Negara Diminta Jamin BPJS Korban HAM

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 25 Feb 2026 - 20:54

Anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka (kiri) menyampaikan materinya saat diskusi Pengelolaan BUMN di Era Ekonomi Baru, di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (10/2/2026).-Foto: Antara-

BACA JUGA:RI Gabung BoP untuk Palestina

“Kondisi ini menunjukkan bahwa skema pemulihan belum berjalan sistematis. Seharusnya negara mengambil alih tanggung jawab tersebut secara penuh dan terstruktur, bukan bergantung pada inisiatif lembaga lain,” tegasnya.

Rieke berpandangan bahwa korban pelanggaran HAM berat kerap menghadapi dampak jangka panjang, baik fisik maupun psikologis.

Banyak di antara mereka membutuhkan perawatan medis rutin, terapi, hingga pendampingan kesehatan mental. Tanpa jaminan kesehatan yang pasti, beban hidup korban dan keluarganya akan semakin berat.

Ia juga menekankan bahwa jaminan sosial kesehatan tidak hanya perlu diberikan kepada korban langsung, tetapi juga kepada keluarga inti yang turut terdampak. Menurutnya, pemulihan hak harus dipahami secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Komisi XIII DPR RI, kata Rieke, berencana membahas persoalan tersebut secara resmi dalam masa sidang mendatang.

Ia berharap ada langkah konkret berupa kebijakan atau regulasi turunan yang secara tegas mengatur kewajiban negara menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi korban pelanggaran HAM berat.

“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara. Negara harus memastikan tidak ada lagi korban pelanggaran HAM berat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan,” ujarnya. (ant)

negara diminta jamin bpjs korban ham                            jakarta - anggota komisi xiii dpr ri rieke diah pitaloka mendorong pemerintah agar memastikan negara menjamin kepesertaan bpjs kesehatan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia (ham) berat masa lalu.
usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan hak korban yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi hingga kini.
menurut rieke, jaminan sosial, termasuk layanan kesehatan, merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28h ayat (3) uud 1945.
baca juga:prabowo subianto sapa dan dengarkan harapan mahasiswa indonesia di amman
baca juga:walikota palembang pastikan arus mudik lebaran 2026 lancar
ia menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap kewajiban tersebut, terlebih kepada warga yang telah menjadi korban kekerasan dan pelanggaran ham berat.
“jaminan sosial adalah hak, bukan bentuk belas kasihan. konstitusi sudah mengamanatkan hal itu, sehingga negara wajib hadir memastikan para korban memperoleh perlindungan dan layanan kesehatan yang layak,” ujar rieke dalam keterangan tertulis di jakarta, selasa.
ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menerbitkan instruksi presiden nomor 2 tahun 2023 yang mengakui dan menindaklanjuti 12 peristiwa pelanggaran ham berat masa lalu.
baca juga:anggota dpr nilai pengiriman tni ke gaza tingkatkan kapasitas dan peran perdamaian indonesia
baca juga:nikmat dan hemat! cara membuat sate ayam kuah kacang sendiri di rumah untuk sekeluarga
namun, dalam implementasinya, rieke menilai pemulihan yang diberikan kepada korban masih belum menyentuh seluruh aspek kebutuhan dasar mereka, termasuk jaminan kesehatan berkelanjutan.
berdasarkan hasil diskusi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk), lanjutnya, ditemukan masih ada korban yang belum terdaftar sebagai peserta aktif bpjs kesehatan atau mengalami kendala pembayaran iuran.
dalam beberapa kasus, lpsk bahkan harus membantu menanggung iuran bpjs para korban agar mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan.
baca juga:mbg perkuat umkm dan peternak lokal
baca juga:ri gabung bop untuk palestina
“kondisi ini menunjukkan bahwa skema pemulihan belum berjalan sistematis. seharusnya negara mengambil alih tanggung jawab tersebut secara penuh dan terstruktur, bukan bergantung pada inisiatif lembaga lain,” tegasnya.
rieke berpandangan bahwa korban pelanggaran ham berat kerap menghadapi dampak jangka panjang, baik fisik maupun psikologis.
banyak di antara mereka membutuhkan perawatan medis rutin, terapi, hingga pendampingan kesehatan mental. tanpa jaminan kesehatan yang pasti, beban hidup korban dan keluarganya akan semakin berat.
baca juga:produk as tetap wajib bersertifikat halal
baca juga:bakom ri ajak masyarakat aktif awasi dan laporkan penyimpangan mbg
ia juga menekankan bahwa jaminan sosial kesehatan tidak hanya perlu diberikan kepada korban langsung, tetapi juga kepada keluarga inti yang turut terdampak. menurutnya, pemulihan hak harus dipahami secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan.
komisi xiii dpr ri, kata rieke, berencana membahas persoalan tersebut secara resmi dalam masa sidang mendatang.
ia berharap ada langkah konkret berupa kebijakan atau regulasi turunan yang secara tegas mengatur kewajiban negara menjamin kepesertaan bpjs kesehatan bagi korban pelanggaran ham berat.
baca juga:mendagri pastikan pemulihan aceh dipercepat
baca juga:prabowo instruksikan kajian dampak putusan ma as atas kebijakan tarif global trump
“ini bukan sekadar program bantuan. ini adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara. negara harus memastikan tidak ada lagi korban pelanggaran ham berat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan,” ujarnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan