Pulihkan Roda Pemerintahan, Pemerintah Kerahkan Ribuan Praja IPDN

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 05 Jan 2026 - 20:08

Mendagri Tito Karnavian bersama manajemen Lion Group dukung pemulihan Aceh Tamiang pascabencana Sumatera-Foto: ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Aceh Tamiang, segera bekerja memulihkan roda pemerintahan daerah yang terdampak bencana.

“Tugas kita semua di sini adalah mempercepat kembalinya fungsi-fungsi pemerintahan,” kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (04/01/2026).

Hal itu disampaikan Bima usai menyambut kedatangan kloter pertama Praja IPDN di Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Pernyataan itu sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang menginstruksikan para praja membantu pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana selama satu bulan ke depan.

Bima menjelaskan, fokus utama penugasan Praja IPDN meliputi pembersihan dan penataan kembali kantor-kantor dinas, serta pendampingan terhadap seluruh perangkat daerah agar pelayanan publik dapat segera berjalan kembali.

Ia mengingatkan bahwa kondisi lapangan pascabencana tidak mudah dan menuntut kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan tinggi dari seluruh Praja IPDN.

“Kondisinya tidak mudah, medannya berat. Tapi yakinilah bahwa Anda semua sebagai calon pemimpin-pemimpin masa depan,” ujarnya.

Menurut Bima, penugasan di Aceh Tamiang merupakan bagian penting dari proses pembentukan karakter Praja IPDN.

Pengalaman tersebut menjadi ajang penggemblengan kepemimpinan, empati sosial, dan ketangguhan sebagai aparatur negara.

“Di sini adalah kawah candradimuka, di sini adalah tempat penggemblengan, tempat ujian bagi kalian semua,” kata Bima.

pulihkan roda pemerintahan, pemerintah kerahkan ribuan praja ipdn                            koranpalpos.com - wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto meminta praja institut pemerintahan dalam negeri (ipdn) di kabupaten aceh tamiang, segera bekerja memulihkan roda pemerintahan daerah yang terdampak bencana.
“tugas kita semua di sini adalah mempercepat kembalinya fungsi-fungsi pemerintahan,” kata bima arya dalam keterangannya di jakarta, minggu (04/01/2026).
hal itu disampaikan bima usai menyambut kedatangan kloter pertama praja ipdn di pusat pemerintahan kabupaten aceh tamiang, aceh.
pernyataan itu sesuai arahan menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian, yang menginstruksikan para praja membantu pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di kabupaten aceh tamiang pascabencana selama satu bulan ke depan.
baca juga:kuhp baru berlaku, batasan kritik dan penghinaan diatur
baca juga:angkutan batubara wajib jalan khusus di sumsel
bima menjelaskan, fokus utama penugasan praja ipdn meliputi pembersihan dan penataan kembali kantor-kantor dinas, serta pendampingan terhadap seluruh perangkat daerah agar pelayanan publik dapat segera berjalan kembali.
ia mengingatkan bahwa kondisi lapangan pascabencana tidak mudah dan menuntut kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan tinggi dari seluruh praja ipdn.
“kondisinya tidak mudah, medannya berat. tapi yakinilah bahwa anda semua sebagai calon pemimpin-pemimpin masa depan,” ujarnya.
menurut bima, penugasan di aceh tamiang merupakan bagian penting dari proses pembentukan karakter praja ipdn.
baca juga:ekosistem sppg serap 1,5 juta tenaga kerja dan perkuat pemenuhan gizi
baca juga:prabowo ultimatum mafia hutan: lindungi alam, cegah bencana 
pengalaman tersebut menjadi ajang penggemblengan kepemimpinan, empati sosial, dan ketangguhan sebagai aparatur negara.
“di sini adalah kawah candradimuka, di sini adalah tempat penggemblengan, tempat ujian bagi kalian semua,” kata bima.
selain mendukung pemulihan pemerintahan, praja ipdn juga berpotensi dilibatkan dalam pendampingan pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) agar dapat kembali bangkit.
“pastikan semuanya memberikan yang terbaik. anda semua adalah pelaku sejarah. anda semua adalah aktor-aktor yang sangat menentukan. keringat anda, waktu anda, pikiran anda selama di sini akan dinanti dan dibutuhkan oleh warga aceh tamiang,” tuturnya. 
baca juga:retret 200 wartawan ke akmil magelang, kemenhan dan pwi perkuat sinergi
baca juga:siagakan alat berat, kemen pu antisipasi cuaca ekstrem nataru di tol
sementara kementerian dalam negeri (kemendagri) mengirimkan 1.138 praja institut pemerintahan dalam negeri (ipdn) untuk membantu pemulihan wilayah desa yang terdampak bencana di daerah aceh, khususnya di aceh tamiang dan aceh utara.
pengiriman ribuan personel praja ipdn ke lokasi bencana ini dilakukan melalui bandara internasional soekarno-hatta (soetta), tangerang, banten, melalui kolaborasi dengan lion air grup pada sabtu (03/01/2026).
"hari ini saya sengaja melepas mereka untuk memberikan motivasi kepada mereka dan juga nanti insya allah, saya akan ke sana menerima mereka dalam bentuk upacara bersama dengan pemerintah daerah," kata menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian di tangerang.
ia mengatakan pengiriman ke 1.138 praja ipdn ini dilakukan secara bertahap, saat ini ada 413 personel yang diberangkatkan menuju medan dan selanjutnya 414 personel kembali diterjunkan ke aceh.
"untuk hari ini 413 personel, besok 414 personel masuk tahap kedua, kemudian tahap ketiga 179 personel. dan yang sudah ada di lokasi namanya tim advance, sudah 132 personel jadi totalnya 11.138 personel," katanya.
mendagri mengatakan dari ribuan personel ipdn ini ditugaskan untuk membantu pasca-bencana dengan difokuskan pada daerah yang dinilai mengalami dampak paling berat, khususnya wilayah yang pemerintahan yang tidak berjalan akibat kerusakan parah.
dia mencatat terdapat 22 desa yang hilang akibat bencana, dengan rincian 13 desa di aceh, delapan desa di sumatera utara, dan satu desa di sumatera barat.
selain itu tercatat sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak, sehingga pemerintahan desa tidak dapat berfungsi secara normal.
"hampir seluruh daerah-daerah yang terdampak ada 52 daerah. di kawasan dan kota di tiga provinsi di aceh, 18 di sumatera utara, kemudian tiga di sumatera barat. sumatera barat paling cepat recover dan tinggal tiga daerah yang menjadi atensi utama yaitu agam," katanya.
ia juga menyebutkan wilayah aceh saat ini menjadi dampak terbesar, yakni 1.455 kantor desa terdampak, disusul sumatera utara dengan 93 kantor desa terdampak, dan sumatera barat sebanyak 32 kantor desa.
kemudian, lanjutnya, wilayah aceh utara dan aceh tamiang menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.
"sebagian besar recover, tinggal ada lima yang perlu kita atensi yaitu tapanuli tengah, tapanuli utara, tapanuli selatan, kota sibulga, dan untuk aceh memang yang paling berat terdampak dari 18 kabupaten, 11 sudah jauh membaik, yang tujuh lagi ini memerlukan atensi spesifik untuk dapat dipulihkan mulai dari aceh-tamiang, aceh-utara, aceh-timur, aceh-tengah kemudian gayo lues," papar mendagri.
ia menambahkan selama penugasan para praja ipdn beserta pengasuhnya akan menjalankan dua tugas utama selama masa penugasan. pertama, membantu kegiatan pembersihan pasca-bencana di wilayah terdampak.
kedua, mereka akan mendukung pemulihan dan mengaktifkan kembali pemerintahan agar layanan dasar kepada masyarakat dapat kembali berjalan.
"kedua nanti adalah membangkitkan desa-desa yang cukup banyak lebih dari 200, di sana yang belum berjalan dukcapil, layanan publik yang lain itu harus bisa dihidupkan, target waktu mereka sebulan, dan ini masuk kurikulum. kita anggap ini sebagai bagian kerja nyata kuliah," kata mendagri tito karnavian.
terpisah, pusat studi politik dan pemerintahan indonesia (puspolrindo) menilai kebijakan menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian sangat krusial untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di sumatera, khususnya mengaktifkan kembali pemerintahan daerah dan desa pascabencana.
direktur eksekutif puspolrindo yohanes oci menyebut berbagai kebijakan yang diterbitkan mendagri telah menjawab kebutuhan mendesak daerah terdampak, baik dari sisi fleksibilitas anggaran, keberlanjutan pelayanan publik, hingga pemulihan tata kelola pemerintahan desa.
salah satu kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran (se) nomor 900.1.1/9772/sj tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) daerah bencana.
“fleksibilitas anggaran dan diskresi administratif sangat penting agar fungsi pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal di daerah terdampak bencana,” kata yohanes saat dikonfirmasi di jakarta.
se yang ditetapkan pada 11 desember 2025 itu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah terdampak bencana di aceh, sumatera utara, dan sumatera barat dalam memanfaatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun dari daerah lain.
dalam edaran itu, mendagri menekankan agar bantuan keuangan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pemulihan sarana dan prasarana dasar.
yohanes menilai pengaturan mengenai pergeseran anggaran dalam apbd sebagaimana diatur dalam se tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat digunakan secara cepat, tepat, dan akuntabel sesuai kebutuhan di lapangan.
selain kebijakan fiskal, mendagri juga mengeluarkan kebijakan percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) serta dokumen pemerintahan lainnya.
kebijakan itu merespons banyaknya dokumen warga yang rusak atau hilang akibat banjir dan longsor, sehingga menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik dan bantuan pemerintah.
kebijakan lanjutan yang dikeluarkan mendagri adalah pengerahan 1.054 praja institut pemerintahan dalam negeri (ipdn) melalui skema kuliah kerja nyata (kkn) selama satu bulan.
program ini diarahkan untuk dua tujuan, yakni mempercepat pembersihan wilayah terdampak bencana serta membantu menghidupkan kembali pemerintahan desa yang lumpuh.
pada tahap awal, praja ipdn akan diterjunkan ke aceh tamiang, yang dinilai sebagai wilayah paling parah terdampak bencana dan memiliki banyak desa yang mengalami gangguan fungsi pemerintahan.
dia menilai pengerahan praja ipdn tersebut sangat strategis untuk mengisi kekosongan fungsi administrasi pemerintahan desa, terutama ketika aparatur desa kewalahan menjalankan pelayanan akibat kerusakan kantor dan fasilitas pemerintahan.
meski demikian, yohanes mengingatkan bahwa efektivitas sepaket kebijakan mendagri tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan akselerasi pemerintah daerah.
menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif meskipun wilayahnya menjadi prioritas perhatian pemerintah pusat.
“jika pemda mampu berkoordinasi secara baik dengan pemerintah pusat, maka kebijakan kemendagri ini akan sangat efektif dalam mempercepat pemulihan pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat,” katanya.
ia juga mendorong kementerian dalam negeri untuk mencermati keterbatasan sumber daya birokrasi di daerah pascabencana.
daerah terdampak, menurut yohanes, kerap mengalami kesulitan dalam merancang skenario pemulihan karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pemulihan tata kelola pemerintahan.
selain dukungan sumber daya manusia, yohanes menilai pemerintah pusat perlu memastikan mekanisme pencairan dana pemulihan dapat diakses secara sederhana dan tidak berbelit.
hal ini penting agar pemulihan tata kelola pemerintahan desa, termasuk pemulihan arsip dan data kependudukan, dapat segera dilakukan.
menurut dia, bagi aceh sebagai wilayah terparah terdampak bencana, pemulihan pemerintahan desa menjadi kebutuhan paling mendesak agar perangkat desa kembali berfungsi membantu masyarakat, baik dalam penataan hunian maupun pencatatan pemulihan fisik dan psikologis korban bencana.
“pemulihan pascabencana bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan sistem pemerintahan, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. peran kemendagri sangat sentral dalam memberikan pendampingan berkelanjutan agar aceh kembali stabil dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
di sisi lain, kementerian dalam negeri (kemendagri) memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan lion group dalam mendukung percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah pascabencana banjir di kabupaten aceh tamiang, aceh.
kolaborasi tersebut diwujudkan melalui fasilitasi transportasi udara bagi ratusan praja institut pemerintahan dalam negeri (ipdn) yang ditugaskan ke wilayah terdampak bencana, dengan pelepasan oleh menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian di terminal 1b bandara soekarno-hatta, tangerang, banten.
"saya tegaskan agar seluruh praja ipdn menjalankan tugas secara profesional, menjaga etika, serta tidak menyusahkan masyarakat terdampak bencana," ungkap tito dalam arahannya, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di jakarta.
keberangkatan tersebut terbagi dalam tiga kloter dengan total 1.132 orang pada hari yang berbeda. jumlah itu terdiri atas 863 praja dan sisanya aparatur sipil negara (asn) kementerian dalam negeri (kemendagri).
adapun mereka akan bertugas selama 1 bulan, mulai 3 januari hingga 3 februari 2026.
penugasan tersebut difokuskan pada pembersihan lingkungan perkantoran pemerintahan sekaligus sebagai sarana pembelajaran praktik lapangan dalam mendukung pemulihan fungsi pemerintahan daerah.
“kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. kenapa? karena di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya,” ujar dia.
mendagri menjelaskan pengiriman praja ipdn merupakan bagian dari skenario kemendagri untuk mempercepat pemulihan roda pemerintahan kabupaten aceh tamiang.
fokus awal, kata dia, diarahkan pada pengaktifan kembali kantor bupati serta sejumlah kantor perangkat daerah yang terdampak banjir, agar aktivitas pemerintahan dapat segera berjalan.
dirinya menuturkan keberangkatan praja ipdn ke aceh tamiang dilakukan dalam tiga kloter menggunakan pesawat lion air tanpa dipungut biaya.
dukungan transportasi udara tersebut, sambung tito, merupakan bentuk partisipasi lion group dalam misi kemanusiaan penanganan bencana dan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam pemulihan daerah terdampak.
untuk itu, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan lion group yang secara konsisten terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan di indonesia.
menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi elemen penting dalam mempercepat penanganan bencana serta pemulihan pascabencana di daerah.
pada kesempatan yang sama, presiden direktur lion group daniel putut kuncoro adi menyampaikan pihaknya berkomitmen mendukung gerakan kemanusiaan.
lion group juga telah berpengalaman terlibat dalam berbagai misi penanganan bencana, termasuk saat tsunami aceh 2004 dan sejumlah bencana lainnya.
ia membenarkan proses pengangkutan praja dilaksanakan tanpa dipungut biaya. seluruh operasional penerbangan ditanggung sepenuhnya oleh lion group.
"ini sebagai bentuk kontribusi langsung kepada rakyat indonesia, sekaligus komitmen kami dalam mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana," ucap daniel.
turut hadir dalam kesempatan tersebut, wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto, wamendagri akhmad wiyagus, serta pejabat kemendagri lainnya.
hadir pula kepala kantor otoritas bandar udara wilayah i kelas utama putu eka cahyadhi dan pejabat terkait. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan