"Nyanyian" Istri Wabup 4 Lawang di Sidang APAR, Terima Proyek Titipan, Sisa Duit Disimpan di Rumah!

Reporter: Putra |

Editor: Yuli |

Jumat , 09 Jan 2026 - 11:00

Herlina Kades Ning lama yang juga istri dari Wabup 4 Lawang Arivai saat bersaksi di persidangan, Kamis 8 Januari 2026.-Foto: M Mahendra putra/Palembang Pos-

KORANPALPOS.COM – Tabir gelap dugaan korupsi pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kabupaten Empat Lawang kian tersingkap.

Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (8/1/2026), sejumlah saksi secara gamblang membeberkan adanya skenario "proyek titipan" dari tingkat kabupaten yang memaksa pihak desa menggunakan anggaran tanpa prosedur yang sah.

Puncak persidangan terjadi saat Herlina, Kepala Desa Ening Lama yang juga merupakan istri Wakil Bupati Empat Lawang, Arifai, memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim yang diketuai Pitriadi, SH, MH.

Herlina mengaku nekat menandatangani dokumen pengadaan tersebut tanpa melakukan pengkajian karena dianggap sebagai instruksi yang harus dijalankan.

“Saya lupa tidak membaca lagi Yang Mulia, saya tanda tangani saja karena titipan,” ungkapnya dalam persidangan yang menghadirkan terdakwa Bembi Adisaputra tersebut.

Fakta mengejutkan lainnya terungkap saat Herlina mengakui bahwa dari dana sebesar Rp 15,2 juta yang dialokasikan, hanya Rp 8,8 juta yang dibelanjakan untuk APAR, sementara sisa anggaran lebih dari Rp 6,4 juta sempat ia simpan di rumah pribadi sebelum akhirnya diserahkan ke jaksa.

Senada dengan itu, Kades Sukakaya mengungkapkan anggaran miliknya mencapai Rp 16,23 juta namun hanya dibelanjakan Rp 8,8 juta. Ia berdalih sisa uang disimpan karena kondisi saat itu sedang "goyang".

Pengakuan jujur namun miris juga datang dari barisan pendamping desa.

Mereka secara terbuka menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam proyek pengadaan APAR di 138 desa ini bukan atas dasar kerelaan, melainkan akibat tekanan dan intimidasi.

"nyanyian" istri wabup 4 lawang di sidang apar, terima proyek titipan, sisa duit disimpan di rumah!                            koranpalpos.com – tabir gelap dugaan korupsi pengadaan alat pemadam api ringan (apar) di kabupaten empat lawang kian tersingkap.
dalam sidang lanjutan yang digelar di pengadilan negeri palembang, kamis (8/1/2026), sejumlah saksi secara gamblang membeberkan adanya skenario "proyek titipan" dari tingkat kabupaten yang memaksa pihak desa menggunakan anggaran tanpa prosedur yang sah.
puncak persidangan terjadi saat herlina, kepala desa ening lama yang juga merupakan istri wakil bupati empat lawang, arifai, memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim yang diketuai pitriadi, sh, mh.
baca juga:demi konten dan flaxing, gadis palembang nekat nyamar jadi pramugari batik air, lolos terbang ke jakarta!
baca juga:empat tiang listrik di pedamaran timur roboh disebabkan hujan deras dan angin kencang
herlina mengaku nekat menandatangani dokumen pengadaan tersebut tanpa melakukan pengkajian karena dianggap sebagai instruksi yang harus dijalankan.
 “saya lupa tidak membaca lagi yang mulia, saya tanda tangani saja karena titipan,” ungkapnya dalam persidangan yang menghadirkan terdakwa bembi adisaputra tersebut.
fakta mengejutkan lainnya terungkap saat herlina mengakui bahwa dari dana sebesar rp 15,2 juta yang dialokasikan, hanya rp 8,8 juta yang dibelanjakan untuk apar, sementara sisa anggaran lebih dari rp 6,4 juta sempat ia simpan di rumah pribadi sebelum akhirnya diserahkan ke jaksa. 
baca juga:wabup banyuasin netta indian: penghulu harus optimalkan pelayanan masyarakat
baca juga:5 daerah penghasil beras terbesar di indonesia 2025: juaranya banyuasin, bukan oku timur ! 
senada dengan itu, kades sukakaya mengungkapkan anggaran miliknya mencapai rp 16,23 juta namun hanya dibelanjakan rp 8,8 juta. ia berdalih sisa uang disimpan karena kondisi saat itu sedang "goyang".
pengakuan jujur namun miris juga datang dari barisan pendamping desa.
mereka secara terbuka menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam proyek pengadaan apar di 138 desa ini bukan atas dasar kerelaan, melainkan akibat tekanan dan intimidasi.
baca juga:kemendagri bedah pedoman apbd 2026
baca juga:bpjs pbi prabumulih aman 2026, pemkot tambah kuota penerima hingga 32 ribu warga
 “kami takut yang mulia, kami dipaksa,” ujar salah satu saksi pendamping desa dengan nada getir. saksi aulian bahkan menyebut adanya kehadiran kepala dinas pmd saat koordinasi penyerahan uang dilakukan dengan terdakwa bembi.
berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu), praktik lancung ini ditaksir telah merugikan keuangan negara sebesar rp 2.051.209.581,97.
proyek yang berjalan pada tahun anggaran 2022–2023 ini dinilai cacat prosedur karena tidak melalui musyawarah desa (musdes) dan disertai dengan penggelembungan harga (mark-up) yang masif di hampir sepuluh kecamatan.
di pihak lain, amirul selaku penasihat hukum terdakwa menilai dakwaan jpu sangat bermasalah. ia menyoroti tidak adanya rincian pembagian uang yang diterima terdakwa serta adanya kekeliruan dalam susunan dakwaan subsideritas yang dianggap melanggar asas kepastian hukum.
atas dasar itu, tim pengacara meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tahanan.
sidang yang membongkar borok tata kelola dana desa di empat lawang ini dijadwalkan kembali berlanjut pekan depan. 
kesaksian para aparat desa ini kian menguatkan indikasi bahwa pengadaan apar hanyalah alat untuk mengeruk dana desa secara sistematis melalui tangan-tangan pejabat daerah dan tenaga ahli pendamping.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan