Koalisi Permanen dengan Rakyat
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan pers di Jakarta, Minggu (15/2/2026).-Foto: Antara-
JAKARTA - Wacana pembentukan koalisi permanen yang digulirkan Partai Golkar mendapat tanggapan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, bagi partainya, koalisi yang bersifat permanen sejatinya adalah dengan rakyat, bukan semata-mata antarpartai politik.
Dalam keterangannya di Jakarta, Hasto menyebut bahwa sistem politik Indonesia setelah reformasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ia menilai, makna kekuasaan pascarezim Orde Baru harus dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat.
BACA JUGA:DPR Minta Pengawasan Ketat MBG
BACA JUGA:DPR RI Dukung Prabowo Tata Ulang Sistem Politik dan Pemilu Berbiaya Tinggi
“Bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Karena sistem politik kita setelah jatuhnya Soeharto menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujarnya.
Menurut Hasto, prinsip tersebut menjadi landasan ideologis partai dalam merespons berbagai dinamika politik nasional, termasuk perubahan konfigurasi kekuatan di parlemen maupun pemerintahan.
Ia mengakui bahwa kerja sama politik antarpartai merupakan hal lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, PDIP tidak merasa perlu ikut campur terhadap keputusan partai lain yang ingin membangun koalisi jangka panjang.
BACA JUGA:Pemerintah Bangun 10 Kampus Baru
BACA JUGA:Indonesia Stabil di Tengah Gejolak Global
“Kerja sama politik bisa saja dilakukan sesuai kebutuhan dan situasi. Tetapi ketika ada partai yang menggagas koalisi permanen, itu adalah hak dan kedaulatan mereka. Kami tidak dalam posisi mencampuri,” tegasnya.
Wacana koalisi permanen sebelumnya mengemuka dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I 2025 Partai Golkar yang digelar pada Desember lalu.
Dalam forum tersebut, Golkar menggagas model kerja sama politik yang tidak hanya bersifat elektoral atau taktis menjelang pemilu, melainkan mengikat secara lebih strategis di parlemen dan pemerintahan.
BACA JUGA:Pemerintah Bangun 10 Kampus Baru