DPR Minta Pengawasan Ketat MBG

BACA JUGA:Pemerintah Bangun 10 Kampus Baru

“Jika bahan pangan dipasok dari produsen lokal dan melibatkan UMKM setempat, maka program ini sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat.

Pemerintah daerah, lembaga mitra, yayasan, serta penyedia jasa katering dan distribusi harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga mutu dan keamanan pangan.

BACA JUGA:Indonesia Stabil di Tengah Gejolak Global

BACA JUGA:MenPANRB Pastikan ASN IKN Nyaman

Rahmawati menyinggung adanya insiden keracunan makanan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan program serupa. Ia menegaskan, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar tidak terulang kembali.

“Kita tidak ingin ada lagi kasus yang merugikan penerima manfaat. Standar keamanan pangan harus diperketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyajian,” tegasnya.

Ia mendorong adanya sistem pengawasan berlapis, termasuk audit rutin, sertifikasi kelayakan dapur produksi, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan. Selain itu, mekanisme pelaporan cepat jika terjadi kendala di lapangan juga perlu diperkuat.

BACA JUGA:DPR Dorong Penguatan Kampung Nelayan dan Koperasi untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

BACA JUGA:Prabowo Hadiri KTT Dewan Perdamaian AS

Menurut Rahmawati, evaluasi berkala sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan, baik dari sisi logistik, pendanaan, maupun sumber daya manusia. Dengan demikian, perbaikan dapat segera dilakukan sebelum berdampak luas.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kualitas dan keberlanjutan program MBG.

“Program ini menyangkut masa depan generasi Indonesia. Karena itu, kita harus memastikan pelaksanaannya berjalan baik, aman, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (ant)