DPR Minta Pengawasan Ketat MBG

BANDAR LAMPUNG - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengingatkan, program unggulan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu harus dijalankan secara akuntabel dan terkontrol di setiap tahapan.

Dalam keterangannya di Bandarlampung, Minggu, Rahmawati menyampaikan bahwa pengawasan ketat perlu dilakukan mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

BACA JUGA:DPR RI Dukung Prabowo Tata Ulang Sistem Politik dan Pemilu Berbiaya Tinggi

BACA JUGA:IKN Jadi Titik Awal Birokrasi Digital-Native Indonesia

“Pengawasan dari seluruh pihak terkait sangat krusial agar pelaksanaan di lapangan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Menurutnya, MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjawab persoalan gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.

Ia menilai, jika dikelola dengan baik, program ini mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

BACA JUGA:DPR RI Dukung Prabowo Tata Ulang Sistem Politik dan Pemilu Berbiaya Tinggi

BACA JUGA:IKN Jadi Titik Awal Birokrasi Digital-Native Indonesia

“Program ini tidak hanya sekadar membagikan makanan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Dampaknya tentu akan terasa pada peningkatan daya saing bangsa,” kata dia.

Rahmawati juga menyoroti potensi efek berganda dari program tersebut terhadap perekonomian daerah.

Pelibatan pelaku usaha lokal, petani, peternak, hingga tenaga kerja setempat dalam rantai pasok MBG diyakini dapat mendorong perputaran ekonomi di wilayah pelaksanaan.

BACA JUGA:Indonesia Stabil di Tengah Gejolak Global