Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB

JAKARTA - Indonesia resmi memimpin Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB), sebuah posisi strategis yang dinilai berpotensi memperkuat penegakan HAM di tingkat global.

Pengangkatan ini diumumkan di Markas Besar PBB Jenewa pada 8 Januari 2026, dengan Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, ditunjuk sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Terpilihnya Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik.

BACA JUGA:Indonesia Jalin Kerja Sama Pertahanan Bosnia

BACA JUGA:Inpres Diskresi Diminta Percepat Pemulihan Aceh

Presiden JDF Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, menekankan bahwa pencapaian ini bukan sekadar kehormatan, tetapi juga amanah besar di tengah situasi dunia yang penuh tantangan.

“Dunia saat ini menghadapi konflik berskala besar, agresi militer, serta praktik penjajahan yang masih berlangsung, termasuk di Palestina. Posisi Indonesia adalah momentum untuk menegakkan hak asasi manusia secara nyata,” ujarnya di Jakarta, Minggu.

Menurut Jazuli, Indonesia memiliki modal moral, historis, dan diplomatik yang kuat untuk menjalankan peran tersebut.

BACA JUGA:Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat Nasional

BACA JUGA:Kader Muda PDIP Nilai Wacana Pilkada DPRD Seperti Poco-Poco

Pengalaman bangsa Indonesia dalam menghormati dan memajukan HAM, sikap konsisten terhadap nilai anti-penjajahan, serta komitmen pada kemanusiaan dan perdamaian, menjadi fondasi penting.

“Presiden Dewan HAM PBB dapat menjadi jendela kesempatan bagi Indonesia untuk membangun mekanisme penegakan HAM yang lebih efektif, adil, dan berkeadaban. Dunia memerlukan kepemimpinan yang berani, berprinsip, dan berpihak pada korban ketidakadilan,” jelasnya.

JDF Asia Pasifik juga menekankan pentingnya Dewan HAM PBB tidak hanya menjadi forum normatif, tetapi mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam melindungi hak asasi manusia global.

BACA JUGA:DPR Ingatkan Peran TNI Jaga Demokrasi