PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau Alami Krisis Kepercayaan

Reporter: Maryati |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 10 Feb 2026 - 17:25

Walikota Lubuklinggau, H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim)-Foto : Maryati-

# Wali Kota Lubuklinggau Akui Pelayanan Pernah “Hilang” di Mata Masyarakat

LUBUKLINGGAU, KORANPALPOS.COM - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau menghadapi krisis kepercayaan serius dari masyarakat.

Kondisi tersebut diakui secara terbuka oleh Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat (Yoppy Karim), saat menyampaikan penjelasan terkait persoalan layanan air bersih yang selama ini dikeluhkan warga, khususnya di wilayah dataran tinggi, di Pendopoan Rumah Pribadi Wali Kota Jalan Kenanga II, Baturip Permai, Senin 9 Januari 2026.

Menurut Wali Kota, sejak sekitar tahun 2020, kepercayaan masyarakat terhadap PDAM bukan hanya menurun, namun sudah bisa dikatakan hilang.

Hal ini dipicu oleh berbagai persoalan klasik, mulai dari distribusi air yang tidak lancar, gangguan listrik, hingga masalah internal perusahaan.

“Kepercayaan masyarakat terhadap PDAM ini bukan sekadar menurun, tapi memang sempat hilang. Air tidak lancar, layanan terganggu dan ini berdampak besar ke warga,” ujar Rachmat Hidayat.

Ia mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah dataran tinggi seperti Karya Bakti dan sekitarnya, yang secara geografis memang memiliki tantangan tersendiri.

Namun, menurutnya, potensi sumber air yang ada sebenarnya masih bisa dimanfaatkan tanpa harus terlalu bergantung pada sistem pompa bermotor, jika dikelola dengan perencanaan yang matang.

Pemerintah Kota Lubuklinggau, lanjutnya, juga telah mengajukan skema pemanfaatan sumber air dari kawasan Waterpang untuk meng-cover wilayah Lubuklinggau Timur I hingga ke selatan.

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka menengah untuk mengatasi ketimpangan distribusi air bersih.

pdam tirta bukit sulap lubuklinggau alami krisis kepercayaan                             # wali kota lubuklinggau akui pelayanan pernah “hilang” di mata masyarakat
lubuklinggau, koranpalpos.com -  perusahaan daerah air minum (pdam) tirta bukit sulap kota lubuklinggau menghadapi krisis kepercayaan serius dari masyarakat. 
kondisi tersebut diakui secara terbuka oleh wali kota lubuklinggau, h. rachmat hidayat (yoppy karim), saat menyampaikan penjelasan terkait persoalan layanan air bersih yang selama ini dikeluhkan warga, khususnya di wilayah dataran tinggi, di pendopoan rumah pribadi wali kota jalan kenanga ii, baturip permai, senin 9 januari 2026.
menurut wali kota, sejak sekitar tahun 2020, kepercayaan masyarakat terhadap pdam bukan hanya menurun, namun sudah bisa dikatakan hilang. 
baca juga:diduga keracunan makan bergizi gratis, belasan santri al-ittifaqiah dilarikan ke rumah sakit
baca juga:terkait mie gacoan, kapolres oku bakal kordinasi dengan dinkes
hal ini dipicu oleh berbagai persoalan klasik, mulai dari distribusi air yang tidak lancar, gangguan listrik, hingga masalah internal perusahaan.
“kepercayaan masyarakat terhadap pdam ini bukan sekadar menurun, tapi memang sempat hilang. air tidak lancar, layanan terganggu dan ini berdampak besar ke warga,” ujar rachmat hidayat.
ia mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah dataran tinggi seperti karya bakti dan sekitarnya, yang secara geografis memang memiliki tantangan tersendiri.
baca juga:waspada hujan sedang disertai petir
baca juga:awas! kena air keras bisa fatal, lakukan langkah darurat ini menurut pakar medis
namun, menurutnya, potensi sumber air yang ada sebenarnya masih bisa dimanfaatkan tanpa harus terlalu bergantung pada sistem pompa bermotor, jika dikelola dengan perencanaan yang matang.
pemerintah kota lubuklinggau, lanjutnya, juga telah mengajukan skema pemanfaatan sumber air dari kawasan waterpang untuk meng-cover wilayah lubuklinggau timur i hingga ke selatan.
program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka menengah untuk mengatasi ketimpangan distribusi air bersih.
baca juga:pemkab muba desak kebut progres pengalihan pelanggan pt mep ke pln
baca juga:semen baturaja hormati penetapan tersangka oleh kejati sumsel
sebagai bagian dari upaya pemulihan kepercayaan, pemkot bahkan pernah menyiapkan skema kompensasi kepada masyarakat.
salah satunya adalah rencana pembebasan biaya pemakaian air selama satu bulan bagi pelanggan yang rumahnya sudah kembali dialiri air secara normal dan stabil.
“kalau kondisinya sudah benar-benar normal dan lancar, satu bulan pemakaian itu gratis. setelah itu baru mereka membayar lagi. ini bentuk tanggung jawab kita,” tegasnya.
baca juga:7.000 peserta pbi jk di oku dinonaktifkan
baca juga: kodim bantu penuhi kebutuhan darah di oku
namun di sisi lain, wali kota juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban pelanggan.
ia meminta media turut menyampaikan informasi secara berimbang, bahwa selain menuntut hak, masyarakat juga memiliki kewajiban membayar tagihan air.
“jangan hanya hak yang dituntut, kewajiban juga harus dijalankan," ujarnya.
karena biaya produksi yang ditanggung pdam itu harus dibayar. seperti di wilayah batu urip misalnya, listrik sampai dicabut karena tunggakan sampai rp 120 juta. 
hal itu menurut yoppy, karena masyarakat hanya menuntut hak namun tidak terpenuhinya kewajiban mereka (masyarakat). 
ia juga menyebutkan bahwa piutang pdam tirta bukit sulap  yang ada pada masyarakat mencapai rp45 miliar. 
"itu tagihan ke masyarakat yang tidak tertagih ya, mencapai rp45 miliar," tegas yoppy. 
kondisi ini diperparah dengan adanya keluhan dari pegawai pdam yang sempat mengalami keterlambatan gaji.
dengan adanya dewan pengawas (dewas) yang  baru, wali kota berharap permasalahan lama bisa dimitigasi secara bertahap.
dalam kesempatan itu, yoppy juga menjelaskan bahwa pdam tirta bukit sulap saat ini baru memiliki empat intalasi kota kecamatan (ikk) yang dibangun di daerah watas, petanang, kupang dan jukung. 
"nah laporan dari direktur pdam-nya, itu tinggal sedikit lagi, tinggal mengatasi yang di daerah karya bakti, mesat dan dempo," katanya.
daerah tersebut memang merupakan dataran tinggi. sehingga kalaupun ada barang yang bisa dimanfaatkan atau didorong, artinya pdam tidak perlu pengadaan booster. 
"tapi kalaupun memang itu tidak terdorong, artinya kita perlu pengadaan booster, tambah satu sistem penyediaan air minum (spam) lagi. itu juga kami ajukan untuk di daerah watervang. nah disitu bisa mengcover untuk wilayah timur i bahkan sampai ke selatan ii nanti," terangnya.
kemudian kata yopi, mungkin diakhir tahun 2026 ini, kondisi pendistribusian baru normal. "nah kalau dengan kondisi yang ada, ya kita tetap dari bk (bantuan keuangan). tapi kita prioritaskan karena memang itu permasalahan dasar," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan