang kekuasaan keempat bersama institusi-institusi independen lainnya.
ini dinilai penting oleh mantan ketua mahkamah konstitusi itu karena kpu tidak boleh tunduk kepada siapa pun.
"kpu itu tidak boleh dia tunduk di bawah pengaruh presiden karena presiden itu peserta pemilu, apalagi di periode kedua. dpr (juga) peserta pemilu. cabang kekuasaan kehakiman mengadili proses dan hasil pemilu maka kpu itu harus betul-betul independen, tersendiri," ucapnya.
selain itu, jimly juga menyarankan agar rekrutmen anggota kpu tidak didasarkan pada periodisasi.
menurut ia, anggota kpu haruslah negarawan yang tidak boleh tunduk pada dinamika politik lima tahunan.
sebagai gantinya, jimly menyarankan rekrutmen calon anggota kpu dilakukan berdasarkan syarat usia.
agar orang yang mengurusi pemilu itu berpengalaman, syarat usia calon anggota pemilu 45–65 tahun atau 50–70 tahun.
"ini mohon dipertimbangkan supaya kpu itu betul-betul dia berada di tengah untuk kepentingan kualitas demokrasi," ucapnya.
dalam rapat tersebut, jimly mendukung revisi undang-undang pemilu rampung pada tahun ini karena pemilu 2029 sudah dekat dan akan terlambat jika pembaruan peraturannya dilakukan pada tahun 2027.
"saya dukung ini mudah-mudahan tepat waktu karena tahun ini sebaiknya ini sudah terbentuk ini. kalau tahun depan telat, 2027 itu sudah terlalu dekat dengan 2029. jadi, mohon saudara-saudara seriusi tahun ini selesai," katanya.
di hadapan legislator urusan pemerintahan dalam negeri dan kepemiluan itu, jimly juga menegaskan jangan sampai ada ide menunda-nunda revisi uu pemilu. ia meminta revisi dilakukan secara terbuka.
"menunda itu kan mau ngerem supaya tidak ada pertengkaran. enggak usah, biar saja terbuka saja, termasuk ide mau kembali pemilihan kepala daerah melalui dprd, dibuka saja plus-minusnya. enggak usah khawatir, nanti kan ada komprominya mana terbaik," tuturnya.
terkait keterbukaan dalam revisi undang-undang, jimly menyebut "mempertengkarkan id merupakan hal yang bagus dalam demokrasi.
menurut dia, ide-ide besar terkait kepemiluan harus didiskusikan secara terbuka. "kita harus buka ini bertengkar dengan ide-ide besar. konsolidasi kebijakan politik ini soal serius," katanya.
sementara pakar hukum tata negara mahfud md mengatakan bahwa pemilihan umum adalah open legal policy sehingga dpr ri bisa bebas merumuskan dan memutuskan sistem pemilu yang akan digunakan, tentunya berdasarkan aspirasi rakyat.
menurut mahfud, tidak ada yang salah jika pembahasan rancangan undang-undang (ruu) tentang pemilu kembali membahas soal sistem proporsional terbuka atau tertutup.
"menggunakan sistem proporsional terbuka apa tertutup? enggak ada yang salah, bapak (dpr) saja yang buat. apakah sekarang masih boleh kembali? boleh. misalnya ya, kembali ke sistem daftar proporsional tertutup, apa boleh? boleh," kata mahfud dalam rapat dengar pendapat umum bersama komisi ii dpr ri mengenai urusan ruu
pemilu di kompleks parlemen, jakarta, selasa (10/03/2026).dia menyatakan tidak masalah jika sistem proporsional tertutup kembali dibahas dalam pembahasan ruu pemilu kali ini.
sebab, banyak pihak yang menyampaikan bahwa sistem proporsional terbuka itu justru menghambat tampilnya kader-kader ideologis dari partai politik.
"ya silakan saja. saya menyampaikan pendapat itu boleh untuk dibahas, tinggal nanti kesepakatannya seperti apa," kata mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan itu.
dengan status open legal policy, menurut mahfud, para anggota dpr ri bisa menentukan apa pun soal sistem pemilu ke depannya, melalui kesepakatan berdasarkan suara rakyat.
karena open legal policy, dia yakin pembahasannya pun akan menimbulkan banyak pendapat yang berbeda-beda."nah rakyat itu nanti akan memberikan masukan-masukan mana yang bagus, mana yang dikehendaki rakyat.
rakyat pun kan juga tahu bahwa itu adalah open legal policy, pasti ada perbedaan pendapat," kata dia.
sementara itu, ketua komisi ii dpr ri rifqinizamy karsayuda mengatakan bahwa semua pihak saat ini berkepentingan untuk menghadirkan pemilu selanjutnya tahun 2029 menjadi lebih baik agar demokrasi konstitusional lebih mapan ke depan.
menurut dia, komisi ii dpr ri pun ingin terlebih dahulu mendengar sebanyak mungkin masukan soal ruu tersebut, sehingga sejauh ini panitia kerja (panja) ruu pemilu belum terbentuk.
"dan dari pikiran pandangan dan kritik itu, daftar inventarisasi masalah (dim) muncul. dari dim yang muncul nanti akan kami buat usulan-usulan norma untuk dibuat menjadi norma," kata rifqi.terpisah, direktur eksekutif pusat kajian politik (puskapol) universitas indonesia (ui) hurriyah menyebutkan empat prinsip penting yang menjadi sorotan terkait revisi undang-undang pemilihan umum (uu pemilu).
dalam paparan diskusi "apa kabar revisi pemilu kita?" di jakarta, hurriyah mengatakan prinsip tersebut terkait konstitusionalitas, daya saing, keterwakilan, dan akuntabilitas yang dapat menjadi usulan kepada partai politik (parpol) di parlemen.
"menurut saya, ada setidaknya empat hal yang perlu kita ingatkan terus kepada dpr hari ini, kepada partai politik," ujarnya.
pertama, kata dia, berupa prinsip konstitusionalitas yang mengaitkan pembahasan revisi uu pemilu tetap memegang penuh amanah konstitusi melalui beberapa putusan mahkamah konstitusi (mk).
"yang pertama adalah prinsip konstitusionalitas. jangan sampai kemudian pembahasan revisi undang-undang pemilu yang nantinya di ujung waktu gitu ya, justru malah menegasikan amanah konstitusi. amanah putusan mahkamah konstitusi, kan soal konstitusionalitas ini jadi penting," katanya.
hurriyah menjelaskan revisi uu pemilu membawa posisi seluruh parpol di indonesia mempunyai kedudukan yang setara, adil, dan aman dalam prinsip daya saing. prinsip ini membuka ruang kompetisi parpol yang lebih dinamis.
"penyempitan ruang kompetisi yang selama ini dilakukan oleh partai politik lewat pencalonan, lewat mahar politik dan seterusnya itu yang harus diubah dan kita di koalisi (masyarakat sipil) ketika mengusulkan soal revisi uu pemilu itu, kita memastikan betul gitu ya di dalam usulan kita agar ruang kompetisi menjadi lebih baik," jelasnya.
selain itu, prinsip ketiga terkait keterwakilan. ia menjelaskan posisi masyarakat dalam pemilu tidak hanya terlibat sebagai pemilih, tetapi calon yang dipilih mempunyai hubungan keterwakilan dengan pemilih untuk menyuarakan permasalahan dari daerah pemilihan (dapil) di dewan perwakilan rakyat (dpr) maupun dewan perwakilan rakyat daerah (dprd).
keempat, tutur dia, permasalahan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi sorotan penting pada tingginya fenomena politik uang. prinsip itu menekankan bahwa mahar politik perlu dihindari dan menghadirkan transparansi terkait penyelenggaraan pemilu.
"saya kira empat prinsip inilah yang harus kita ingatkan sambil tentu saja bersama-sama kita memberikan masukan bagaimana aspek teknis revisi uu pemilu bisa mencapai empat tujuan besar," ucapnya.di sisi lain, ketua dpr ri puan maharani mengatakan dpr dan pemerintah harus bersama-sama mengevaluasi terkait maraknya bupati yang terkena operasi tangkap tangan (ott) atas dugaan kasus korupsi.
"jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," kata puan di kompleks parlemen, jakarta, selasa (10/03/2026) merespons pertanyaan soal maraknya bupati terkena ott.
menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberi pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah.
dia menilai kesadaran akuntabilitas bagi para kepala daerah merupakan hal penting.
"bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," kata dia.selain itu, dia pun mempertanyakan keterkaitan maraknya bupati yang terjerat kasus hukum itu dengan mahalnya biaya politik dalam kontestasi pemilu.
sebelumnya, sejumlah bupati dari berbagai daerah terjerat masalah hukum terkait dugaan korupsi, di antaranya bupati pekalongan, bupati ponorogo, bupati pati hingga bupati rejang lebong.
komisi pemberantasan korupsi (kpk) yang telah menetapkan sejumlah bupati itu sebagai tersangka, terus mendalami kasus-kasus itu hingga memeriksa sejumlah saksi terkait. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan